Vasyl Krupych memahami betul seperti apa rasanya bertempur demi Ukraina.
Ia masih mengingat kengerian pertempuran di wilayah Donbas, Ukraina timur. Di tengah gempuran pasukan Rusia, penembak senapan mesin itu mengaku terkadang hanya bisa berdoa, terkadang menangis, sambil berusaha bertahan hidup.
Namun pada Desember tahun lalu, ketika sudah bertugas di belakang garis depan, Krupych justru diserang oleh sesama warga Ukraina saat sedang mencari orang-orang yang menghindari wajib militer.
Ia mengatakan dua pria menolak menunjukkan dokumen identitas mereka lalu melarikan diri. Saat patroli mengejar, Krupych dipukul menggunakan linggis hingga mengalami luka parah. Ia harus menjalani perawatan di rumah sakit selama enam pekan.
“Dia mematahkan tulang rusuk saya. Saya terbaring di sana dan tidak bisa bernapas,” kenang veteran tersebut dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
“Untuk apa kami berjuang jika sekarang tentara justru dipukuli?”
Gelombang Kekerasan Meningkat
Ombudsman militer Ukraina menyebut serangan terhadap petugas rekrutmen kini terjadi secara “rutin” dan telah menjadi “masalah besar” ketika negara itu kesulitan memobilisasi pria untuk bertempur pada tahun kelima invasi besar-besaran Rusia.
Topik ini bukan sesuatu yang banyak dibahas di Ukraina karena masyarakat khawatir dapat dimanfaatkan sebagai bahan propaganda Rusia.
Namun, laporan terbaru Kepolisian Nasional Ukraina mencatat lebih dari 600 kasus penyerangan terhadap petugas rekrutmen hingga saat ini. Kepolisian memperingatkan bahwa tingkat agresi terhadap mereka semakin mengkhawatirkan.
Peringatan besar pertama muncul pada April ketika beberapa petugas rekrutmen ditikam, termasuk satu orang yang meninggal dunia.
Kemudian, pada bulan ini di Kota Lviv, sekitar 200 demonstran mengepung petugas yang hendak menangkap seorang pria yang diduga menghindari wajib militer. Massa merusak dan membalikkan kendaraan para petugas.
Kerusuhan tersebut menjadi sorotan nasional setelah Presiden Volodymyr Zelensky mengecam tindakan kekerasan terhadap personel militer yang sedang bertugas.
Namun, keputusan kontroversial Zelensky untuk mencopot Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov, menyusul perbedaan pandangan dan konflik dengan panglima tertinggi militer Ukraina, diperkirakan akan menghambat upaya mengatasi krisis wajib militer.
Ledakan kemarahan masyarakat di Lviv menunjukkan bahwa persoalan tersebut kini semakin mendesak.
“Busifikasi”, Istilah Baru yang Memicu Kemarahan
Penyebab penolakan terhadap wajib militer beragam, mulai dari rasa takut menghadapi garis depan, karena hampir setiap orang kini mengenal seseorang yang terluka atau tewas, hingga keengganan mengikuti perang yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Satu-satunya lonjakan antusiasme bergabung dengan militer setelah gelombang awal perang terjadi pada akhir 2023, ketika Ukraina melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah di tenggara negara itu.
Namun semangat tersebut tidak bertahan lama.
Menurut anggota parlemen oposisi Oleksandr Honcharenko, sejak saat itulah dimulai fase yang ia sebut sebagai “mobilisasi brutal”.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi pemicu munculnya gelombang penolakan.
“Petugas-petugas ini memburu orang di jalanan dan terkadang menggunakan cara-cara yang cukup keras,” katanya.
“Kekerasan akan melahirkan kekerasan. Ini masalah besar dan akan semakin memburuk.”
Analis militer Ivan Stupak sependapat.
“Kami mulai mengalami kekurangan personel di medan perang karena korban terus berjatuhan,” ujarnya.
“Komando militer harus mengganti kerugian itu sehingga mereka mulai melakukan ‘busifikasi’.”
Istilah “busifikasi” digunakan warga Ukraina untuk menggambarkan patroli bergerak yang menangkap pria-pria di jalan, memasukkan mereka ke dalam bus, lalu membawa mereka untuk menjalani dinas militer.
“Ketika mereka membutuhkan tambahan 5.000 personel, mereka mulai menangkap orang. Jika mereka menolak, sering kali berujung perkelahian di jalan,” kata Stupak.
Kisah Seorang Profesor
Di balik setiap kisah petugas rekrutmen yang diserang, terdapat pula cerita mengenai dugaan kekerasan yang dilakukan oleh para petugas itu sendiri.
Komisioner Hak Asasi Manusia Ukraina mencatat lebih dari 6.000 pengaduan terkait tindakan petugas rekrutmen sepanjang tahun lalu, dua kali lipat dibandingkan 2024. Laporan tersebut mencakup dugaan penganiayaan, penahanan yang melanggar hukum, hingga buruknya kondisi di pusat-pusat rekrutmen.
