Kawasan Old Braeswood di Houston, Amerika Serikat, merupakan lingkungan bersejarah yang makmur dan dipenuhi pepohonan.
Bukan tempat yang biasanya diasosiasikan dengan aksi vandalisme terkoordinasi. Namun, di kawasan ini, empat kamera pengawas diserang dan dipotong dari tiangnya pada tengah malam.
Tiang-tiang logam tersebut dipotong hingga kamera berbentuk oval hitam yang khas, beserta panel surya yang menyertainya, tergeletak di tanah. Pada beberapa kamera terdapat papan merah bertuliskan: “Pemberitahuan. Perekaman video 24/7.”
Kamera-kamera tersebut dioperasikan perusahaan bernama Flock Safety. Aksi sabotase yang terjadi pada akhir Juli itu menjadi tanda meningkatnya kekhawatiran terhadap penyebaran sistem pengawasan canggih berbasis kecerdasan buatan (AI) di seluruh Amerika Serikat. Insiden vandalisme serupa juga terjadi di Minnesota, California, dan Georgia.
Para pendukungnya mengatakan teknologi tersebut membuat masyarakat lebih aman dan membantu meningkatkan secara drastis tingkat penyelesaian kasus kejahatan. Namun, sejumlah contoh penyalahgunaan baru-baru ini memicu kekhawatiran. Para kritikus mengatakan kamera tersebut, yang memotret bagian belakang setiap mobil yang melintas, merupakan alat investigasi dengan cakupan terlalu luas sehingga memperlakukan warga sipil layaknya tersangka.
Mereka melihat tiang-tiang hitam kecil yang bermunculan di lingkungan tempat tinggal mereka sebagai pengingat nyata mengenai kekuasaan negara, di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi dan kekhawatiran mengenai pesatnya perubahan teknologi serta pengaruh AI terhadap kehidupan masyarakat.
Era Baru Pengawasan
Didirikan pada 2017, Flock Safety telah berkembang menjadi salah satu produsen terbesar kamera pembaca pelat nomor otomatis atau Automatic Licence Plate Readers (ALPR) di AS. Kamera berbasis AI tersebut memotret bagian belakang setiap mobil yang melintas. Rekamannya disimpan selama jangka waktu tertentu.
Namun, sejauh mana teknologi Flock digunakan masih belum diketahui secara pasti. Perusahaan tidak mempublikasikan data yang rinci, tetapi mengatakan mereka bekerja sama dengan lebih dari 7.000 komunitas di seluruh AS dan memperkirakan sekitar 100.000 kamera telah digunakan.
Dokumen yang diperoleh memberikan gambaran langka mengenai luasnya jaringan kamera dan teknologi pengawasan yang digunakan di Houston, kota terbesar keempat di AS, termasuk penggunaan perangkat lunak pengenalan wajah kontroversial yang didukung kecerdasan buatan.
Flock bukan sekadar menjual kamera. Perusahaan juga menjual akses ke sebuah basis data yang dapat mencakup ribuan kamera dari berbagai wilayah di AS. ALPR generasi sebelumnya tidak memiliki jaringan seluas ini, yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi aparat penegak hukum.
Sebagai contoh, otoritas transportasi Houston METRO memiliki 35 kamera. Namun, dokumen menunjukkan METRO dapat mengakses sekitar 20.000 perangkat dalam jaringan Flock, termasuk kamera yang berada sejauh Albany County, New York.
Seiring Flock memperluas jaringannya, cakupan investigasi juga dapat semakin besar. Dokumen yang dirilis menunjukkan jaringan tersebut berkembang dari tahun ke tahun. Di Cypress-Fairbanks Independent School District, pencarian pelat nomor yang dilakukan pada April 2024 rata-rata mencakup sekitar 270 jaringan kamera.
Pada April 2025, cakupan pencarian rata-rata hampir berlipat ganda menjadi sekitar 500 jaringan. Pada April 2026, sebanyak 20% pencarian dilakukan melalui lebih dari 6.000 jaringan.
Para kritikus di Houston mengatakan jaringan nasional tersebut lebih mengkhawatirkan mereka dibandingkan kamera individual. Christopher Rivera dari Texas Civil Rights Project khawatir aparat dapat menggunakan “basis data ini untuk mencari tahu rutinitas sehari-hari kita, yang pada akhirnya merekam rute kita menuju tempat kerja, sekolah tempat anak-anak kita belajar, serta tempat kita beribadah. Dan itu sangat bermasalah”.
