Setelah bertahun-tahun ditahan di Suriah, kebebasan keluarga yang terkait dengan kelompok Islamic State (IS) yang tiba kembali di tanah air mereka, Australia, pekan ini hanya berlangsung singkat.
Tiga perempuan segera ditangkap. Satu lainnya harus menghadapi kerumunan media yang gaduh seorang diri, sambil membawa anak-anak kecil, dengan kesadaran bahwa ia bisa menjadi berikutnya.
Australia selama bertahun-tahun memandang kemungkinan kepulangan mereka dengan penuh kecemasan.
Negara itu menolak tekanan untuk memulangkan puluhan warganya—anggota keluarga pria yang pernah bertempur untuk kelompok yang menamakan diri Islamic State—yang telah lama terkatung-katung di kamp-kamp dengan penjagaan ketat sejak kelompok tersebut kehilangan wilayah kekuasaannya di Suriah setelah kampanye militer panjang koalisi pimpinan Amerika Serikat dan sekutunya.
Australia bukan satu-satunya negara yang enggan memulangkan para perempuan dan anak-anak ini. Banyak negara lain, termasuk Inggris, juga menghadapi dilema terkait keamanan, rehabilitasi, dan tanggung jawab politik.
Namun, di tengah dampak serangan teroris terburuk yang pernah dialami negara itu—penembakan massal yang diduga terinspirasi IS di sebuah acara komunitas Yahudi di Bondi Beach pada Desember yang menewaskan 15 orang—sentimen publik terhadap mereka semakin keras.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, berulang kali menyatakan sikap kerasnya terhadap kelompok tersebut: “Siapa yang membuat ranjangnya, dialah yang harus berbaring di atasnya,” menjadi ungkapannya yang sering dikutip.
Namun di tengah kondisi yang semakin tidak stabil, para pendukung pemulangan mengatakan bahwa situasi warga Australia yang masih tertahan di Suriah semakin berbahaya dan kebutuhan untuk memulangkan mereka semakin mendesak.
“Pemerintah ingin kita melupakan mereka… [Namun] semakin cepat mereka kembali ke Australia, semakin aman bagi Australia dan bagi mereka sendiri,” kata dokter asal Sydney, Jamal Rifi, awal tahun ini, setelah upaya pemulangan sebelumnya gagal.
Siapa para perempuan itu?
Dua kamp yang menampung keluarga mantan kombatan IS sejak runtuhnya “kekhalifahan” lama digambarkan sebagai bom waktu—dipenuhi kekerasan, menjadi tempat berkembangnya radikalisasi, dan mengalami krisis kemanusiaan yang terus memburuk.
Kamp terbesar, Al-Hol, ditutup pada Februari setelah pasukan Suriah dari pemerintah baru merebut kembali wilayah tersebut. Sementara nasib kamp Al-Roj di wilayah timur laut Kurdi masih belum jelas.
Sekitar 2.000 orang masih berada di Al-Roj, berasal dari puluhan negara yang menolak memulangkan mereka—termasuk Shamima Begum, yang dicabut kewarganegaraannya oleh Inggris setelah pergi ke Suriah saat berusia 15 tahun dan menikah dengan anggota IS.
Hingga bulan lalu, kamp tersebut juga menjadi tempat tinggal Janai Safar (32), yang tiba di Sydney bersama anak laki-lakinya yang berusia sembilan tahun pada Kamis malam dan kini telah didakwa atas tuduhan terorisme.
Safar sebelumnya mengatakan kepada The Australian pada 2019 bahwa ia tidak menyesal pergi ke Suriah untuk bergabung dengan IS, tetapi mengklaim “tidak pernah berlatih atau membunuh siapa pun”.
Pada saat yang sama, Zahra Ahmed (33) tiba di Melbourne bersama saudara perempuannya Zeinab (31) dan ibu mereka Kawsar Abbas (54), setelah bertahun-tahun berada di kamp tersebut.
