Dalam kunjungan baru-baru ini ke Miraj, sebuah kota kecil di India bagian barat tempat saya dibesarkan, saya menghitung lebih dari 50 rumah sakit multispesialisasi, pusat diagnostik, dan klinik kesehatan yang berjejer sepanjang jalan sepanjang lima kilometer.
Banyak fasilitas tersebut baru berdiri dalam lima tahun terakhir, meskipun kota itu secara historis telah menjadi pusat layanan medis regional di negara bagian Maharashtra.
Menjamurnya fasilitas kesehatan baru ini menggambarkan pesatnya pertumbuhan industri layanan kesehatan swasta India dalam beberapa tahun terakhir.
Rumah sakit terus melakukan ekspansi besar-besaran setiap kuartal dengan menambah ribuan tempat tidur baru, jaringan pusat diagnostik memperluas jangkauan ke kota-kota kecil, sementara institusi medis menghimpun ratusan juta dolar melalui pasar modal untuk memperluas kehadiran mereka di seluruh negeri.
Pada awal Agustus, Manipal Health, jaringan rumah sakit multispecialisasi terbesar di India, menghimpun hampir US$1 miliar dalam penawaran umum perdana (IPO), yang menjadi IPO terbesar kedua di India tahun ini.
Sektor ini juga menjadi incaran investor private equity (PE) global. Antara 2022 dan 2024, perusahaan layanan kesehatan dan farmasi India mencatat hampir 600 transaksi merger dan akuisisi serta investasi private equity dengan nilai lebih dari US$30 miliar.
Sekitar 40% dana tersebut mengalir ke sektor rumah sakit, menurut data Grant Thornton.
Sektor ini juga menghimpun tambahan dana lebih dari US$20 miliar dalam dua tahun terakhir, berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari perusahaan konsultan tersebut.
Namun, di tengah peningkatan drastis akses terhadap infrastruktur kesehatan akibat gelombang investasi tersebut, jutaan warga India justru tidak mampu membayar layanan kesehatan akibat ledakan biaya.
Hal itu tercermin dalam sebuah laporan baru yang baru-baru ini diterbitkan sebuah panel pemerintah. Laporan tersebut menyoroti ketimpangan mencolok dalam perkembangan ekonomi layanan kesehatan India dan memperingatkan tentang “krisis keterjangkauan yang semakin parah” di rumah sakit swasta.
Laporan itu menemukan bahwa biaya perawatan di rumah sakit swasta sering kali lima hingga 10 kali lebih mahal dibandingkan fasilitas pemerintah. Kesenjangan tersebut semakin besar untuk penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, dan gagal ginjal.
Laporan tersebut juga menyebut pertumbuhan “tak terkendali” klinik, rumah perawatan, dan pusat diagnostik, ditambah penerapan standar regulasi yang tidak merata, telah menyebabkan “kesenjangan mencolok dalam kualitas dan biaya layanan di sektor swasta, sehingga pasien rentan terhadap penetapan harga yang sewenang-wenang dan praktik di bawah standar”.
Laporan itu juga menyalahkan “komersialisasi layanan kesehatan swasta yang merajalela” atas meningkatnya keluhan pasien terkait penagihan berlebihan, pemeriksaan diagnostik yang tidak perlu, serta melonjaknya biaya prosedur rutin seperti persalinan. Kondisi tersebut disebut “secara langsung mendorong rumah tangga rentan ke dalam utang dan tekanan keuangan yang sangat berat, hingga menyebabkan penjualan aset”.
Awal pekan ini, regulator pangan dan obat-obatan di negara bagian terkaya India, Maharashtra, juga menemukan perangkat infus intravena (IV) dijual di rumah sakit dengan margin keuntungan yang mengejutkan, mencapai 2.800%. Temuan itu memicu kekhawatiran mengenai penetapan harga alat kesehatan yang disebut hampir sepenuhnya tidak diawasi.
Panel pemerintah tersebut mengajukan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi berbagai persoalan itu. Di antara usulan yang paling kontroversial adalah pembatasan tarif kamar rumah sakit hingga setara dengan tarif hotel bintang tiga terdekat, pengaturan harga untuk perawatan, pemeriksaan diagnostik, dan prosedur rutin yang penting di seluruh rumah sakit swasta, serta penerapan pedoman standar perawatan untuk mencegah tindakan medis berlebihan. Panel tersebut juga menyoroti kepemilikan asing lebih dari 51% pada jaringan rumah sakit.
Rumah sakit swasta India menolak beberapa usulan tersebut.
