KTT Prancis-Afrika yang rutin digelar setiap beberapa tahun sejak 1973 untuk pertama kalinya berlangsung di negara non-frankofon pada Selasa. Langkah ini dilakukan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam upaya membangun kembali pengaruh Prancis di Afrika setelah mengalami serangkaian kemunduran di bekas koloninya.
Lebih dari 30 kepala negara dan pemerintahan berkumpul di Nairobi, ibu kota Kenya, dalam pertemuan tahun ini yang diberi nama Africa Forward. Para analis menilai forum tersebut sebagai upaya Prancis mencari sekutu baru di benua Afrika.
Para pemimpin negara hadir bersama perwakilan Uni Afrika, lembaga keuangan, dan sektor pembangunan untuk membahas berbagai isu, termasuk transisi energi, perdamaian dan keamanan, serta reformasi arsitektur keuangan internasional.
Sebelum pembukaan resmi, rangkaian acara pada Senin diisi dengan kegiatan jejaring, pencarian mitra, dan lokakarya yang membahas pemuda, industri kreatif dan budaya, serta olahraga.
Penyelenggara menyebut forum ini sebagai “pergeseran paradigma” dalam hubungan antara Afrika dan Prancis.
Presiden Kenya William Ruto dalam pesan penyambutannya mengatakan bahwa pertemuan tingkat tinggi tersebut mencerminkan kemitraan baru yang lebih visioner antara Afrika dan Prancis.
“Kemitraan ini dibangun atas dasar saling menghormati, tanggung jawab bersama, dan komitmen jelas untuk menghasilkan dampak nyata,” ujar Ruto.
Sementara itu, Macron mengatakan Prancis ingin membangun hubungan yang setara dengan negara-negara Afrika.
“Kami ingin membangun kemitraan yang berdiri di atas posisi setara, berdasarkan kepentingan bersama dan hasil konkret. KTT Africa Forward akan menjadi tonggak penting dalam upaya tersebut,” katanya.
Selama beberapa dekade, Prancis menggunakan kebijakan yang dikenal sebagai Françafrique untuk mempertahankan pengaruh politik, ekonomi, dan militer di bekas koloninya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Paris menghadapi berbagai kemunduran di negara-negara frankofon di Afrika Barat dan Tengah, seiring memburuknya hubungan dengan bekas wilayah jajahannya.
Gelombang kudeta di kawasan itu juga diwarnai sentimen anti-Prancis. Paris dituduh menjalankan praktik neokolonialisme dan berupaya mencampuri urusan militer maupun politik domestik negara-negara tersebut.
Sejak 2022, Prancis dipaksa menarik pasukannya dari sejumlah negara seperti Mali, Niger, dan Chad. Beberapa negara mengakhiri perjanjian pertahanan dengan Paris, sementara lainnya meminta penarikan militer Prancis dari wilayah mereka.
Analis hubungan internasional Mikhail Nyamweya menilai penyelenggaraan KTT di negara non-frankofon menunjukkan Prancis sedang mencoba keluar dari “zona nyaman lama dunia frankofon” setelah kehilangan pengaruh di wilayah tradisionalnya.
“Prancis sedang mencoba mengemas ulang kebijakan Afrikanya melalui pusat diplomasi berbahasa Inggris, dan menampilkan hubungan yang lebih luas, lebih ekonomis, serta tidak terlalu terkait dengan masa lalu kolonial,” ujarnya.
KTT tersebut juga sejalan dengan ambisi Presiden Ruto untuk memposisikan Kenya sebagai mitra internasional yang andal sekaligus pusat diplomasi global.
Di bawah kepemimpinannya, Kenya memimpin misi keamanan di Haiti dan menjadi tuan rumah KTT Iklim Afrika pertama.
Pakar sejarah dan hubungan internasional Macharia Munene mengatakan Macron sedang berusaha memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dan mencari mitra di Afrika.
“Ada titik temu kepentingan antara Macron dan Ruto,” katanya.
Prancis dan Kenya tahun lalu menandatangani perjanjian pertahanan yang menuai kritik dari kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil di Kenya. Mereka menilai kesepakatan itu mengancam kedaulatan negara dan memberi kekebalan hukum bagi tentara Prancis.
Pada Maret lalu, sekitar 800 personel militer Prancis tiba di Kenya untuk mengikuti latihan militer dan operasi keamanan bersama.
Dalam konferensi pers bersama Ruto di Nairobi pada Minggu, Macron menyinggung perubahan dinamika hubungan Prancis di Afrika Barat. Ia meremehkan absennya para pemimpin dari Mali, Burkina Faso, dan Niger dalam KTT tersebut, sambil menyoroti banyaknya akademisi, seniman, dan pengusaha dari negara-negara itu yang tetap hadir.
“Kami mungkin tidak sependapat dengan beberapa pemerintah tersebut, tetapi kami tidak pernah berselisih dengan rakyatnya. Kami mencintai rakyat itu,” ujar Macron.
