Iran mulai memaksa kapal-kapal internasional untuk mematuhi protokol baru saat melintasi Selat Hormuz — atau menghadapi risiko serangan.
Teheran telah menetapkan serangkaian aturan baru bagi kapal yang ingin melewati selat tersebut, menurut dokumen yang diperoleh , sebagai bagian dari upaya memperkuat kontrol atas jalur perairan strategis itu meski mendapat peringatan keras dari Amerika Serikat.
Dokumen berjudul “Vessel Information Declaration” itu merupakan formulir permohonan yang diterbitkan oleh Persian Gulf Strait Authority (PGSA), lembaga baru bentukan Iran. Seluruh kapal yang ingin melintas diwajibkan mengisi formulir tersebut demi memastikan perjalanan aman. Dokumen itu dibagikan oleh Lloyd’s List dan satu sumber industri pelayaran lain yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sebelum kampanye militer AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada akhir Februari, Selat Hormuz bebas dilalui kapal dari negara mana pun. Namun sejak konflik pecah, Iran mengancam akan menyerang kapal yang melewati Hormuz tanpa izin dari Angkatan Laut Garda Revolusi Iran (IRGC).
Sejumlah kapal memang telah diserang, tetapi sebagian besar pemilik dan operator kapal memilih tidak mengambil risiko dengan melintas tanpa persetujuan Iran.
Pembentukan otoritas khusus untuk selat tersebut menunjukkan tekad Iran memperkuat kendali atas wilayah yang mereka anggap sebagai “hasil perang”, meski berulang kali diperingatkan AS dan negara-negara kawasan.
Dominasi atas jalur perairan yang menjadi lintasan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia itu akan memberi Republik Islam Iran pengaruh besar terhadap negara-negara tetangga maupun ekonomi global.
Penutupan Selat Hormuz sebelumnya telah memicu guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah dan mendorong harga energi melonjak tajam. Pada Rabu, harga bensin di AS menembus US$4,50 per galon untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir.
“Tatanan Regional dan Global Baru”
Pada Rabu, akun Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, di aplikasi Telegram mengunggah pesan mengenai visinya untuk Teluk Persia.
Ia menyerukan “tatanan regional dan global baru di bawah strategi Iran yang kuat”, di mana tidak ada tempat bagi pihak asing “beserta kekacauan yang mereka bawa.”
Khamenei secara khusus menyebut “penggunaan pengaruh melalui penutupan selat” sebagai salah satu cara untuk mewujudkan visi tersebut.
Pada akhir April, sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan Khamenei mengindikasikan Iran akan membentuk mekanisme pengawasan lalu lintas di jalur perairan itu.
Iran disebut akan menerapkan “kerangka hukum dan pengelolaan baru untuk Selat Hormuz” yang diklaim akan menguntungkan negara-negara tetangga sekaligus memberikan manfaat ekonomi.
“Pihak asing yang datang dari ribuan kilometer jauhnya, bertindak jahat demi keserakahan, tidak memiliki tempat di sana, kecuali di dasar lautnya,” bunyi pernyataan tersebut.
Dokumen PGSA yang kini dibagikan kepada perusahaan pelayaran berisi lebih dari 40 pertanyaan. Kapal diwajibkan memberikan nama dan nomor identifikasi, nama sebelumnya, negara asal dan tujuan akhir perjalanan.
Formulir itu juga meminta rincian kewarganegaraan pemilik dan operator kapal, asal kru kapal, hingga detail muatan yang dibawa.
Menurut PGSA, informasi tersebut harus dikirim melalui email kepada otoritas sebelum kapal diizinkan melintasi selat.
Email PGSA yang diperoleh juga memperingatkan bahwa “informasi lengkap dan akurat sangat penting” untuk memproses izin pelayaran dan bahwa “instruksi lebih lanjut akan disampaikan melalui email.”
“Setiap informasi yang salah atau tidak lengkap sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon dan segala konsekuensinya akan ditanggung pihak terkait,” demikian isi email tersebut.
Belum jelas apakah ada perusahaan pelayaran yang sudah meminta izin kepada PGSA. Menurut para analis, langkah itu berpotensi membuat mereka terkena sanksi AS.
mengirim pertanyaan ke alamat email PGSA pada Rabu, tetapi belum menerima balasan. meminta komentar dari Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS.
Iran sebelumnya mengatakan kapal yang terkait dengan AS atau Israel akan dilarang melintas di jalur tersebut, sementara kapal lain hanya dapat lewat dengan persetujuan Iran. India dan Pakistan termasuk di antara negara yang telah bernegosiasi dengan Teheran untuk menjamin keselamatan kapal berbendera mereka.