Dalam pernyataan Sekretaris Jenderal NATHEALTH, asosiasi yang mewakili sektor layanan kesehatan swasta India, Siddhartha Bhattacharya, mengatakan pemerintah seharusnya berfokus mengurangi biaya struktural dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk pajak, lahan, modal, tenaga kerja, dan persyaratan kepatuhan regulasi, daripada membatasi tarif.
Menurutnya, penyediaan layanan kesehatan membutuhkan modal besar dan investasi tinggi. Tingkat pengembalian atas modal yang digunakan “berada di sekitar 10%, jauh lebih rendah dibandingkan banyak sektor ekonomi lainnya, yang sering menghasilkan pengembalian modal 1,5 hingga 2,5 kali lebih tinggi”.
Ia juga memperingatkan agar tarif rumah sakit tidak dibandingkan dengan tarif hotel karena hal itu mengabaikan berbagai persyaratan kepatuhan yang harus dipenuhi rumah sakit, seperti standar pengendalian infeksi dan keselamatan pasien, yang semuanya menambah biaya.
Jaringan rumah sakit terbesar di India, mulai dari Max Healthcare hingga Fortis, memperingatkan bahwa pembatasan yang sewenang-wenang akan “menghambat” investasi di sektor tersebut dan membuat investor asing enggan menanamkan modal jika mereka tidak dapat memperoleh imbal hasil yang dianggap bebas risiko.
Namun, pakar kesehatan masyarakat mengatakan perdebatan mengenai regulasi harga memang diperlukan karena layanan kesehatan swasta di India saat ini sepenuhnya berada dalam kondisi pasar yang menguntungkan penjual.
“Dengan masuknya modal private equity asing dalam jumlah besar, terutama ke layanan kesehatan tersier, pada dasarnya orang-orang di luar negeri yang menentukan titik harga. Seharusnya tidak demikian,” kata Dr Srinath Reddy dari Public Health Foundation of India.
Intervensi pemerintah dinilai semakin penting mengingat “keuntungan berlebihan” yang diperoleh banyak rumah sakit tersebut, kata Vivek ND, pakar kebijakan kesehatan lainnya.
“Penekanan rumah sakit yang semakin besar pada pelaksanaan berbagai pemeriksaan dan mendorong penggunaan layanan diagnostik yang mungkin sebenarnya tidak diperlukan juga harus ditinjau,” katanya.
Menurut Vivek, beberapa usulan, seperti sistem pajak barang dan jasa yang lebih adil sebagaimana direkomendasikan panel, dapat menjadi langkah yang membantu menurunkan biaya layanan kesehatan swasta. Namun, ia menambahkan bahwa konsultasi yang lebih luas dengan industri diperlukan sebelum rekomendasi apa pun dibuat mengikat.
Dr Reddy sependapat. Ia mengatakan pemerintah perlu terlebih dahulu memiliki perkiraan yang tepat mengenai biaya layanan kesehatan swasta di seluruh negeri sebelum menetapkan batas harga secara sepihak.
“Biayanya akan berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lain dan dari satu kota ke kota lain, sehingga Anda tidak bisa menerapkan batas harga yang sama di seluruh negeri,” katanya.
Namun, ketika perdebatan ini semakin memanas, para pakar mengatakan fokus yang lebih luas harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan publik untuk menekan biaya yang harus ditanggung pasien, sesuatu yang juga direkomendasikan panel tersebut.
Belanja kesehatan pemerintah India saat ini hanya mencapai 1,4% dari produk domestik bruto (PDB), masih di bawah target 2,5% yang ditetapkan dalam Kebijakan Kesehatan Nasional hampir satu dekade lalu dan jauh di bawah 5% yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Laporan panel pemerintah itu sendiri mencatat bahwa rendahnya belanja untuk layanan kesehatan sekunder dan tersier secara tidak proporsional telah mendorong masyarakat menggunakan fasilitas swasta yang mahal, sehingga menimbulkan “pengeluaran langsung dari kantong yang bersifat katastrofik”.
Pemerintah “harus meningkatkan upayanya” melalui investasi publik yang lebih besar untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit swasta, kata Vivek.
Namun pada saat yang sama, India diperkirakan membutuhkan tambahan investasi layanan kesehatan sebesar US$300 miliar untuk membangun kapasitas yang diperlukan.
Sebagian besar modal tersebut kemungkinan besar tetap akan berasal dari investor swasta domestik dan asing. Kondisi ini membuat para pembuat kebijakan menghadapi tantangan untuk memastikan investor tidak hengkang, sementara masyarakat biasa tetap dapat mengakses layanan kesehatan penting tanpa terbebani biaya yang tidak terjangkau.
