Sidang senat Australia yang biasanya berjalan kaku mendadak berubah panas pada Februari lalu ketika seorang pejabat kementerian keuangan yang tampak gugup mengonfirmasi fakta yang jarang diketahui publik: Australia memperoleh pemasukan pajak lebih besar dari bir dibanding ekspor gas.
“Bagaimana mungkin kita hidup di salah satu negara pengekspor gas terbesar di dunia, tetapi pajak dari bir lebih besar daripada gas?” tanya Senator independen David Pocock dalam momen yang kemudian ditonton hampir 10 juta kali di Instagram.
Video viral tersebut memicu kembali kampanye agar Australia memberlakukan pajak 25% atas ekspor gas. Namun, usulan itu juga memancing perlawanan keras dari perusahaan-perusahaan energi yang menolak kebijakan tersebut.
Meski gagasan itu populer di kalangan pemilih, Perdana Menteri Anthony Albanese telah menegaskan dirinya tidak akan menerapkannya.
Namun, di tengah melonjaknya biaya hidup dan kenaikan harga gas domestik akibat krisis energi yang dipicu perang AS-Israel melawan Iran, isu tersebut diperkirakan tidak akan menghilang dan kini mendominasi pemberitaan menjelang anggaran federal pekan depan.
“Kesepakatan Bodoh”
“Lakukan saja dan hentikan omong kosong ini.”
Kalimat itu dilontarkan mantan sekretaris kementerian keuangan Australia, Ken Henry, dalam sidang senat bulan lalu.
Pernyataannya dianggap berbobot. Enam belas tahun lalu, Henry pernah mengusulkan pajak pertambangan yang akhirnya gagal setelah ditentang keras industri tambang.
Menurut Henry, jika pemerintah saat itu berhasil menerapkan pajak tersebut, Australia sudah bisa memperoleh puluhan miliar dolar tambahan yang dapat digunakan untuk membangun dana kekayaan negara bagi generasi mendatang.
Ia menggambarkan sistem pajak gas Australia dengan analogi tajam:
“Bayangkan saya datang kepada Anda dan mengatakan: saya akan menjual rumah Anda, memberi Anda 30%, dan saya mengambil 70% sisanya, lalu Anda harus senang karena aset itu sudah diubah menjadi uang tunai. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menerima itu.”
Menurut lembaga kebijakan publik progresif Australia Institute, Jepang justru memperoleh lebih banyak pendapatan dari gas Australia melalui pajak impor dibanding Australia sendiri.
Lembaga itu memperkirakan pajak 25% atas ekspor gas dapat menghasilkan sekitar 17 miliar dolar Australia per tahun.
Argumen seperti ini semakin mendapat perhatian publik Australia. Dalam sebuah jajak pendapat pekan lalu, 57% pemilih mendukung pajak ekspor gas, sementara hanya 12% yang menolak.
Sepanjang tahun terakhir, media Australia juga berkali-kali membandingkan situasi tersebut dengan Norwegia yang memiliki dana kekayaan negara senilai US$2 triliun. Banyak warga Australia mempertanyakan mengapa pemerintah mereka gagal membangun dana serupa yang bisa digunakan untuk mendanai cuti melahirkan lebih baik, pendidikan tinggi gratis, atau layanan kesehatan.
Seperti Norwegia, Australia kaya sumber daya alam. Namun dana kekayaan negara Australia hanya mencapai 267 miliar dolar Australia per Desember 2025 — kurang dari 10% milik Norwegia, padahal populasi Australia hanya lima kali lebih kecil.
Konrad Benjamin, mantan guru yang kini menjadi YouTuber politik dan juga bersaksi dalam sidang senat, rutin meraih ratusan ribu penonton lewat video yang mendukung pajak gas.
“Murid bisnis kelas 10 saya saja paham: kalau sesuatu sangat menguntungkan dan kita memegang semua kendali kekuasaan — lihat sekeliling. Berapa banyak demokrasi stabil yang punya sumber daya sebanyak kita? Mengapa kita mendapat kesepakatan seburuk ini?” katanya kepada senator.
Gas Disebut “Diberikan Gratis”
Meski ekspor gas Australia melonjak — mencapai puncak 90 miliar dolar Australia pada 2023 saat perang Ukraina — dan harga gas domestik terus naik selama satu dekade terakhir, Petroleum Resource Rent Tax (PRRT) yang dikenakan pada produsen minyak dan gas lepas pantai diperkirakan hanya menghasilkan sekitar 1,5 miliar dolar Australia pada tahun fiskal 2025–2026.
Sebagai perbandingan, pajak bir diperkirakan menghasilkan 2,7 miliar dolar Australia.
Perusahaan multinasional Shell baru membayar PRRT untuk proyek gas terbesar Australia, Gorgon, untuk pertama kalinya dalam satu dekade tahun lalu — hanya sebesar 109 juta dolar Australia dari pendapatan 2,5 miliar dolar Australia.
