Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan para negosiator AS untuk “tidak terburu-buru mencapai kesepakatan” dengan Iran, setelah sebelumnya memberi sinyal bahwa perjanjian antara kedua pihak sudah hampir tercapai.
Kesepakatan yang tengah dibahas dilaporkan mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta rencana perundingan lanjutan terkait program nuklir Iran.
Dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut pembicaraan berlangsung secara “konstruktif”, namun menegaskan bahwa “kedua pihak harus meluangkan waktu dan memastikan semuanya benar”.
Pada Sabtu lalu, Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut “sebagian besar telah dinegosiasikan”, memicu spekulasi bahwa pengumuman resmi bisa segera dilakukan.
Pejabat Iran juga memberikan sinyal serupa selama akhir pekan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan kedua pihak saat ini berada “sangat dekat sekaligus sangat jauh” dari tercapainya kesepakatan.
Menurut laporan media AS, rancangan kesepakatan tersebut bukan penyelesaian final, melainkan hanya membuka jalan bagi negosiasi lanjutan mengenai sejumlah isu paling sensitif. Di antaranya adalah cakupan dan jadwal pencabutan sanksi terhadap Iran, pencairan dana Iran yang dibekukan, serta tuntutan Washington agar Teheran membatasi ambisi nuklirnya.
Pada Senin, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, saat berbicara kepada wartawan di Delhi, mengatakan terdapat “proposal yang cukup solid” terkait kemampuan Iran membuka kembali selat tersebut dan memasuki “negosiasi nyata, signifikan, serta terbatas waktu mengenai isu nuklir”.
Rencana kesepakatan itu memicu perpecahan di internal Partai Republik. Sejumlah tokoh secara terbuka menilai proposal tersebut terlalu lunak terhadap Iran.
Senator Ted Cruz menyebutnya sebagai “kesalahan yang membawa bencana”, sementara Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, Roger Wicker, mengatakan bahwa gencatan senjata 60 hari akan membuat “seluruh hasil Operation Epic Fury menjadi sia-sia”.
Namun anggota DPR Mike Lawler, yang duduk di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, menilai pemerintahan Trump berhasil “memaksa sisa-sisa rezim ini masuk ke dalam negosiasi yang nyata”.
Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran pada 28 Februari lalu, memicu konflik di kawasan Timur Tengah. Iran membalas dengan menyerang Israel dan negara-negara sekutu AS di Teluk, serta secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20% pengiriman minyak dan gas alam cair dunia. Langkah tersebut membuat harga minyak global melonjak tajam.
Tak lama setelah gencatan senjata disepakati pada awal April, AS memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Trump mengatakan blokade itu akan tetap “berlaku penuh dan efektif sampai sebuah kesepakatan tercapai, disertifikasi, dan ditandatangani”.
Dalam unggahannya di Truth Social pada Minggu, Trump kembali menegaskan bahwa Iran “harus memahami” bahwa negara itu tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Teheran berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya semata-mata bertujuan damai.
Sejumlah laporan media AS menyebut kesepakatan itu juga dapat mencakup persetujuan Iran untuk menyerahkan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi yang dimilikinya.
Pada awal perang, Iran diperkirakan memiliki sekitar 440 kilogram uranium yang telah diperkaya hingga kemurnian 60 persen — hanya tinggal selangkah lagi menuju tingkat 90 persen yang diperlukan untuk senjata nuklir dan secara teoritis memungkinkan pembuatan bom atom.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa Iran siap “meyakinkan dunia bahwa kami tidak mengejar senjata nuklir”.
Sebelumnya, Rubio juga menyatakan bahwa kemajuan “signifikan” namun “belum final” telah dicapai dalam negosiasi tersebut. Ia memberi isyarat bahwa perkembangan dalam 48 jam terakhir dapat menghasilkan “selat yang sepenuhnya terbuka tanpa pungutan”.
Pada Sabtu, Baghaei mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa Iran sedang menyelesaikan sebuah “nota kesepahaman” yang akan membuka jalan bagi pembicaraan tambahan menuju “kesepakatan final”.
Trump juga menyebut kesepakatan tersebut sebagai sebuah “nota kesepahaman” dalam unggahannya di Truth Social pada Sabtu.
Wakil Perdana Menteri Pakistan Ishaq Dar, yang turut memediasi pembicaraan, mengatakan bahwa negosiasi terbaru memberikan “alasan untuk optimistis” bahwa hasil positif kini “semakin dekat untuk dicapai”.