Sejumlah insiden pelanggaran privasi baru-baru ini juga menarik perhatian nasional. Pekan lalu, seorang polisi di Kentucky didakwa setelah menggunakan sistem Flock untuk melacak mantan kekasihnya, yang telah mengajukan perintah perlindungan, lebih dari 2.000 kali.
Polisi tersebut terungkap setelah menggunakan fitur audit berbasis AI yang baru diwajibkan Flock untuk menandai penggunaan sistem yang mencurigakan.
Sebagian pihak juga khawatir Flock dapat menjadi sarana bagi polisi untuk menghindari kewajiban memperoleh surat perintah penggeledahan, yang biasanya diperlukan untuk menggeledah properti seseorang atau menyadap teleponnya. Pada 2025, seorang detektif di Johnson County, Texas, mencari lebih dari 80.000 gambar untuk menemukan seorang perempuan yang dicurigai melakukan aborsi. Ia tidak memiliki surat perintah.
Kamera CCTV, pembaca pelat nomor, dan teknologi pengawasan bukanlah hal baru. Namun, skala jaringan Flock dan integrasi AI ke dalam teknologi pengawasan modern merupakan perkembangan yang relatif baru. Hal tersebut membuat Flock menjadi nama yang semakin dikenal masyarakat. Warga Amerika yang sebelumnya mengabaikan kamera di kota-kota mereka kini mulai memperhatikannya dan memahami kemampuan teknologi yang berada di sekitar mereka.
Dengan AI, berbeda dari pembaca pelat nomor generasi lama, aparat penegak hukum dapat mencari rekaman pengawasan menggunakan rangkaian kata seperti “pria kulit putih, kemeja biru”, bukan hanya berdasarkan gambar pelat nomor.
Satu teknologi yang tidak digunakan Flock adalah pengenalan wajah. Namun, hal tersebut bukan berarti departemen kepolisian menghindari teknologi tersebut. Para kritikus mengatakan pengenalan wajah melanggar hak asasi manusia, rentan salah mengidentifikasi orang yang tidak bersalah, dan dapat memiliki bias terhadap kelompok minoritas.
dokumen yang mengungkap bahwa Kantor Sheriff Harris County, yang wilayah hukumnya mencakup Houston, menggunakan teknologi pengenalan wajah lain bernama Clearview AI. Perangkat tersebut memiliki basis data lebih dari 70 miliar gambar, sebagian besar di antaranya diambil dari sumber internet publik, termasuk media sosial. Dokumen tersebut, termasuk pesanan pembelian dan perjanjian lisensi, menunjukkan kontrak Harris County dengan Clearview AI saat ini berlaku hingga Maret 2027.
Sejumlah negara Eropa telah menjatuhkan denda perlindungan data kepada perusahaan tersebut, termasuk denda sebesar £7,5 juta yang dikenakan oleh Komisioner Informasi Inggris.
Penggunaan teknologi pengenalan wajah tersebut oleh Kantor Sheriff Harris County sebelumnya belum pernah dilaporkan. Kantor tersebut tidak menanggapi permintaan komentar.
Polisi mengatakan teknologi pengawasan semacam ini, termasuk kamera Flock, penting untuk memerangi kejahatan.
“Ini merupakan alat yang sangat baik,” kata Kepala Kepolisian Memorial Villages Police Department, Ray Schultz, sebuah wilayah hukum kecil di dalam Houston. “Teknologi ini membuat masyarakat lebih aman.”
Sebelum membeli ALPR dari Flock, departemennya rata-rata hanya berhasil menemukan kembali tiga mobil curian per tahun. Kini, jumlahnya mencapai 45 mobil per tahun, kata Schultz.
Sejumlah kasus kejahatan yang berhasil dipecahkan dalam beberapa tahun terakhir, menurutnya, akan “mustahil” diselesaikan tanpa Flock. Bulan lalu, Schultz menggunakan teknologi tersebut untuk menemukan seorang perempuan lanjut usia yang menderita demensia. Perempuan itu mengemudi sejauh sekitar 97 kilometer dari Galveston ke Houston dan kemudian tersesat. “Kami berhasil menemukannya dan mempertemukannya kembali dengan keluarganya.”
Schultz mengatakan lembaga penegak hukum perlu memiliki kebijakan yang kuat untuk mengatur penggunaan ALPR dan petugas yang menyalahgunakan sistem harus dimintai pertanggungjawaban.
“Tetapi jangan membuang alat yang berharga dan dapat membantu menemukan kembali anak yang hilang.”
“Saya Merasa Seperti Sedang Dibuntuti”
Jasmine Khadem Gonzalez, seorang pengorganisasi hak-hak imigran, khawatir aparat penegak hukum dapat “menggunakan basis data [Flock] untuk memberi tahu ICE di mana seseorang berada”.
