Pemerintah Ethiopia dan partai yang menguasai wilayah Tigray di bagian utara negara itu saling menuduh telah melancarkan serangan, meningkatkan kekhawatiran akan kembalinya konflik berskala penuh.
Getachew Reda, menteri kabinet sekaligus penasihat Perdana Menteri Ethiopia, mengatakan para pejuang Tigray telah mengambil alih bandara yang berada di bawah administrasi pemerintah federal di Tigray dan melancarkan serangan di wilayah Afar dan Amhara yang berbatasan dengan Tigray.
Sebelumnya, otoritas Tigray mengatakan pasukan mereka terpaksa memasuki “perang defensif”. Pernyataan tersebut muncul setelah adanya laporan mengenai serangan pesawat nirawak di Tigray.
Perang selama dua tahun di Tigray berakhir pada 2022, tetapi dalam beberapa bulan terakhir kedua pihak saling menuduh telah melanggar kesepakatan perdamaian.
Konflik tersebut merupakan salah satu perang paling mematikan pada abad ini. Mediator Uni Afrika memperkirakan sekitar 600.000 orang tewas ketika pertempuran mendorong wilayah tersebut ke ambang kelaparan.
Pada Minggu, Tigray People’s Liberation Front (TPLF), partai yang menguasai Tigray, mengumumkan aliansi dengan enam kelompok bersenjata lainnya di Ethiopia untuk menggulingkan pemerintah di Addis Ababa.
Tujuh kelompok pemberontak Ethiopia membentuk aliansi baru
“Sangat menyakitkan mengetahui bahwa, meski banyak pihak, termasuk komunitas internasional, telah berupaya mencegah terjadinya putaran perang baru di Tigray, kepemimpinan TPLF pagi ini melancarkan serangan besar-besaran terhadap posisi pemerintah di Afar dan Amhara,” kata Getachew dalam pernyataan yang dibagikan melalui media sosial.
Penasihat Perdana Menteri Abiy Ahmed tersebut sebelumnya memimpin pemerintahan sementara Tigray. Namun, ia berselisih dengan TPLF pada 2025 dan kemudian bergabung dengan pemerintah federal.
Setelah bandara-bandara tersebut dikuasai, Ethiopian Airlines membatalkan seluruh penerbangan menuju Tigray.
Warga Mekelle, kota utama Tigray, mengatakan bahwa pasukan lokal mengambil alih kendali bandara kota tersebut dari kepolisian nasional pada Rabu pagi.
Hal itu terjadi setelah muncul laporan mengenai serangan pesawat nirawak di Tigray dalam beberapa hari terakhir.
Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Youssouf, menyerukan “deeskalasi segera” dan meminta kedua pihak kembali melakukan perundingan.
Duta Besar AS untuk Ethiopia mengecam TPLF karena membuat “keputusan buruk untuk melancarkan serangan berskala besar” dan menyebutnya sebagai “pertempuran yang tidak mungkin dimenangkan”.
Pada Selasa, sebuah serangan di kota Alamata, bagian selatan Tigray, menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 22 lainnya, menurut otoritas Tigray.
Wali Kota Alamata, Mogos Shiferaw, mengatakan bahwa lebih dari lima pesawat nirawak dan satu jet tempur melancarkan lebih dari 21 serangan mulai sekitar pukul 03.30 waktu setempat.
“Hal ini menyebabkan trauma psikologis yang sangat besar di kota kami dan masyarakat berada dalam kondisi panik,” katanya.
Mogos mengatakan seluruh korban tewas dan luka merupakan warga sipil. Ia menuduh pasukan federal menargetkan dua sekolah menengah.
Menurutnya, kedua sekolah tersebut diduga menjadi sasaran karena dicurigai digunakan oleh pasukan Tigray.
Namun, wali kota mengatakan kedua sekolah yang sebelumnya pernah digunakan sebagai pangkalan militer federal selama perang saudara itu sedang kosong karena tahun ajaran baru belum dimulai.
Kami belum dapat memverifikasi tuduhan tersebut secara independen dan pemerintah belum memberikan komentar mengenai dugaan serangan itu.
Pada Rabu, otoritas Tigray menuduh Addis Ababa melakukan “invasi terbuka” ke wilayah tersebut. Mereka menyerukan kepada masyarakat untuk mendukung pasukan regional dan menjaga persatuan.
Otoritas Tigray juga menuduh pemerintah melanggar hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia, dengan mengatakan layanan publik serta infrastruktur penting telah terganggu.
Sementara itu, Biro Urusan Afrika Departemen Luar Negeri AS mengecam serangan pesawat nirawak terpisah yang menurut mereka terjadi pada Senin. Serangan itu menargetkan konvoi kendaraan milik organisasi Katolik yang membawa bantuan pangan.
AS menyerukan penyelidikan dan meminta semua pihak menyelesaikan perbedaan melalui dialog serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah insiden serupa.
Baik pemerintah di Addis Ababa maupun para pemimpin TPLF menghadapi kritik karena lambat menerapkan sejumlah ketentuan penting dalam Pretoria Agreement, kesepakatan yang dimediasi Uni Afrika dan secara resmi mengakhiri konflik pada November 2022.
Pada Juli, Perdana Menteri Abiy menuduh TPLF mempersiapkan konflik baru dalam pidatonya di hadapan parlemen.
Sesaat sebelum pemilihan umum pada Mei, yang tidak digelar di Tigray karena situasi keamanan, TPLF memulihkan pemerintahan yang digunakan sebelum perang dan membubarkan pemerintahan sementara yang sebelumnya ditunjuk oleh Abiy.
Ada pula laporan bahwa TPLF secara paksa merekrut para pemuda untuk bergabung dengan pasukannya.
