Ketika tim nasional Irak memastikan lolos ke Piala Dunia pada akhir Maret, Abdullah Adnan langsung membeli tiket untuk menyaksikan dua pertandingan negaranya melawan Norwegia dan Prancis yang akan digelar di Amerika Serikat.
Bagi Adnan, kesempatan melihat langsung tim nasionalnya di panggung terbesar sepak bola dunia adalah impian yang sulit diukur dengan uang.
“Pergi ke stadion, berada di tengah kerumunan suporter, bernyanyi dan mendukung tim saya, itu sangat berarti bagi saya,” katanya. “Perasaan itu tidak bisa dibandingkan dengan apa pun.”
Namun impian tersebut kini terancam gagal bukan karena masalah tiket atau biaya perjalanan, melainkan karena visa.
Kisah Adnan mencerminkan persoalan yang dihadapi ribuan suporter dari berbagai negara peserta Piala Dunia. Analisis data perjalanan yang dilakukan BBC World Service menunjukkan bahwa lebih dari seperempat negara yang lolos ke turnamen menghadapi hambatan berupa larangan perjalanan, pembatasan visa yang lebih ketat, atau tingkat penolakan visa yang tinggi.
Suporter Irak Terjebak Situasi Regional
Irak memang tidak masuk dalam daftar negara yang terkena larangan perjalanan Presiden AS, Donald Trump.
Namun setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, layanan konsuler rutin AS di Irak dihentikan karena alasan keamanan.
Akibatnya, warga Irak tidak memiliki tempat di negaranya sendiri untuk menjalani wawancara visa yang diwajibkan oleh pemerintah AS.
Adnan kemudian pergi ke Yordania untuk mengajukan visa di Kedutaan Besar AS di Amman. Namun ketika tiba untuk wawancara, ia diberitahu bahwa kedutaan tersebut tidak dapat memproses visanya karena ia bukan warga negara Yordania.
Perjalanan itu telah menghabiskan sekitar 1.800 dolar AS atau lebih dari Rp29 juta.
Ia sempat mempertimbangkan mengajukan visa di Turki, tetapi proses yang dapat berlangsung hingga dua minggu membuatnya mengurungkan niat.
Pada akhirnya, Adnan menyerah.
Empat Negara Peserta Terdampak Langsung Larangan Trump
Keluhan serupa datang dari banyak negara lain.
Saat ini, empat negara peserta Piala Dunia masuk dalam daftar pembatasan visa dan larangan perjalanan yang diberlakukan pemerintahan Trump, yakni:
- Haiti
- Iran
- Senegal
- Pantai Gading
Warga negara-negara tersebut tidak dapat memperoleh jenis visa kunjungan yang direkomendasikan otoritas AS bagi penonton Piala Dunia.
Kebijakan imigrasi yang lebih ketat merupakan salah satu janji utama Donald Trump dalam kampanye pemilu 2024. Pemerintah AS berpendapat bahwa sistem yang ketat diperlukan untuk menjaga keamanan dan mengendalikan arus migrasi.
Namun bagi banyak suporter, kebijakan tersebut dianggap mencederai semangat sepak bola internasional.
“Mengapa Afrika?”
Julien Kouadio Adonis dari Komite Nasional Pendukung Timnas Pantai Gading menilai pembatasan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terselubung.
“Ini adalah bentuk segregasi yang tidak berani disebut dengan namanya, tetapi buktinya ada.”
Ia mempertanyakan mengapa tidak ada negara Eropa yang menghadapi pembatasan serupa.
“Mengapa Afrika?”
Organisasinya yang biasanya mengirim kelompok suporter ke setiap Piala Dunia memutuskan tidak mencoba berangkat ke Amerika Serikat kali ini.
Menurut Adonis, negara yang tidak bersedia menerima suporter dari negara-negara peserta seharusnya tidak menjadi tuan rumah turnamen sepak bola terbesar di dunia.
“Sepak bola adalah sebuah pertunjukan, dan pertunjukan membutuhkan penonton.”
Ketimpangan Sistem Visa
Sebanyak 42 negara, yang sebagian besar merupakan negara maju, menikmati fasilitas bebas visa melalui sistem elektronik ESTA milik AS dengan biaya sekitar 40 dolar AS.
Tidak satu pun negara Afrika masuk dalam daftar tersebut.
