Naqash Zardad sebenarnya hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah.
Pegawai Dinas Pendidikan itu sedang berada di peternakan kerbaunya di Rawalakot, wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, ketika bentrokan antara polisi dan para demonstran pecah di sekitar lokasi.
Akibat jalan-jalan menuju peternakannya ditutup, Zardad tidak dapat pulang ke rumah.
Tak lama kemudian, suara tembakan terdengar.
Sebuah peluru nyasar mengenai pria berusia 30 tahun itu dan menewaskannya seketika, kata pamannya, Altaf Hussain
Zardad merupakan satu dari sedikitnya 40 orang yang tewas menjelang pemilihan anggota legislatif di Kashmir yang dikelola Pakistan. Dari jumlah tersebut, 34 orang adalah demonstran, sementara enam lainnya merupakan anggota kepolisian dan aparat paramiliter. Rawalakot menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan paling parah.
Para pengkritik menuduh aparat keamanan menggunakan kekuatan secara berlebihan terhadap para demonstran yang mengikuti aksi long march dan unjuk rasa yang diselenggarakan oleh aliansi kelompok aktivis bernama Joint Awami Action Committee (JAAC).
JAAC mengajak masyarakat turun ke jalan untuk memprotes kebijakan penyediaan 12 kursi legislatif di majelis daerah bagi para pengungsi yang bermigrasi dari Kashmir yang dikelola India ke Pakistan beberapa dekade lalu. Pemerintah kemudian menetapkan JAAC sebagai organisasi terlarang berdasarkan undang-undang antiterorisme dan melancarkan operasi penindakan terhadap para pengunjuk rasa.
JAAC sendiri menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan untuk ikut bertarung dalam pemilu.
Polemik Kursi Khusus bagi Pengungsi
Penyediaan 12 kursi tersebut, yang mencakup hampir seperempat dari total 53 kursi legislatif, telah lama menjadi sumber perdebatan di kawasan itu. Selain kursi tersebut, majelis juga memiliki 33 kursi yang dipilih secara langsung serta delapan kursi cadangan bagi perempuan dan kelompok lainnya.
Kebijakan penyediaan kursi bagi warga Kashmir yang mengungsi berawal dari undang-undang yang diterbitkan pada 1970-an. Tujuannya adalah agar warga asal Kashmir yang dikelola India, yang menetap di Pakistan dengan harapan suatu hari dapat kembali apabila sengketa wilayah tersebut terselesaikan, tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan kawasan itu.
Namun, banyak dari mereka yang berhak atas kursi tersebut tidak tinggal di Kashmir yang dikelola Pakistan. Akibatnya, warga setempat pada praktiknya tidak dapat mencalonkan diri untuk memperebutkan kursi-kursi tersebut.
JAAC menuntut agar kebijakan itu dihapus karena dinilai melemahkan representasi masyarakat lokal. Mereka berpendapat seluruh kursi di parlemen daerah seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menilai keberadaan kursi cadangan tetap diperlukan. Otoritas juga memastikan pemilu akan tetap dilaksanakan dalam tiga tahap, dengan pemungutan suara tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli.
Pada pemilu legislatif terakhir tahun 2021, partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin Imran Khan meraih mayoritas mutlak. Namun, setelah Khan dijatuhkan melalui mosi tidak percaya di parlemen Pakistan pada 2022, wilayah tersebut telah mengalami pergantian empat perdana menteri dalam kurun empat tahun. Karena itu, hasil pemilu kali ini dinilai sulit diprediksi.
Kampanye Berlangsung Tertutup di Tengah Kekerasan
Muzaffarabad, menjelang pemilu dan menemukan suasana yang dipenuhi ketegangan serta rasa takut.
Sebagian besar warga enggan membicarakan pemilu.
Sebagian khawatir bahwa jika mereka menyatakan dukungan terhadap pemilu atau kandidat tertentu, mereka akan dicap sebagai pengkhianat atau “fasilitator” oleh JAAC.
Di sisi lain, para pendukung JAAC juga mengaku takut menghadapi intimidasi dari aparat penegak hukum maupun badan intelijen.
Situasi juga diwarnai aksi kekerasan.
Kendaraan para kandidat dan sejumlah properti dibakar. Beberapa calon legislatif juga menjadi korban kekerasan. JAAC dituduh berada di balik seluruh insiden tersebut.
Akibatnya, sebagian besar kandidat memilih menjalankan kampanye secara terbatas.
Kegiatan kampanye lebih banyak dilakukan di ruang tamu rumah warga atau di sudut-sudut jalan, sementara banyak kandidat memilih tidak memberikan komentar mengenai situasi yang sedang berlangsung.
Noreen Arif, satu-satunya calon legislatif perempuan dari partai berkuasa Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), mengatakan bahwa seruan aksi protes dari JAAC membuatnya memutuskan menggelar pertemuan politik di rumah-rumah warga, bukan di ruang publik.
Sementara itu, Sardar Mukhtar Khan dari Partai Rakyat Pakistan (PPP) mengatakan aksi JAAC sangat populer di kalangan anak muda sehingga dirinya juga tidak memiliki pilihan selain menjalankan “kampanye terbatas”.
“Seorang calon anggota legislatif harus menyesuaikan langkahnya dengan suasana hati masyarakat di daerah pemilihannya,” ujarnya
Baru pada pekan terakhir masa kampanye, para pemimpin PPP dan PML-N mulai menggelar rapat umum di wilayah tersebut, sangat berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.
Pemerintah Bersikeras Pemilu Tetap Digelar
Meski situasi masih tegang dan kampanye berlangsung tanpa kemeriahan, Menteri Urusan Kashmir Pakistan, Ameer Muqam, menilai pelaksanaan pemilu tetap menjadi “satu-satunya solusi”.
“Siapa pun yang dipilih rakyat harus memegang kekuasaan dan mengambil keputusan mengenai masa depan mereka. Wewenang itu tidak boleh hanya berada di tangan beberapa ratus atau ribu orang, tetapi harus berada di tangan jutaan penduduk Kashmir yang berhak menentukan siapa yang mereka inginkan untuk memimpin,” katanya
Namun, tidak semua pihak di wilayah tersebut memiliki pandangan yang sama.
Mantan Kepala Otoritas Pembangunan Muzaffarabad, Zahid Amin, menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan pemilu.
Menurutnya, sekalipun pemilu tetap dilaksanakan, “hasilnya tidak akan memiliki kredibilitas” mengingat situasi keamanan dan politik yang sedang terjadi.
