Gambar-gambar itu sulit diabaikan.
Kecoak berlarian di lantai dapur. Jaring laba-laba menempel di dinding. Sayuran busuk membusuk di sudut-sudut ruangan, sementara meja dan area penyajian makanan menunjukkan tanda-tanda serangan hama.
Orang mungkin mengira pemandangan tersebut berasal dari restoran yang sedang kesulitan. Namun, foto-foto itu diambil di sebuah klub khusus anggota di Mumbai, ibu kota keuangan India sekaligus ibu kota negara bagian Maharashtra, negara bagian terkaya di India.
Foto dan video tersebut termasuk di antara puluhan unggahan yang viral sejak Mei, setelah Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Maharashtra (FDA) memulai serangkaian inspeksi terhadap restoran, kafe, serta berbagai usaha makanan lainnya di seluruh negara bagian tersebut.
Di pusat operasi penertiban itu terdapat Tukaram Mundhe, seorang pejabat sipil berusia 51 tahun yang kini menjabat komisaris pangan Maharashtra.
Sejak mulai menjabat pada Mei, Mundhe telah mengawasi ribuan inspeksi. Ia menegaskan bahwa undang-undang keamanan pangan harus ditegakkan tanpa memandang ukuran, pengaruh, maupun reputasi sebuah usaha.
Departemennya telah menangguhkan izin sejumlah gudang perusahaan perdagangan cepat dan mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah selebritas Bollywood terkait iklan yang diduga secara tidak langsung mempromosikan produk yang dilarang.
“Tindakan ini diambil demi kepentingan kesehatan masyarakat. Kami akan terus mengambil tindakan terhadap pelanggaran,” kata Mundhe
Kampanye tersebut membuat Mundhe menjadi sosok yang dikenal di seluruh India, sesuatu yang jarang terjadi bagi seorang pejabat sipil.
Video inspeksi dan konferensi pers yang dilakukannya beredar luas di media sosial. Berbagai video pendek dan podcast bahkan membuatnya menjadi selebritas yang tidak biasa.
Namun, sorotan publik, serta kontroversi yang sering menyertainya, bukanlah hal baru bagi Mundhe.
Sebagai pejabat Indian Administrative Service (IAS), Mundhe memiliki pengalaman lebih dari dua dekade dan telah begitu sering dipindahtugaskan hingga sejumlah laporan menyebut jumlah pemindahannya bahkan melebihi jumlah tahun masa pengabdiannya. Namun, ia menolak mengonfirmasi angka tersebut.
“Saya sudah berhenti menghitung berapa kali saya dipindahkan,” katanya
Para pendukungnya melihat mutasi yang berulang sebagai bukti gaya kerjanya yang tidak kenal kompromi. Sebaliknya, para kritikus menilai pendekatan konfrontatif tersebut membuatnya berselisih dengan sejumlah kolega maupun pejabat yang terpilih melalui pemilu.
Dalam satu dekade terakhir, Mundhe mendapat pujian atas penanganannya terhadap wabah Covid-19 saat menjabat komisaris kota Nagpur. Sebelumnya, ia juga dipuji karena pekerjaannya dalam konservasi air di wilayah Maharashtra yang rawan kekeringan.
“Ketika dia dipindahkan dari Nagpur selama pandemi, ribuan orang datang ke rumahnya untuk mengucapkan salam perpisahan. Dia membutuhkan waktu satu jam hanya untuk sampai ke mobilnya,” kata Shafi Pathan, seorang jurnalis yang menulis biografi Mundhe dalam bahasa Marathi setempat.
Namun, operasi penertiban keamanan pangan kali ini memberinya perhatian terbesar sejauh ini.
Skala persoalan keamanan pangan di India memang serius. Data yang disampaikan kepada parlemen pada Juli memberikan gambaran tentang seberapa luas masalah tersebut.
Dari 223.808 sampel makanan yang diuji di seluruh India pada 2025 dan 2026, hampir satu dari lima sampel dinyatakan “tidak memenuhi standar”. Artinya, sampel tersebut dinilai tidak aman, berada di bawah standar, atau memiliki label yang tidak sesuai.
Mundhe kemudian merespons dengan operasi penegakan aturan yang dinilai sangat agresif.
Hingga akhir Juli, departemennya telah melakukan lebih dari 3.100 inspeksi di seluruh Maharashtra. Mundhe memperkirakan jumlah tersebut kini telah melampaui 4.000.
Sekitar 300 izin usaha telah ditangguhkan dan lebih dari 1.000 surat perintah perbaikan telah diterbitkan. Sebuah portal pengaduan baru juga menerima lebih dari 16.000 laporan dalam tiga bulan pertama operasinya, kata Mundhe.
“Kebersihan selalu menjadi persoalan di sini,” kata Pawan Agarwal, mantan kepala regulator makanan India, “Yang dilakukan Mundhe secara berbeda adalah membuat persoalan itu terlihat.”
Konsumen merespons positif keterbukaan tersebut, kata Agarwal. Berbeda dengan sistem konvensional India, ketika kasus keamanan pangan dan pengaduan konsumen dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproses regulator dan pengadilan, tindakan penegakan hukum kini berlangsung di ruang publik.
Kampanye itu juga menjadikan Mundhe bintang media sosial. Kini dia memiliki lebih dari 3,8 juta pengikut di Instagram.
