“Seorang perdana menteri Inggris menggunakan gagasan mendekat lagi ke Uni Eropa sebagai pelampung politik untuk menyelamatkan dirinya? Itu benar-benar bukan sesuatu yang kami perkirakan di Uni Eropa. Apalagi bulan depan adalah peringatan 10 tahun referendum Brexit.”
Itulah komentar seorang sumber Uni Eropa di Brussels yang meminta identitasnya dirahasiakan agar bisa berbicara lebih bebas.
Komentar itu muncul setelah pidato penting Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Senin, menyusul tekanan besar yang ia terima usai hasil buruk Partai Buruh dalam pemilu lokal pekan lalu.
Dalam pidato yang disebut-sebut sebagai upaya perlawanan politik, Starmer berjanji membangun “platform” untuk mempererat hubungan Inggris dengan Uni Eropa.
Ia memberi sinyal bahwa langkah itu akan dibahas lebih lanjut dalam KTT Inggris-Uni Eropa musim panas mendatang.
“Pemerintahan Partai Buruh ini akan ditentukan oleh upaya membangun kembali hubungan kita dengan Eropa, dengan menempatkan Inggris di jantung Eropa agar kita lebih kuat dalam ekonomi, perdagangan, dan pertahanan,” kata Starmer.
Namun, respons di Eropa tidak sepenuhnya antusias.
Jill Rutter, mantan pegawai sipil Inggris dan peneliti senior lembaga pemikir UK in a Changing Europe, menyebut pidato itu “melempem”.
“Bahkan tidak ada satu pun proposal baru,” katanya.
Uni Eropa Lebih Percaya Inggris soal Pertahanan Ketimbang Ekonomi
Di bidang pertahanan dan keamanan, banyak negara Eropa masih memandang Inggris sebagai sekutu penting di NATO, terutama di tengah perang Iran, konflik Rusia-Ukraina, dan memburuknya hubungan Eropa dengan pemerintahan Donald Trump.
Pada Senin, Inggris bahkan mengumumkan paket sanksi terbaru terhadap Rusia.
Di kalangan pejabat Eropa, ada keyakinan bahwa kebijakan luar negeri Inggris tidak akan banyak berubah, baik Starmer tetap menjadi perdana menteri maupun nantinya digantikan rival politiknya.
Termasuk soal dukungan terhadap Ukraina dan upaya membentuk pasukan maritim internasional untuk melindungi kapal-kapal di Selat Hormuz ketika krisis Iran mereda.
Namun dalam urusan ekonomi, suasana di Brussels jauh lebih skeptis.
Dalam pidatonya, Starmer menyatakan bahwa “perubahan bertahap tidak lagi cukup” untuk pertumbuhan ekonomi, pertahanan, energi, dan hubungan dengan Eropa.
Tetapi pertanyaan besar di Brussels adalah: apa sebenarnya yang dimaksud Starmer dengan “respons yang lebih besar” terhadap Uni Eropa?
Hubungan Dagang Dinilai Masih Sangat Terbatas
Sejak Brexit, Uni Eropa telah menyatakan terbuka untuk mempererat hubungan kembali dengan Inggris — asalkan London benar-benar serius menginginkannya.
Namun sejauh ini, pembahasan konkret pemerintah Partai Buruh dengan Uni Eropa masih terbatas pada beberapa sektor kecil, seperti:
- Kesepakatan keamanan pangan dan minuman (SPS)
- Perdagangan emisi karbon
- Program pengalaman pemuda
Program pertukaran pemuda yang kini dipromosikan Starmer sebagai peluang memperluas wawasan anak muda Inggris sebenarnya merupakan usulan Uni Eropa, terutama Jerman, yang sebelumnya justru ditolak keras oleh pemerintahan Starmer.
Secara ekonomi, langkah-langkah itu dinilai tidak akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan Inggris secara keseluruhan.
Kesepakatan lain yang juga tengah dibahas, seperti integrasi pasar listrik dengan Uni Eropa, juga dianggap masih terlalu kecil.
Kunci Ekonomi Ada di Pasar Tunggal Uni Eropa
Bagi Brussels, langkah yang benar-benar bisa mengubah ekonomi Inggris hanyalah dua hal besar:
- Bergabung dalam serikat pabean Uni Eropa
- Masuk kembali ke pasar tunggal Uni Eropa
Namun konsekuensinya besar.
