Pemadaman internet di Iran kini telah berlangsung lebih dari dua bulan — yang terlama dalam sejarah negara itu. Bagi jutaan warga yang menggantungkan hidup dari akses online, kondisi tersebut menjadi pukulan besar.
Namun di tengah pemblokiran luas itu, sebagian orang justru mendapat akses istimewa melalui layanan bernama “Internet Pro”. Program yang diluncurkan awal tahun ini dianggap banyak pihak sebagai alat baru kelompok garis keras dan Islamic Revolutionary Guard Corps untuk memperkuat kontrol terhadap masyarakat.
Media pemerintah Iran terus menggambarkan adanya persatuan antara pemerintah dan rakyat dalam menghadapi apa yang disebut sebagai “perang yang dipaksakan” oleh Amerika Serikat dan Israel.
Tetapi di balik narasi tersebut, perdebatan soal siapa yang boleh menikmati akses internet lebih bebas justru memicu konflik terbuka hingga ke level tertinggi pemerintahan.
Warga Iran Merasa Semakin Tercekik
Banyak warga Iran mengaku frustrasi karena terisolasi dari dunia luar atau harus menghabiskan uang dalam jumlah besar hanya untuk sekadar terkoneksi internet.
“Bayangkan menghadapi pengangguran dan inflasi gila-gilaan, lalu berusaha mengumpulkan 500 ribu sampai satu juta toman hanya untuk membeli VPN beberapa gigabyte agar bisa membuka X atau platform lain, melihat berita, dan punya suara,” kata Faraz, warga Teheran berusia 38 tahun.
Rata-rata gaji bulanan di Iran berkisar antara 20 juta hingga 35 juta toman atau sekitar US$240 hingga US$420.
“Lalu di tengah semua tekanan itu, ketika akhirnya berhasil membuka X atau Telegram, Anda melihat orang-orang dengan akses tanpa batas bertingkah seolah semuanya normal. Rasanya seperti ditinju di perut,” ujarnya.
VPN atau Virtual Private Network menjadi alat utama warga Iran untuk menembus pemblokiran internet melalui pasar gelap.
Internet Pro Dijual untuk Kalangan Tertentu
Penjualan Internet Pro dimulai Februari lalu melalui Mobile Communications Company of Iran atau MCI, perusahaan yang dimiliki konsorsium dengan hubungan dekat ke IRGC.
Program tersebut muncul setelah kalangan bisnis mengeluh karena akses internet yang sangat dibatasi selama gelombang demonstrasi nasional pada Januari.
Internet Pro menjanjikan koneksi yang lebih stabil dan akses lebih longgar ke situs internasional.
Pada praktiknya, layanan itu memberi segelintir orang akses internet global yang sebelumnya bisa dinikmati seluruh warga Iran.
Pengguna harus melewati proses verifikasi dan memiliki latar belakang bisnis, akademik, atau ilmiah.
Namun banyak warga menilai sistem ini memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan masyarakat biasa.
Media independen Khabar Online menyebut kebijakan itu telah “membelah masyarakat Iran menjadi dua kelas digital”:
- elite digital yang menikmati akses cepat tanpa filter untuk bisnis dan pendidikan
- masyarakat biasa yang terjebak dalam internet lambat, penuh sensor, dan bergantung pada VPN mahal di pasar gelap
Pengacara Mohammad-Hamid Shahrivar mengatakan persoalan utama kini bukan lagi sekadar pemblokiran internet.
“Masalah utamanya sekarang adalah redefinisi hak akses internet itu sendiri,” katanya kepada media Shargh.
Kerugian Ekonomi Capai Rp29 Triliun
Harga VPN di pasar gelap melonjak tajam sejak pemadaman internet diberlakukan.
Kelompok Human Rights Activists in Iran atau HRA memperkirakan gangguan internet telah menyebabkan kerugian ekonomi sekitar US$1,8 miliar dalam dua bulan terakhir.
Angka tersebut sejalan dengan estimasi Kamar Dagang Iran.
Surat kabar Ettela’at menulis bahwa pemadaman internet telah menciptakan situasi “sangat rumit dan mengerikan” bagi bisnis virtual yang menjadi sumber penghidupan banyak warga.
Cara Kerja “Internet Putih”
Iran selama bertahun-tahun kerap memutus akses internet saat terjadi kerusuhan atau demonstrasi besar.