Namun, meski konsumen menyambut kecepatan dan keterbukaan tindakannya, banyak pelaku industri makanan justru kurang antusias.
Asosiasi restoran menuduh pejabat tersebut mengabaikan prosedur yang diwajibkan undang-undang, sementara pengadilan menyebut beberapa tindakannya “sewenang-wenang”.
Berdasarkan undang-undang keamanan pangan India, pelaku usaha biasanya diberikan waktu untuk memperbaiki pelanggaran sebelum regulator menangguhkan atau mencabut izin mereka. Regulator hanya dapat menangguhkan izin secara langsung dalam situasi yang mendesak terkait kesehatan masyarakat, dan harus mencatat alasan tindakan tersebut.
“Meski kepatuhan tidak dapat ditawar, pendekatan yang sewenang-wenang, seperti mempermalukan pelaku usaha di depan publik, melakukan penangguhan langsung atas pelanggaran kecil atau persoalan administratif yang masih dapat diperbaiki, serta memberikan sanksi berat atas kelalaian administratif, justru menciptakan kepanikan, bukan perbaikan,” kata Niranjan Laxman Shetty, ketua bidang hukum asosiasi perhotelan Indian Hotel and Restaurant Association.
Menanggapi kritik tersebut, Mundhe mengatakan penggerebekan yang dilakukannya sah secara hukum dan penangguhan izin hanya diberlakukan dalam kasus ekstrem. Namun, sejumlah pelaku usaha secara terbuka mengklaim bisnis mereka ditutup karena pelanggaran kecil, tanpa peringatan atau kesempatan untuk memperbaikinya terlebih dahulu.
Tindakan Mundhe juga menghadapi gugatan hukum. Dalam sejumlah kasus, pengadilan membatalkan penangguhan izin, memerintahkan pembayaran kompensasi kepada usaha yang terdampak, dan mengkritik pendekatan regulator.
Pada Agustus, misalnya, Pengadilan Tinggi Bombay memerintahkan departemen Mundhe membayar kompensasi sebesar 500.000 rupee, sekitar Rp100 juta, kepada sebuah toko manisan yang izinnya tetap ditangguhkan meski pemeriksaan ulang menunjukkan toko tersebut telah memenuhi 98 persen ketentuan hukum.
Pengadilan menyebut niat regulator itu “patut dipuji”, tetapi menilai mereka telah “bertindak terlalu jauh”.
Para hakim juga mengajukan pertanyaan: apakah regulator menerapkan pemeriksaan yang sama ketatnya terhadap fasilitas milik pemerintah seperti yang mereka lakukan terhadap usaha swasta?
Sehari setelah kritik tersebut, tim Mundhe melakukan inspeksi terhadap kantin-kantin di kompleks Pengadilan Tinggi negara bagian dan menemukan sejumlah pelanggaran.
Bagi Mundhe, hal itu membuktikan bahwa aturan berlaku sama untuk semua pihak.
“Seandainya para pelaku usaha makanan atau pengelola tempat usaha telah mematuhi peraturan yang berlaku, saya tidak perlu mengambil tindakan tersebut,” kata Mundhe
Dia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak berusaha menutup usaha, melainkan hanya memastikan keamanan pangan.
“Kami tidak berada di sini untuk menutup atau menangguhkan setiap pemegang izin,” katanya dalam sebuah acara pekan lalu. “Kami berada di sini untuk memastikan makanan aman, tidak berada di bawah standar, tidak memiliki label yang salah dan layak dikonsumsi.”
Inspeksi restoran, yang mendominasi media sosial, sebenarnya hanya merupakan sebagian dari pekerjaannya.
Mundhe juga memberlakukan larangan penggunaan kertas koran untuk membungkus makanan, pewarna sintetis, serta paneer analog, yakni pengganti paneer yang bukan berbahan dasar susu.
Kini fokusnya beralih ke sekolah. Departemennya memerintahkan kantin, dapur asrama, dan pemasok makanan untuk program makan siang sekolah agar memiliki izin yang sesuai. Penjualan makanan dengan kandungan tinggi lemak, gula, atau garam juga dilarang dalam radius 50 meter dari sekolah.
Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah apa yang akan terjadi setelah Mundhe berpindah ke jabatan berikutnya.
“Upaya Mundhe telah menciptakan kesadaran nasional mengenai keamanan pangan, baik di kalangan pelaku usaha maupun konsumen, dan itu memang diinginkan, tetapi tidak berkelanjutan,” kata Agarwal.
Tantangannya, tambah dia, adalah membangun sistem yang tetap berjalan lebih lama daripada masa jabatan seorang pejabat.
Untuk saat ini, dampaknya bahkan sudah terasa di jalanan.
Yuvraj Yadav, yang menjual sandwich di salah satu kawasan pinggiran Mumbai, mengatakan dahulu ia biasa membungkus sandwich menggunakan koran bekas, meskipun ada kekhawatiran bahwa bahan kimia dari tinta cetak dapat larut dan mencemari makanan.
Ia baru-baru ini beralih menggunakan kertas tahan minyak setelah mengetahui adanya larangan tersebut.
“Kami mulai melakukan ini beberapa bulan lalu setelah penggunaan koran untuk membungkus makanan dilarang karena tidak baik bagi kesehatan,” katanya.