Uni Eropa menuntut negara yang ingin menikmati manfaat pasar tunggal barang dan jasa untuk juga menerima kebebasan pergerakan pekerja antarnegara.
Masalahnya, isu imigrasi masih sangat sensitif bagi pemilih Inggris.
Karena itu, Partai Buruh sebelumnya menetapkan “garis merah” untuk tidak kembali ke pasar tunggal, serikat pabean, maupun menerima kebebasan bergerak warga Uni Eropa.
Saat ditanya apakah posisi itu kini berubah, Starmer menghindari jawaban langsung.
Hal itu memicu spekulasi bahwa ia mungkin mulai mempertimbangkan melonggarkan garis merah Brexit menjelang pemilu berikutnya.
Namun Brussels disebut mulai kehilangan kesabaran terhadap sikap Inggris yang dianggap terlalu kabur.
Reform UK dan Nigel Farage Bikin Uni Eropa Waspada
Satu hal yang paling menarik perhatian Uni Eropa dari pemilu lokal Inggris pekan lalu adalah keberhasilan Partai Reform UK pimpinan Nigel Farage.
Farage dikenal luas di Brussels sebagai tokoh euroskeptik garis keras dan merupakan salah satu motor utama Brexit.
Kemungkinan Inggris memiliki perdana menteri yang sangat anti-Uni Eropa pada pemilu mendatang membuat Brussels mulai berhitung ulang.
Menurut sejumlah diplomat, Komisi Eropa kemungkinan akan memasukkan lebih banyak klausul penalti dalam kesepakatan masa depan dengan Inggris agar London tidak mudah menarik diri dari perjanjian di kemudian hari.
Uni Eropa Nilai Starmer Banyak Bicara, Minim Isi
Sejumlah pejabat Eropa menilai selama dua tahun pemerintahan Partai Buruh, pembicaraan tentang “reset” hubungan pasca-Brexit lebih banyak dipenuhi retorika dibanding langkah konkret.
“Selama dua tahun terakhir kami terus mendengar pemerintah Inggris berbicara soal reset dengan Uni Eropa,” kata seorang diplomat Uni Eropa dari negara yang dekat dengan Inggris.
“Tapi apa sebenarnya reset itu? Bahasa yang digunakan para menteri Inggris terdengar semakin antusias, tetapi langkah nyata mereka hanyalah langkah bayi.”
Menurut diplomat tersebut, semakin dekat Inggris ingin kembali ke Uni Eropa, semakin besar pula tuntutan yang akan diminta Brussels sebagai imbalan.
Inggris Mulai Harus “Bayar untuk Bermain”
Hubungan lebih dekat dengan Uni Eropa juga berarti biaya tambahan bagi Inggris.
Keikutsertaan Inggris dalam program riset Horizon milik Uni Eropa, misalnya, menelan biaya sekitar £2,2 miliar per tahun.
Meski para pendukungnya mengatakan Inggris kini menjadi salah satu penerima manfaat terbesar program tersebut.
Menteri Hubungan Uni Eropa Inggris, Nick Thomas-Symonds, sebelumnya mengatakan pemerintahan Partai Buruh mengambil pendekatan yang “sangat pragmatis” sekaligus “ambisius”.
Namun dalam sejumlah kesepakatan sektoral, seperti keamanan pangan dan minuman, Inggris tetap harus menerima aturan Uni Eropa — termasuk regulasi masa depan.
Semakin banyak sektor yang ingin diintegrasikan Inggris, seperti listrik atau industri kimia, semakin banyak pula aturan Uni Eropa yang harus dipatuhi London.
Situasi itu membuat Reform UK menuduh Partai Buruh diam-diam berusaha membalikkan Brexit “melalui pintu belakang”.
Hubungan Dekat dengan Eropa Bisa Hambat Perdagangan dengan AS
Kedekatan yang lebih besar dengan Uni Eropa juga bisa membatasi ruang Inggris dalam membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat.
Saat masih berkuasa, Partai Konservatif menjadikan kesepakatan dagang besar dengan AS sebagai salah satu janji utama Brexit.
Namun perjanjian dagang Inggris-AS yang disepakati di bawah pemerintahan Partai Buruh tahun lalu dinilai sangat terbatas.
Semakin dekat Inggris dengan standar dan regulasi Uni Eropa, semakin sempit pula ruang geraknya untuk membuat kesepakatan dagang luas dengan Washington maupun negara non-Uni Eropa lainnya.
