Dua mantan menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati bersyarat atas kasus suap pada Kamis, setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan militer China dalam salah satu hukuman paling berat dalam gelombang pembersihan besar-besaran di tubuh militer yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Media pemerintah China, Xinhua, melaporkan bahwa Li Shangfu dan Wei Fenghe sama-sama dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan dua tahun. Dalam sistem hukum China, hukuman tersebut umumnya akan diubah menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perilaku baik selama masa penangguhan.
Xinhua menyebut keduanya tidak akan mendapatkan pembebasan bersyarat di masa depan. Selain itu, hak politik mereka dicabut seumur hidup dan seluruh harta pribadi mereka disita negara.
Hukuman tersebut diperkirakan menjadi peringatan keras bagi para jenderal lain di militer bahwa jabatan tinggi maupun koneksi politik tidak akan mampu melindungi mereka dari gelombang pembersihan internal.
Li Shangfu menjabat sebagai menteri pertahanan selama tujuh bulan pada 2023. Sebelumnya, posisi itu dipegang Wei Fenghe selama lima tahun.
Meski jabatan menteri pertahanan di China memiliki kekuasaan terbatas karena urusan militer dikendalikan langsung oleh Komisi Militer Pusat Partai Komunis China, kedua tokoh tersebut sebelumnya menduduki posisi strategis dengan akses terhadap anggaran besar dan peralatan sensitif militer.
Li pernah memimpin departemen pengadaan perlengkapan militer antara 2017 hingga 2022. Sementara Wei sebelumnya menjabat sebagai kepala Rocket Force Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), unit yang bertanggung jawab atas arsenal nuklir China.
Media pemerintah China sebelumnya menyebut Li melakukan “pelanggaran serius terhadap disiplin partai dan hukum.”
Hasil investigasi disebut menemukan bahwa Li “mencari keuntungan tidak sah dalam pengaturan personel untuk dirinya sendiri dan orang lain, memanfaatkan jabatannya untuk memberikan keuntungan kepada pihak lain, serta menerima uang dan barang berharga dalam jumlah besar sebagai imbalan.”
Kedua mantan menteri itu termasuk figur militer pertama sekaligus paling senior yang menjadi target dalam operasi besar-besaran pemberantasan korupsi di tubuh militer China.
Menurut studi Center for Strategic and International Studies, lebih dari 100 perwira tinggi militer telah disingkirkan atau diduga disingkirkan sejak 2022. Jumlah tersebut juga mencakup pejabat yang tiba-tiba menghilang dari ruang publik tanpa penjelasan resmi.
Sejak berkuasa pada 2012, Presiden Xi Jinping menjadikan perang melawan korupsi sebagai salah satu pilar utama pemerintahannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kampanye antikorupsi itu semakin menyasar Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan tempur militer China karena gelombang pembersihan terus menggerus jajaran komando tertinggi.
Pada Januari lalu, Xi juga menyingkirkan Zhang Youxia, pejabat militer berpangkat tertinggi kedua di China setelah Xi sendiri.