Biasanya pemerintah tetap menjaga layanan internet domestik seperti perbankan dan layanan negara tetap aktif, sambil memblokir akses ke dunia luar.
Pemadaman terbaru dimulai pada 8 Januari saat demonstrasi anti-pemerintah pecah. Pembatasan sempat dilonggarkan Februari lalu sebelum kembali diperketat setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari.
Laporan dari dalam negeri menyebut Internet Pro bekerja menggunakan sistem “whitelist” tingkat operator telekomunikasi melalui apa yang disebut “SIM card putih”.
SIM tertentu dibebaskan dari sistem sensor internet nasional.
Berbeda dengan VPN yang mengenkripsi lalu lintas internet untuk menembus sensor, Internet Pro memberikan jalur khusus yang lebih longgar bagi pengguna yang telah disetujui.
Akses Mahal, Starlink Jadi Alternatif Berbahaya
Paket Internet Pro disebut dijual sekitar 2 juta toman untuk 50 GB per tahun, ditambah biaya aktivasi 2,8 juta toman dan sekitar 40 ribu toman untuk setiap tambahan 1 GB.
Sebagai perbandingan, internet biasa yang kini sangat dibatasi hanya sekitar 8 ribu toman per GB — meski tetap memerlukan VPN untuk membuka banyak layanan luar negeri.
Sebagian warga juga menggunakan perangkat satelit Starlink yang diselundupkan ke Iran untuk mengakses internet global langsung melalui satelit SpaceX.
Namun perangkat tersebut ilegal di Iran dan kepemilikannya dapat berujung penangkapan serta tuduhan terkait keamanan nasional.
Perpecahan di Dalam Pemerintahan Iran
Perdebatan soal Internet Pro juga memperlihatkan retakan di tubuh pemerintahan Iran sendiri.
Rencana tersebut sebenarnya disetujui oleh Supreme National Security Council pada Februari.
Namun pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian mengaku menolak sistem akses internet bertingkat.
Kantor Presiden menyebut pembatasan akses warga ke internet global sebagai tindakan tidak adil dan menyatakan lembaga pemerintah gagal menjelaskan alasan penerapan sistem tersebut.
Menteri Komunikasi Iran, Sattar Hashemi, menegaskan akses internet berkualitas adalah hak setiap warga Iran.
“Internet bertingkat atau sistem whitelist tidak memiliki legitimasi,” katanya.
Namun sejumlah pejabat garis keras justru mendukung kebijakan tersebut, termasuk Mohammad Amin Aghamiri yang memimpin lembaga pengawasan ruang siber Iran.
Aghamiri sendiri dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris pada 2023 terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penindasan demonstrasi di Iran.
Kritik Publik Makin Keras
Sejumlah organisasi pekerja seperti serikat perawat Iran yang memiliki 300 ribu anggota dan berbagai asosiasi pengacara menolak penggunaan Internet Pro sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat umum.
Iranian Psychiatric Association juga ikut mengkritik kebijakan tersebut.
Mereka memperingatkan bahwa ketimpangan akses internet dapat meningkatkan tekanan psikologis, rasa terpinggirkan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Di tengah tekanan publik, pejabat pemerintah memberikan berbagai alasan pembenaran.
Seorang pejabat yang dikutip kantor berita Fars News Agency mengatakan pembatasan internet dilakukan untuk mencegah serangan siber terhadap infrastruktur penting negara.
Pejabat itu menyebut Internet Pro hanya langkah darurat untuk membantu profesi tertentu seperti dosen, dokter, jurnalis, dan programmer.
Namun kemarahan publik semakin membesar setelah kartu SIM Internet Pro mulai dijual di pasar gelap.
Kepala lembaga kehakiman Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, menyebut praktik tersebut “tidak dapat diterima” dan meminta jaksa menindak akses internet yang “diskriminatif dan korup”.
Kelompok moderat Iran Reform Front menilai sistem itu hanya memperkuat bisnis VPN ilegal dan memperdalam rasa ketidakadilan di masyarakat.
Di saat pemerintah Iran berusaha menampilkan citra persatuan menghadapi Amerika Serikat dan Israel, polemik soal siapa yang bisa menikmati internet tanpa batas justru membuka perpecahan besar di tengah masyarakat Iran sendiri.
