Politik kesejahteraan di India belum runtuh — tetapi daya magisnya dalam memenangkan pemilu tampaknya mulai memudar.
Selama satu dekade terakhir, bantuan tunai, layanan bersubsidi, dan program khusus perempuan telah menjadi “bahasa utama” politik di berbagai negara bagian India. Skema kesejahteraan semakin sering digunakan untuk meredam dampak model pertumbuhan ekonomi yang dinilai gagal menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar.
Lintas partai, pemerintah kini menawarkan paket manfaat yang serupa: pensiun, transfer tunai langsung, beasiswa, listrik gratis atau bersubsidi, pangan murah, dukungan kelompok swadaya perempuan hingga tunjangan bagi pengangguran muda.
Apa yang awalnya menjadi keunggulan kompetitif beberapa partai regional kini berubah menjadi konsensus politik nasional. Mulai dari Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) di Tamil Nadu, Trinamool Congress (TMC) di Benggala Barat, hingga Bharatiya Janata Party (BJP) di Assam, partai-partai kini tidak lagi bersaing soal apakah bantuan sosial perlu diberikan, melainkan seberapa besar bantuan yang ditawarkan.
Namun hasil sejumlah pemilu negara bagian terbaru menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan dalam skala besar tidak lagi cukup untuk mempertahankan kekuasaan petahana.
DMK — yang selama ini dianggap sebagai arsitek model bantuan sosial paling bertahan lama di India — kehilangan kekuasaan di Tamil Nadu. TMC pimpinan Mamata Banerjee juga tersingkir dari pemerintahan Benggala Barat setelah tiga periode berkuasa, meski program bantuan untuk perempuan sebelumnya menjadi fondasi dominasi elektoral mereka.
Di Kerala, koalisi United Democratic Front yang dipimpin Kongres kembali berkuasa meski pemerintahan Left Democratic Front memiliki rekam jejak program kesejahteraan yang luas.
Ketiga kepala pemerintahan yang kalah dikenal sebagai pemimpin dengan orientasi kuat pada kebijakan kesejahteraan.
“Kita harus menghindari kesimpulan sederhana bahwa kesejahteraan menang atau kesejahteraan gagal,” kata ilmuwan politik Bhanu Joshi.
“Program kesejahteraan sekarang sudah menjadi dasar politik India. Yang menentukan pemilu saat ini adalah apa yang dibangun partai di atas fondasi itu. Pemilih sudah memahami hal tersebut sejak lama, sementara para analis masih memperdebatkan lantainya ketika pertarungan sebenarnya sudah berpindah ke atap.”
Menurut Joshi, karena itu program kesejahteraan tidak lagi bisa dilihat terpisah dari koalisi politik yang dibangun partai-partai di sekelilingnya.
Di Benggala Barat, misalnya, keseimbangan elektoral lama TMC — yang bertumpu pada distribusi bantuan sosial, dukungan pemilih perempuan, konsolidasi Muslim, dan sebagian suara Hindu — disebut mulai retak sehingga membuka jalan bagi kemenangan BJP.
Sementara di Assam, kebangkitan BJP dinilai tidak hanya ditopang retorika agama, tetapi juga program kesejahteraan, kelompok swadaya perempuan, pembangunan jalan, institusi negara, serta citra efisiensi administratif dari Kepala Menteri Himanta Biswa Sarma.
Perempuan Jadi Kunci Politik Bantuan Sosial
Perempuan kini menjadi pusat arsitektur kesejahteraan India yang terus berkembang. Mereka dipandang lebih dapat dipercaya dalam mengelola pengeluaran rumah tangga sekaligus menjadi blok pemilih yang semakin menentukan, dengan tingkat partisipasi pemilu yang dalam banyak kasus bahkan melampaui laki-laki.
Taruhannya secara politik maupun fiskal sangat besar. Pemerintah negara bagian di India kini menjalankan lebih dari 2.000 program transfer tunai.
Menurut Survei Ekonomi terbaru Kementerian Keuangan India, negara-negara bagian diperkirakan menghabiskan sekitar 18 miliar dolar AS untuk transfer tunai tanpa syarat pada 2025-2026, dan sebagian besar menyasar perempuan.
Dalam tiga tahun saja, jumlah negara bagian yang menjalankan skema semacam itu meningkat lebih dari lima kali lipat, termasuk banyak wilayah yang sebenarnya sudah mengalami defisit anggaran.
Di beberapa negara bagian, transfer tunai bahkan menyumbang hingga separuh pengeluaran konsumsi bulanan rumah tangga miskin di pedesaan. Bagi buruh perempuan harian dan perempuan pekerja mandiri, bantuan tersebut menjadi bagian penting dari pendapatan mereka.
Namun laporan pemerintah itu justru terdengar lebih seperti peringatan daripada perayaan.
