MAYORITAS.COM – Pemerintah meyakinkan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite sepeda motor bersubsidi tidak akan dibatasi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri acara pembukaan Golden Visa yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (25 Juli).
Ia mengatakan pembelian Partalite untuk pengendara sepeda motor akan tetap berjalan seperti biasa. Luhut mengatakan, langkah tersebut dilakukan meski pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai rencana.
Selain itu, Pak Luhut memastikan harga Partalite untuk 130 juta kendaraan Motor roda dua tidak berubah.
“Tidak ada perubahan pada pembelian dan harga Partalite untuk 130 juta sepeda motor. Hal itu tidak akan terjadi,” kata Luhut.
Kini pemerintah justru berupaya menyasar penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite melalui PT Pertamina (Persero). Salah satu upaya mereka adalah mendokumentasikan orang-orang yang menggunakan Partalite.
Tujuannya untuk memastikan bahwa pengguna Partalite dan Solar memang berhak atau tidak mampu.
Pendataan tahap 1 diperluas mulai pertengahan Juli untuk wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non-Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
“Pemekaran wilayah ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan 190 kota/kabupaten di wilayah Jamali dan beberapa wilayah non-Jamali, dilanjutkan dengan provinsi lain atau sebanyak 283 kota/kakbupaten tambahan pada tahap selanjutnya,” jelas Heppy, Selasa (23 Juli).
Sebelumnya, Pertamina telah memperkenalkan penggunaan kode QR untuk pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat atau mobil di 41 kota/kabupaten mulai Juli 2023.
Pjs Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, langkah pendataan pengguna Pertalite ini merupakan langkah penting bagi PT Persero untuk mencatat transaksi BBM kuota dengan lebih baik dan transparan.
