Amerika Serikat dilaporkan tengah melakukan negosiasi intensif dengan Denmark untuk memperluas kehadiran militernya di Greenland, menurut sejumlah pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut.
Diskusi antara kedua pihak disebut mengalami kemajuan dalam beberapa bulan terakhir.
Pejabat AS ingin membuka tiga pangkalan militer baru di wilayah selatan Greenland, di tengah upaya meredakan krisis diplomatik yang dipicu oleh Donald Trump setelah ia mengancam akan merebut Greenland dengan kekuatan militer.
Pada Januari lalu, Trump mengatakan AS seharusnya “memiliki” Greenland demi mencegah Rusia atau China menguasainya. Ia bahkan menyebut hal itu bisa terjadi melalui “cara mudah” maupun “cara keras”.
Gedung Putih mengonfirmasi bahwa pemerintah AS sedang melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Greenland dan Denmark, meski menolak menjelaskan detail negosiasi.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pemerintah “sangat optimistis” pembicaraan bergerak ke arah yang tepat.
Pemerintah Denmark sebelumnya memang telah menyatakan terbuka untuk membahas penambahan pangkalan militer AS di Greenland. Kementerian Luar Negeri Denmark juga membenarkan adanya pembicaraan dengan Washington.
“Ada jalur diplomatik yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri tidak akan memberikan rincian lebih lanjut saat ini,” kata juru bicara kementerian tersebut.
AS Ingin Wilayah Pangkalan Berstatus Kedaulatan Amerika
Menurut salah satu sumber yang mengetahui proses negosiasi, pejabat AS sempat mengusulkan agar tiga pangkalan baru tersebut secara resmi ditetapkan sebagai wilayah kedaulatan Amerika Serikat.
Pangkalan-pangkalan itu akan dibangun di Greenland bagian selatan dan terutama difokuskan untuk memantau aktivitas maritim Rusia dan China di kawasan Atlantik Utara yang dikenal sebagai GIUK Gap — wilayah strategis antara Greenland, Islandia, dan Inggris.
Kedua pihak disebut belum mencapai kesepakatan final, dan jumlah pangkalan yang dibangun masih bisa berubah.
Salah satu pangkalan kemungkinan besar akan berada di Narsarsuaq, lokasi bekas pangkalan militer AS yang memiliki bandara kecil.
Analis memperkirakan pangkalan baru lainnya juga akan dibangun di lokasi yang sudah memiliki infrastruktur seperti landasan udara atau pelabuhan agar biaya pengembangan lebih rendah dibanding membangun fasilitas dari nol.
Meski demikian, pejabat AS disebut tidak pernah membahas kemungkinan merebut Greenland secara paksa selama negosiasi berlangsung — gagasan yang sebelumnya telah ditolak keras oleh Denmark dan NATO.
Walau sempat muncul ancaman Trump, kedua negara justru terus bekerja menuju kesepakatan dalam beberapa bulan terakhir.
Negosiasi Dilakukan Diam-Diam
Pembicaraan dilakukan secara tertutup oleh kelompok kecil pejabat di Washington yang tetap bergerak di balik layar ketika perhatian pemerintahan AS tersita oleh perang Iran.
Kepala Komando Utara AS, Gregory Guillot, sempat memberi gambaran umum soal negosiasi itu saat memberikan kesaksian di Kongres pada Maret lalu.
Ia mengatakan AS memang ingin membuka pangkalan baru, tetapi sumber-sumber yang dekat dengan pembicaraan mengungkap detail lebih lanjut mengenai pertemuan rutin tingkat tinggi yang terus berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Upaya diplomatik sensitif ini dipimpin oleh Michael Needham, pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang ditugaskan menyusun kesepakatan yang dapat memuaskan Trump sekaligus menghormati garis merah Denmark terkait perlindungan wilayahnya.
“Needham memimpin langsung urusan Greenland,” kata seorang diplomat senior yang mengetahui pembicaraan tersebut.
“Di balik layar, pemerintahan AS menangani ini dengan sangat profesional.”
Tim negosiasi disebut telah bertemu sedikitnya lima kali sejak pertengahan Januari.
Needham biasanya didampingi satu atau dua pejabat dari Departemen Luar Negeri atau Dewan Keamanan Nasional AS. Sementara pihak Denmark diwakili Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Møller Sørensen dan diplomat tertinggi Greenland di Washington, Jacob Isbosethsen.
Utusan Trump Justru Tidak Terlibat
Utusan khusus Trump untuk Greenland, Gubernur Louisiana dari Partai Republik Jeff Landry, disebut tidak ikut dalam negosiasi dan nyaris tidak terlibat dalam proses diplomatik tersebut.
“Dia seharusnya lebih berperan sebagai penyemangat gagasan bahwa AS bisa menunjukkan kekuatan dan mengambil alih Greenland sebagai aset keamanan,” kata seorang sekutu dekat Landry yang tidak ingin disebut namanya.
“Dia tidak pernah hadir dalam pembicaraan resmi mana pun.”
Kantor Landry tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Saat ini AS memiliki satu pangkalan militer di Greenland, turun jauh dari sekitar 17 fasilitas militer pada masa puncak Perang Dingin.
Pangkalan Pituffik Space Base di Greenland barat laut saat ini digunakan untuk memantau rudal bagi NORAD, tetapi belum dirancang untuk pengawasan maritim.
Ancaman Trump Dinilai Tidak Perlu
Sejumlah pejabat dan mantan pejabat AS serta pakar keamanan Arktik mengatakan Washington sebenarnya bisa memperluas kepentingannya di Greenland tanpa harus mengancam sekutu NATO dengan bahasa agresif.
“Mengapa harus mengancam sekutu dengan operasi militer atau invasi jika yang diinginkan sebenarnya bisa dinegosiasikan dengan cukup mudah?” kata seorang mantan pejabat senior pertahanan AS.
Namun ada pula yang memuji kerja sama antara AS dan Denmark.
“Di mana pun AS dan sekutu-sekutunya meninggalkan kekosongan, ruang itu sering kali diisi China dan Rusia,” kata pensiunan Jenderal Glen VanHerck
Di balik layar, para negosiator disebut berupaya mencari kompromi berdasarkan perjanjian keamanan lama antara AS dan Denmark yang ditandatangani pada 1951.
Perjanjian itu memberi ruang luas bagi AS untuk memperluas operasi militernya di Greenland, meski tetap membutuhkan persetujuan pemerintah Denmark.
Menurut para ahli keamanan Arktik, Denmark selama ini selalu mendukung operasi militer AS di Greenland dan belum pernah menolak permintaan Washington untuk memperbesar kehadiran militernya di wilayah tersebut.
Perwakilan pemerintah Greenland di Washington menolak memberikan komentar. Departemen Luar Negeri AS juga enggan menanggapi lebih lanjut.
Trump sebenarnya sudah menunjukkan minat memperluas akses AS ke Greenland sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden.
Namun ketertarikannya yang kembali muncul awal tahun ini memicu krisis diplomatik baru dan menyoroti ketegangan antara NATO dan pemerintahan Trump.