Pemerintah India menilai negara-negara bagian semakin banyak berutang untuk membiayai bantuan sosial rutin, sambil memangkas pengeluaran untuk jalan, sekolah, sistem kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan gaji pegawai, pensiun, subsidi, dan pembayaran bunga utang yang sudah menghabiskan lebih dari 60 persen pendapatan negara bagian, setiap tambahan dana untuk bantuan tunai berisiko mengorbankan investasi jangka panjang yang selama ini dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan.
Pemilih Mulai Menuntut Lapangan Kerja
Profesor politik dari King’s College London, Louise Tillin, mengatakan hasil pemilu demi pemilu menunjukkan bantuan sosial saja tidak cukup untuk memenangkan suara.
“Bantuan sosial mungkin membantu di tingkat tertentu, tetapi jarang menjadi faktor penentu,” katanya.
Salah satu penyebabnya adalah munculnya “kompetisi kesejahteraan”, di mana hampir semua partai besar kini menawarkan transfer tunai, subsidi, atau layanan gratis versi mereka sendiri dan saling berlomba menaikkan tawaran selama kampanye.
Akibatnya, pemilih semakin sulit membedakan partai berdasarkan program kesejahteraan semata.
Dalam riset terbarunya menggunakan data survei pemerintah, Tillin menemukan bahkan banyak penerima bantuan lebih memilih pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur dibanding memperluas bantuan sosial — terutama pemilih pendukung pemerintahan BJP.
Temuan tersebut menunjukkan adanya jurang antara imajinasi politik mengenai bantuan sosial dan cara penerima manfaat memaknainya.
Pemilih mungkin menghargai bantuan, tetapi kini mereka mulai bertanya: apa yang datang setelahnya? Lapangan kerja, kenaikan upah, mobilitas sosial, dan harapan hidup yang lebih baik menjadi tuntutan berikutnya.
“Orang-orang tidak bercita-cita menjadi penerima bantuan,” kata Tillin.
Perubahan itu juga mengubah bahasa politik kesejahteraan di India.
“Sebagian besar distribusi bantuan sosial di India masih bersifat top-down dan paternalistik — pemimpin politik membagikan manfaat dan kemudian mengklaim kredit politik atasnya. Ini menjadi politik hadiah, bukan politik hak,” ujarnya.
Yamini Aiyar dari Brown University menyebut fenomena itu sebagai “techno-patrimonialism”, ketika pemerintah menggunakan teknologi transfer tunai untuk mengemas bantuan sosial sebagai hadiah pribadi dari pemimpin politik.
Bantuan Sosial Tak Lagi Menjamin Loyalitas Politik
Penelitian lain yang dilakukan Prabha Kotiswaran dari King’s College London menunjukkan mayoritas perempuan penerima bantuan di berbagai negara bagian India mengaku tidak memilih partai penguasa hanya karena bantuan tunai yang mereka terima.
Kotiswaran dan tim peneliti mewawancarai perempuan di Assam, Benggala Barat, Tamil Nadu, dan Karnataka setahun setelah program transfer tunai diperkenalkan.
“Hampir di semua negara bagian, mayoritas perempuan mengatakan mereka tidak memilih partai berkuasa karena bantuan tunai tersebut,” katanya.
Penelitian lapangan itu menunjukkan perempuan memandang bantuan sosial bukan sebagai hadiah yang harus dibalas dengan suara, melainkan sebagai kompensasi atas kegagalan negara menyediakan kebutuhan dasar.
Sebagian mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat terus membiayai bantuan semacam itu tanpa batas. Yang lain menilai penurunan harga kebutuhan pokok atau penciptaan lapangan kerja jauh lebih penting dibanding transfer uang langsung.
“Perempuan jauh lebih khawatir terhadap biaya hidup, pekerjaan layak di pedesaan untuk diri mereka dan anak-anak mereka yang berpendidikan, serta persoalan spesifik negara bagian seperti utang dan alkoholisme di Tamil Nadu,” kata Kotiswaran.
Meski demikian, bantuan sosial tetap penting secara politik karena perempuan kini menjadi kekuatan utama dalam lanskap elektoral India.
Apa yang dulu dianggap gagasan pinggiran — transfer tunai langsung untuk perempuan — sejak 2021 kini hampir selalu muncul dalam janji kampanye lintas partai.
“Saya pikir ini perkembangan positif dari perspektif feminis dan bisa menjadi dasar bagi generasi baru hak-hak sosial terkait hak untuk merawat,” ujar Kotiswaran.
Namun ketika seluruh partai menawarkan bantuan yang mirip, program kesejahteraan tampaknya tidak lagi cukup kuat untuk menjamin loyalitas pemilih.
“Sebuah partai mungkin akan dihukum jika mencabut bantuan sosial. Tetapi apakah mereka benar-benar mendapat penghargaan karena memberikannya, itulah pertanyaan sebenarnya,” kata Tillin.