Badan federal Immigration and Customs Enforcement (ICE) tidak memiliki kontrak langsung dengan Flock. Namun, terdapat laporan mengenai polisi yang mencantumkan “imigrasi” atau “ICE” sebagai alasan ketika melakukan pencarian pelat nomor.
Jessie, seorang imigran asal Amerika Tengah, melihat kamera Flock di luar rumahnya bulan lalu. Ia meminta tidak menggunakan nama aslinya karena khawatir hal tersebut dapat memengaruhi proses pengajuan perpanjangan kartu hijau atau izin tinggal permanennya yang masih berlangsung.
“Ini membuat saya merasa seperti sedang dibuntuti,” katanya.
Sebagai tanggapan, ia mengubah rute perjalanannya menuju tempat kerja. “Saya berusaha menggunakan rute yang berbeda setiap hari agar tidak ada pola.”
Namun, belum jelas apakah masing-masing lembaga penegak hukum membagikan informasi dengan pemerintah federal. Penegak hukum imigrasi federal tidak dapat mengakses data Flock secara langsung, menurut CEO Flock. Namun, sejumlah departemen kepolisian memiliki perjanjian kerja sama dengan aparat penegak hukum imigrasi federal.
Di Harris County, sebuah usulan perubahan kontrak dengan Flock awalnya mencakup izin eksplisit untuk membagikan data kamera kepada aparat penegak hukum federal. Namun, ketentuan tersebut kemudian dihapus setelah mendapat penolakan dari kelompok-kelompok kampanye.
Ratusan Kontrak Dibatalkan
Sejumlah wilayah hukum memilih tidak memperpanjang kontrak dengan Flock akibat kekhawatiran tersebut, termasuk wilayah metropolitan besar seperti Los Angeles, Seattle, dan Austin, Texas.
Secara keseluruhan, lebih dari 200 komunitas telah membatalkan atau tidak memperpanjang kontrak mereka dengan Flock sejak 2021, termasuk 90 komunitas hanya pada Agustus, menurut kelompok advokasi Secure Justice. Alasan pembatalan dapat mencakup biaya serta kekhawatiran mengenai privasi data.
Di tingkat nasional, anggota parlemen dari kedua kubu politik mengatakan perlu ada batasan yang jelas dalam penggunaan teknologi tersebut. Sejumlah kandidat juga menjadikan isu ini sebagai bagian dari kampanye mereka menjelang pemilu paruh waktu mendatang. Anggota Kongres dari Partai Republik Keith Self telah mengusulkan undang-undang yang akan mewajibkan lembaga federal memperoleh surat perintah sebelum mengakses data Flock.
Perusahaan itu sendiri juga telah mengubah sejumlah kebijakannya, termasuk mewajibkan audit penggunaan sistem dan mengurangi periode penyimpanan data secara default di server dari 30 hari menjadi tujuh hari, kecuali data tersebut ditandai sebagai bagian dari suatu penyelidikan. Namun, masing-masing lembaga tetap dapat memilih untuk menyimpan data jauh lebih lama.
CEO sekaligus pendiri Flock Safety, Garrett Langley, mengatakan bahwa keputusan mengenai berapa lama data disimpan dan informasi apa yang dibagikan kepada pihak tertentu merupakan kewenangan masing-masing kota.
“Saya tidak berpikir perusahaan teknologi seharusnya membuat keputusan seperti itu,” katanya.
“Selama itu merupakan penyelidikan yang sah secara hukum, kami tidak akan memberi tahu kota-kota mengenai hukum apa yang harus atau tidak boleh mereka tegakkan.”
Langley mengatakan Flock merupakan perusahaan keamanan, bukan perusahaan pengawasan. Namun, tiga paten yang diajukan antara 2020 dan 2025 mencantumkan kata “surveillance” atau pengawasan dalam judulnya.
Ia membanggakan bahwa teknologi tersebut telah membantu memecahkan “sekitar satu juta kasus kejahatan” dan membantu menemukan lebih dari 10.000 orang yang hilang.
“Perdebatan mengenai bagaimana kita membangun masyarakat tempat keamanan dan privasi dapat hidup berdampingan” merupakan perdebatan yang layak dilakukan, katanya. Namun, aksi vandalisme yang terus berlangsung merupakan hal yang “mengecewakan”.
Bagi Jessie, tidak ada penjelasan dari Flock maupun aparat penegak hukum yang mampu membuatnya merasa nyaman dengan teknologi tersebut.
“Saya hanya tidak percaya bahwa mereka melakukan ini untuk menjaga keselamatan kami,” katanya.