Garda Revolusi Iran juga menggunakan frekuensi radio darurat maritim untuk memperingatkan kapal bahwa mereka menguasai jalur perairan itu.
Menurut Richard Meade dari layanan analisis maritim Lloyd’s Intelligence, persyaratan baru tersebut “mirip dengan pertanyaan yang selama ini sudah diajukan Iran kepada pemilik kapal,” tetapi kini “resmi dilembagakan sebagai upaya Iran menormalisasi otoritas mereka atas pelayaran di selat.”
Diduga Memungut Biaya Transit
Belum jelas apakah kapal yang melintas nantinya akan dikenai biaya tertentu.
Teheran sebelumnya mempromosikan Selat Hormuz sebagai sumber pendapatan potensial untuk membantu membangun kembali negara setelah kerusakan akibat serangan AS dan Israel. Iran dilaporkan mengenakan biaya hingga US$2 juta per kapal untuk izin melintas.
Pekan lalu, Office of Foreign Assets Control di bawah Departemen Keuangan AS memperbarui panduan mereka dan menegaskan bahwa pembayaran semacam itu tidak diizinkan bagi individu maupun entitas AS.
“Pembayaran kepada pemerintah Iran atau Garda Revolusi Iran (IRGC), baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk perjalanan aman melalui Selat Hormuz tidak akan diizinkan bagi warga AS, termasuk institusi keuangan AS maupun entitas asing yang dimiliki atau dikendalikan AS,” bunyi panduan tersebut.
CEO konsultan risiko maritim Marisks, Dimitris Maniatis, mengatakan Iran memang telah “menuntut pembayaran biaya tol” agar kapal diberi izin berlayar.
Setelah mendapat izin, kapal akan berlayar dengan “rencana pelayaran khusus” yang biasanya mengarahkan mereka melewati antara Pulau Qeshm dan Larak, dekat pantai Iran, kata Maniatis
Pada Senin, IRGC mengumumkan zona kontrol maritim baru yang mencakup wilayah luas di barat dan timur selat hingga ke Teluk Oman, menurut peta yang dirilis bersama pengumuman tersebut.
“Pelaut Bukan Tentara”
Di saat Iran berupaya memperkuat kontrol atas Selat Hormuz, blokade angkatan laut AS terhadap pelayaran menuju dan dari pelabuhan Iran masih terus berlangsung.
Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump mengumumkan dimulainya “Project Freedom” untuk membantu kapal melintasi selat, namun program itu dihentikan hanya dalam waktu 48 jam atas permintaan mediator Pakistan.
Menurut Maniatis, proyek tersebut justru “menambah sikap agresif Iran yang ingin menguasai selat.”
Di tengah ketegangan itu, sekitar 20.000 pelaut di hampir 1.000 kapal terjebak di Teluk Persia.
“Mereka berada dalam kondisi yang sangat sulit dan menanggung dampak perang yang kini berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas,” kata Maniatis.
“Pelaut bukan tentara. Mereka warga sipil yang mengoperasikan kapal dan menjaga perdagangan global tetap berjalan. Mereka seharusnya tidak terjebak dalam situasi seperti ini.”
Menurut Lloyd’s List, hanya 40 kapal yang melintasi selat sepanjang pekan hingga 3 Mei. Sebelum perang, rata-rata terdapat sekitar 120 pelayaran per hari.
Pada Kamis, data lalu lintas laut menunjukkan hampir tidak ada kapal tanker maupun kapal kargo yang melewati selat saat Iran dan AS berebut pengaruh atas titik sempit strategis tersebut.
Para analis menilai segala bentuk kontrol Iran atas Selat Hormuz akan berdampak jangka panjang terhadap arus distribusi minyak dunia.
“Ada bukti yang semakin kuat bahwa Iran mungkin akan mempertahankan kontrol strategis atas selat selama mungkin. Pada saat yang sama, AS mungkin akan mentoleransi hasil tersebut,” kata Matt Wright dari perusahaan intelijen maritim Kpler.
Meski demikian, pejabat AS berulang kali menegaskan mereka tidak akan menerima kendali Iran atas jalur strategis tersebut.
Wright memperkirakan jika Teheran berhasil mempertahankan kontrol atas selat, lalu lintas kapal kemungkinan hanya akan mencapai 40-50% dari kapasitas ekspor normal sebelum perang, dengan dampak besar terhadap pasar minyak dan gas global.
“Dalam skenario kontrol jangka panjang oleh Iran, pelayaran mungkin bisa meningkat hingga 40-50% dari kapasitas ekspor, tetapi normalisasi penuh tidak akan tercapai,” ujarnya.
