Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyatakan tekadnya untuk kembali ke negaranya pada Desember mendatang, meski menghadapi ancaman hukuman mati atas vonis kejahatan terhadap kemanusiaan.
Hasina, yang membantah seluruh dakwaan tersebut, diadili secara in absentia atau tanpa kehadirannya setelah melarikan diri ke India saat gelombang pemberontakan anti-pemerintah menggulingkannya pada 2024.
Tepat pada peringatan dua tahun lengsernya dari kekuasaan, Hasina mengatakan melalui siaran audio yang diperdengarkan di hadapan peserta yang memadati sebuah klub pers di New Delhi bahwa ia “harus kembali” ke Bangladesh. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan rencana maupun tanggal kepulangannya secara rinci.
Partai yang dipimpinnya, Liga Awami (Awami League), terus melemah, sementara pemerintah India menghadapi tekanan agar mengekstradisi Hasina setelah pengadilan khusus di Dhaka menjatuhkan hukuman mati kepadanya tahun lalu atas tuduhan memerintahkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap para demonstran.
Pertemuan virtual Hasina dengan para jurnalis di Foreign Correspondents’ Club di New Delhi menjadi penampilan pertamanya di hadapan media sejak ia digulingkan setelah memimpin Bangladesh selama 15 tahun.
Ia menyampaikan pidato melalui sambungan audio sebelum menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan.
“Saya tahu mereka mungkin akan memenjarakan saya atau bahkan membunuh saya. Apa pun bisa terjadi, tetapi saya tetap harus kembali,” katanya.
Dalam pidatonya, Hasina menuduh sejumlah organisasi telah mengubah aksi protes mahasiswa pada 2024 menjadi “gerakan yang penuh kekerasan”. Namun, ia tidak menyertakan bukti untuk mendukung tuduhan tersebut.
Sejak awal, Hasina selalu menegaskan bahwa seluruh dakwaan yang berujung pada vonis terhadap dirinya bermotif politik.
Di sisi lain, penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan menemukan bukti bahwa Hasina dan pemerintahannya berusaha mempertahankan kekuasaan melalui penggunaan kekerasan sistematis yang menewaskan banyak orang.
Dalam rekaman percakapan telepon yang telah terverifikasi, Hasina terdengar memberikan persetujuan atas tindakan keras terhadap para demonstran. Rekaman itu kemudian menjadi salah satu bukti penting yang digunakan jaksa hingga akhirnya Hasina dinyatakan bersalah.
PBB memperkirakan hingga 1.400 orang tewas, sebagian besar akibat tembakan aparat keamanan, selama aksi protes yang awalnya dipicu penolakan terhadap sistem kuota dalam perekrutan pegawai negeri. Demonstrasi itu kemudian berkembang menjadi pemberontakan massal.
Perempuan berusia 78 tahun tersebut melarikan diri dari Dhaka ketika puluhan ribu demonstran menggelar aksi besar-besaran dan menyerbu sejumlah gedung pemerintah, termasuk kediaman resminya. Peristiwa itu menyeret Bangladesh yang berpenduduk lebih dari 170 juta jiwa ke dalam krisis politik.
Tak lama setelah Hasina digulingkan, pemerintahan sementara mengambil alih kendali negara. Dalam pemilu yang digelar pada Februari tahun ini, Partai Nasionalis Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party/BNP) keluar sebagai pemenang dan pemimpinnya, Tarique Rahman, kini menjabat sebagai perdana menteri.
Pemerintah Rahman sebelumnya telah memperingatkan media lokal agar tidak menyiarkan maupun mempublikasikan pernyataan Hasina. Setelah pidato tersebut disampaikan, pemerintah Bangladesh menyatakan “marah” karena India mengizinkan Hasina tampil dalam forum terbuka bersama media.
“Dengan tegas rakyat kami telah bertekad bahwa bangsa ini tidak akan pernah kembali ke masa-masa kelam fasisme dan Bangladesh tidak akan pernah menjadi negara yang bergantung pada pihak lain,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Bangladesh.
Keberadaan Hasina di New Delhi terus menjadi sumber ketegangan dalam hubungan Bangladesh dan India. Pemerintah Bangladesh menginginkan Hasina diekstradisi, sementara India menyatakan masih mempelajari permintaan tersebut.
Kepulangan Hasina Berpotensi Memicu Gejolak Politik
Apabila Hasina benar-benar kembali ke Dhaka, langkah itu diperkirakan akan menimbulkan dampak politik yang besar, termasuk potensi kerusuhan.
“Ini merupakan risiko yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Jika ia kembali ke Bangladesh, ia akan langsung ditangkap,” kata analis politik yang berbasis di Dhaka, David Bergman.
Menurutnya, para pendukung Partai Nasionalis Bangladesh yang kini berkuasa, Partai Warga Nasional (National Citizens Party) yang dibentuk oleh kelompok mahasiswa, kelompok Islamis, dan berbagai kelompok lainnya kemungkinan akan menggelar demonstrasi menuntut agar hukuman mati terhadap Hasina segera dilaksanakan.
Namun, bagi Liga Awami, risikonya juga tidak kalah besar apabila Hasina memilih tetap berada di luar negeri.
Aktivitas partai tersebut dilarang tidak lama setelah Hasina melarikan diri dari Bangladesh, sehingga tidak diizinkan mengikuti pemilihan umum pada Februari lalu.
Para petinggi Liga Awami menuduh ratusan pendukung mereka tewas akibat aksi kekerasan massa, sementara puluhan lainnya meninggal saat berada dalam tahanan aparat keamanan. Pemerintah Bangladesh membantah tuduhan bahwa pendukung Liga Awami menjadi sasaran penindakan secara sistematis.
“Jika Ibu Hasina tidak kembali, kekerasan akan terus berlanjut dan mereka akan memusnahkan Liga Awami,” kata Mohammad Ali Arafat, mantan menteri dalam kabinet Hasina yang kini juga berada di luar negeri
Di dalam tubuh partai sendiri, ketidakpuasan juga terus berkembang. Sebagian kader menilai banyak pemimpin puncak memilih meninggalkan Bangladesh, sementara para pengurus tingkat menengah dan pendukung di akar rumput harus menghadapi berbagai serangan tanpa perlindungan.
“Ini kemungkinan berkaitan dengan kesadaran bahwa jika Hasina masih ingin memiliki peran dalam politik Bangladesh di masa depan, maka ia harus kembali ke Bangladesh dan menghadapi semuanya secara langsung,” ujar David Bergman.