Menurut profesor hukum sumber daya alam Universitas Deakin, Samantha Hepburn, aturan pajak Australia memberikan fasilitas yang “sangat murah hati” kepada perusahaan energi.
Hal itu memungkinkan perusahaan mengurangi biaya investasi pembangunan proyek dari kewajiban pajak dan membawa kredit tersebut ke keuntungan masa depan.
“Gas berada dalam posisi yang sangat menguntungkan karena biaya awal pembangunan, pengeboran, dan infrastruktur sangat besar,” kata Hepburn. “Akibatnya mereka dapat terus membebankan biaya tersebut terhadap keuntungan masa depan dengan cara yang tidak selalu bisa dilakukan sektor sumber daya lain.”
Seperti perusahaan lain, perusahaan gas tetap membayar pajak perusahaan dan pajak tenaga kerja. Namun perbedaannya, kata Hepburn, mereka menggunakan sumber daya publik.
Beberapa proyek gas darat memang membayar royalti, tetapi nilainya jauh lebih kecil dibanding potensi pendapatan dari pajak keuntungan.
Kondisi inilah yang menjadi dasar tuduhan bahwa Australia pada dasarnya “memberikan gas secara gratis”.
Shell mengatakan selain menginvestasikan US$60 miliar di Australia sejak 2010, perusahaan juga telah membayar pajak sebesar 12 miliar dolar Australia dalam satu dekade terakhir.
Shell juga berargumen bahwa model Norwegia berbeda karena negara tersebut menjadi investor langsung dalam proyek energi dan ikut menanggung risiko, berbeda dengan Australia.
Chevron, pemegang saham terbesar proyek gas Gorgon, mengatakan Australia membutuhkan “iklim bisnis yang stabil” untuk menjamin investasi masa depan di semua sektor industri. Perusahaan memperingatkan pajak ekspor gas dapat merusak tujuan itu dan mengancam pasokan domestik Australia sendiri.
Sementara itu, Santos menyatakan reputasi Australia sebagai negara yang stabil sudah mulai terdampak akibat usulan pajak 25% tersebut.
Dunia Tak Lagi Bermain dengan Aturan Lama
Perdana Menteri Albanese menepis perbandingan pajak bir dan gas sebagai “fantasi belaka”, dengan alasan sektor gas telah membayar pajak sebesar 22 miliar dolar Australia tahun lalu.
Ia juga tampaknya telah menutup peluang penerapan pajak ekspor gas dalam anggaran pekan depan. Dalam pertemuan dengan para eksekutif tambang dan energi pekan lalu, Albanese mengatakan pemerintah tidak akan melakukan sesuatu yang “merusak kontrak ekspor gas yang sudah ada”.
Albanese, yang baru saja melakukan tur ke sejumlah negara Asia untuk mengamankan pasokan energi masa depan, mengatakan ekspor gas “terkait langsung dengan keamanan energi nasional Australia”.
“Di tengah krisis energi global, ini adalah waktu terburuk untuk mempertaruhkan kemitraan dan investasi yang menopangnya,” katanya.
Ia juga sebelumnya mengatakan bahwa publik perlu mengakui “puluhan miliar dolar investasi” yang diperlukan untuk mengekstraksi gas tersebut, termasuk investasi dari Amerika Utara dan Jepang.
Namun menurut profesor ekonomi Universitas Queensland, John Quiggin, Australia tidak akan melanggar kontrak apa pun jika menerapkan pajak ekspor gas.
“Tidak mungkin eksportir gas menandatangani kontrak yang menjamin kebijakan pajak tidak akan berubah,” katanya.
Quiggin juga meragukan klaim bahwa investor asing akan hengkang.
“Mereka mau pergi ke mana?” ujarnya.
Ia menilai dunia kini tidak lagi bermain dengan aturan lama, menunjuk Presiden AS Donald Trump yang tahun lalu secara sepihak memberlakukan tarif terhadap banyak negara.
“Argumen seperti itu sudah menjadi milik masa lalu,” kata Quiggin, merujuk pada pandangan lama bahwa investor asing harus diperlakukan “sangat hati-hati” agar tidak kabur.
Hepburn juga menilai argumen bahwa perusahaan asing tidak akan lagi berinvestasi mengabaikan target iklim Australia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050.
“Pandangan yang berkembang sekarang adalah kita sebenarnya tidak boleh lagi membuka proyek gas baru,” katanya.
Meski kecil kemungkinan pajak gas akan diumumkan dalam anggaran mendatang, banyak pengamat politik menilai kebijakan tersebut pada akhirnya akan sulit dihindari karena popularitasnya di berbagai spektrum politik — mulai dari Partai Hijau di kiri hingga One Nation di kanan.
Sementara itu, Pocock dan para pendukungnya berjanji akan terus melanjutkan kampanye mereka.
“Tekanan terhadap pemerintah untuk bertindak terus meningkat dan, pada titik tertentu, perdana menteri harus menempatkan Australia di posisi pertama,” tulis Pocock di X pada Selasa.