Sebaliknya, warga negara lain harus mengajukan visa B1/B2 yang biayanya mencapai 185 dolar AS dan diwajibkan mengikuti wawancara langsung.
Pemohon juga harus meyakinkan petugas bahwa mereka akan meninggalkan AS setelah perjalanan berakhir dan mampu membiayai seluruh kunjungan mereka.
Meski pemerintah AS sempat menghapus persyaratan deposit hingga 15.000 dolar AS bagi pemegang tiket Piala Dunia dari beberapa negara Afrika, banyak suporter menilai langkah tersebut belum cukup.
Tingkat Penolakan yang Tinggi
Analisis BBC terhadap data Departemen Luar Negeri AS menemukan bahwa 11 dari 48 negara peserta Piala Dunia memiliki tingkat penolakan visa di atas 40 persen.
Negara-negara tersebut meliputi:
- Ekuador
- Mesir
- Haiti
- Aljazair
- Uzbekistan
- Tanjung Verde
- Yordania
- Iran
- Republik Demokratik Kongo
- Ghana
- Senegal
Sebagai perbandingan, rata-rata tingkat penolakan visa bisnis dan wisata AS secara global berada di angka 34 persen.
Tingginya risiko penolakan membuat banyak suporter ragu membeli tiket pertandingan karena khawatir tidak mendapatkan visa.
“Penjaga Gerbang Tak Terlihat”
FIFA berupaya membantu dengan memperkenalkan sistem FIFA Pass yang memungkinkan pemegang tiket memperoleh jadwal wawancara visa lebih cepat.
Namun menurut pengacara imigrasi asal Massachusetts, Celine Atallah, sistem itu hanya mempercepat proses, bukan meningkatkan peluang visa disetujui.
“Sistem visa adalah penjaga gerbang tak terlihat bagi Piala Dunia.”
Menurutnya, FIFA bisa menjual tiket kepada siapa saja, tetapi pemerintah AS yang menentukan siapa yang memperoleh visa dan petugas perbatasan yang memutuskan siapa yang benar-benar boleh masuk.
Bahkan pemegang visa yang sah masih bisa ditolak saat tiba di perbatasan Amerika Serikat.
Kekecewaan dari Dunia Arab
Ketua asosiasi suporter sepak bola Yordania, Abu Kass, menjadi salah satu contoh nyata kesulitan tersebut.
Ia mengatakan membawa lebih dari 42 dokumen saat wawancara visa di Amman, tetapi tetap ditolak tanpa penjelasan.
Menurut data yang dianalisis BBC, sekitar 57 persen permohonan visa warga Yordania ditolak dalam periode yang berakhir pada September 2025.
Kass bahkan mengaku tidak mengetahui satu pun suporter Yordania yang berhasil mendapatkan visa.
“Piala Dunia ini bukan milik kami.”
“Ini bukan Piala Dunia untuk orang Arab. Ini untuk mereka. Jika ketua asosiasi suporter saja ditolak, lalu siapa yang akan diterima?”
Amerika Serikat Membela Kebijakannya
Menanggapi kritik tersebut, Departemen Luar Negeri AS menyatakan siap menyambut pengunjung dari seluruh dunia untuk “Piala Dunia terbesar dalam sejarah.”
Pemerintah AS menegaskan bahwa setiap permohonan visa akan diperiksa secara individual melalui proses verifikasi yang ketat demi memastikan keamanan nasional.
Pemerintah juga menyoroti masalah pelanggaran masa tinggal visa. Departemen Keamanan Dalam Negeri mencatat lebih dari 538.000 kasus overstay antara Oktober 2023 hingga September 2024.
Tantangan untuk Turnamen Global
Piala Dunia mendatang akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun dari total 104 pertandingan, sebanyak 78 laga, termasuk final, akan dimainkan di kota-kota Amerika Serikat.
Situasi ini memunculkan perdebatan mengenai aksesibilitas turnamen yang seharusnya menjadi perayaan global sepak bola.
Bagi banyak suporter dari Afrika, Timur Tengah, dan sejumlah negara berkembang lainnya, masalah terbesar bukan lagi harga tiket atau biaya perjalanan.
Tantangan utama mereka justru adalah mendapatkan izin untuk memasuki negara tuan rumah.
Dan bagi sebagian dari mereka, impian menyaksikan negaranya berlaga di Piala Dunia telah berakhir bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan.