Kyrylo Ogdansky masih tampak emosional ketika mengenang kejadian yang dialaminya di Kota Dnipro pada November tahun lalu.
Profesor universitas tersebut sebenarnya dibebaskan dari kewajiban wajib militer. Namun, ia dihentikan di jalan oleh seorang pria berpakaian sipil yang ingin memeriksa status wajib militernya.
Menurut aturan, patroli semacam itu harus didampingi petugas kepolisian. Karena itu, Ogdansky memprotes tindakan tersebut.
Tak lama kemudian, ia mengaku menjadi korban kekerasan.
“Salah satu dari mereka menjatuhkan ponsel dari tangan saya, lalu dua orang mendorong saya dari belakang hingga masuk ke dalam bus. Saat saya bertanya apa yang sedang terjadi, salah seorang mulai memukul kepala saya. Dia memukul hidung saya beberapa kali,” tuturnya.
Ia juga mengingat ancaman akan langsung dikirim ke garis depan.
“Dia berkata, ‘Saya bisa menelepon komandan dan Anda akan dikirim ke Pokrovsk.'”
Alih-alih dikirim ke medan perang, profesor tersebut menghabiskan dua pekan di rumah sakit akibat dugaan cedera leher serta memar hitam kebiruan di bawah kedua matanya.
Ia telah mengajukan laporan resmi kepada pihak berwenang, tetapi sempat ragu berbicara kepada publik karena menyadari kasus seperti itu dapat memperburuk citra Ukraina di tengah perang.
“Propaganda Rusia sangat aktif memanfaatkan kejadian seperti ini. Namun, masalah ini memang ada,” ujar Ogdansky.
“Kalau semua orang diam, bagaimana mungkin hal ini akan berhenti? Saya memahami persoalan wajib militer, tetapi tidak ada pejabat yang berhak bertindak seperti itu.”
Luka Batin Seorang Veteran
Tidak diragukan lagi bahwa Vasyl Krupych telah mengalami berbagai kengerian perang.
Ia menjadi sukarelawan sejak hari-hari pertama invasi dan berhasil selamat dari sejumlah pertempuran paling sengit.
Krupych bangga atas pengabdiannya. Di lehernya terdapat tato bertuliskan “Kemuliaan bagi Angkatan Bersenjata Ukraina”. Namun, ia masih dihantui mimpi buruk.
Ketika kendaraan yang ditumpanginya dihantam drone FPV, ia mengalami luka serius tetapi tetap berhasil menyeret seorang rekannya ke tempat aman. Dua rekannya yang lain tewas terbakar di hadapannya.
Kini, ketika berbicara mengenai meningkatnya serangan terhadap petugas rekrutmen, nada bicaranya dipenuhi rasa kecewa.
Baginya, persoalan itu bukan hanya tentang penganiayaan yang ia alami, yang hingga kini masih diproses di pengadilan. Yang lebih menyakitkan adalah kesenjangan antara pengorbanan para prajurit dengan mereka yang berusaha menghindari pengalaman serupa.
“Kami menjalankan tugas. Kami bertempur, kami melindungi rakyat kami, tetapi sekarang justru kami yang diserang.”
Saat ditanya apa yang dapat mendorong lebih banyak orang bergabung secara sukarela daripada melalui paksaan, ia menyebut peningkatan gaji sebagai salah satu solusi.
Namun kemudian ia hanya mengangkat bahu.
“Tidak ada cara lain. Teman-teman kami di garis depan harus digantikan. Tetapi tidak ada yang mau menjadi sukarelawan,” ujarnya.
“Semua orang takut mati.”
Ukraina Masih Mencari Jalan Keluar
Selama enam bulan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Mykhailo Fedorov sempat memulai sejumlah reformasi untuk mengatasi krisis rekrutmen yang semakin memburuk.
Ia berupaya membuat dinas militer lebih menarik dengan menawarkan kontrak berdurasi tetap bagi prajurit baru, disertai opsi menunda masa dinas berikutnya setelah kontrak selesai. Pemerintah juga meningkatkan gaji, terutama bagi personel yang bertugas di posisi dengan risiko paling tinggi.
Namun, reformasi tersebut masih berada pada tahap awal. Rencana besar untuk membenahi sistem wajib militer bahkan belum sempat diwujudkan ketika Fedorov dicopot dari jabatannya.
Sejumlah usulan kini mengemuka, termasuk menyerahkan tugas patroli rekrutmen kepada kepolisian yang dinilai lebih netral, memberikan pelatihan khusus bagi petugas, serta menerapkan pemeriksaan psikologis sebelum mereka bertugas.
Pemerintah Ukraina kini secara terbuka mengakui bahwa negara itu memang menghadapi persoalan serius dalam sistem rekrutmen militer, sesuatu yang sebelumnya jarang disampaikan secara terbuka.
Namun, hingga saat ini Ukraina hanya memiliki menteri pertahanan sementara dan belum menemukan solusi nyata untuk mengatasi krisis tersebut.