Mereka mengklaim terjebak di Suriah setelah menghadiri pernikahan keluarga tanpa mengetahui bahwa pengantin pria telah menyatakan kesetiaan kepada IS. Namun pihak berwenang menduga ayah keluarga tersebut terlibat dalam pendanaan.
“Saya tidak membuat keputusan ini,” kata Zahra kepada SBS pada 2024.
“Kami sekarang dipaksa menanggung akibat dari keputusan orang lain—para figur laki-laki—yang dibuat atas nama kami.”
Ibu dan saudara perempuannya telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perbudakan.
Investigasi dan kondisi kepulangan
Polisi Federal Australia menyatakan bahwa Zahra Ahmed masih dalam penyelidikan, sementara sembilan anak yang kembali bersama kelompok tersebut akan menjalani program integrasi komunitas dan kontra-ekstremisme.
Kelompok ini sebelumnya merupakan bagian dari rombongan yang pada Februari meninggalkan Al-Roj menuju Australia, tetapi dipulangkan kembali dalam beberapa jam karena “masalah teknis”. Pihak kamp menyebut otoritas Suriah tampak khawatir dengan sikap Australia yang dianggap tidak akan menerima mereka.
Saat ini masih terdapat 21 warga Australia di kamp tersebut—tujuh perempuan dan 14 anak-anak.
Sedikit yang diketahui tentang kehidupan mereka, namun sebagian perempuan masih remaja saat meninggalkan Australia. Termasuk Kirsty Rosse-Emile, yang menurut keluarganya direkrut oleh ekstremis yang lebih tua dan dinikahi pada usia 14 tahun.
Kondisi anak-anak mereka bahkan lebih minim diketahui, banyak di antaranya tidak pernah mengenal kehidupan di luar kamp.
Perdebatan nasional yang memanas
Ini bukan pertama kalinya warga Australia terkait IS dipulangkan. Sekelompok anak yatim dipulangkan pada 2019, dan 17 perempuan serta anak-anak lainnya pada 2022.
Namun setelah penolakan publik, pemerintah menyatakan tidak akan membantu pemulangan lebih lanjut—meskipun dua perempuan lainnya kembali secara diam-diam pada September.
Meskipun secara hukum seluruh warga negara memiliki hak untuk kembali, banyak warga Australia menolak kepulangan kelompok ini.
“Mereka memilih pergi ke sana dan bersama suami teroris mereka, jadi biarkan mereka di sana,” kata Peter Cockburn dari Geelong di Bandara Melbourne.
“Ini memalukan bahwa pemerintah membiarkan mereka kembali.”
Para penyintas yang melarikan diri dari IS ke Australia juga menyuarakan kekhawatiran, termasuk korban kekerasan dan perbudakan.
“Bayangkan seorang penyintas Yazidi bertemu ‘istri-istri ISIS’ di sini,” kata seorang pria bernama Sami kepada SBS.
Namun pendukung pemulangan seperti Rifi menegaskan bahwa Australia juga memiliki kewajiban terhadap anak-anak di kamp tersebut.
Ia pernah membantu layanan kesehatan jarak jauh bagi kelompok tersebut, dan belakangan membantu proses administratif kepulangan mereka.
“Jika mereka melakukan kesalahan, biarkan hukum berjalan,” katanya
“Tapi selama mereka masih di Suriah, tidak ada hukum yang bisa menjangkau mereka—hanya kata-kata.”
Ia juga menegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya menanggung kesalahan orang tua mereka.
Batasan hukum dan sikap pemerintah
Pemerintah Australia menyadari bahwa isu ini sangat sensitif secara politik. Namun secara hukum, kemampuan mereka untuk mencegah kepulangan sangat terbatas.
Menteri Dalam Negeri Tony Burke menyatakan pemerintah tidak membantu pemulangan, tetapi juga memiliki “batasan yang sangat serius” untuk menghentikan mereka kembali.
Pada Februari, satu perempuan sempat dilarang kembali atas rekomendasi badan keamanan nasional, tetapi ambang hukum untuk tindakan tersebut sangat tinggi.
Sementara itu, oposisi menyatakan pemerintah seharusnya mencegah kepulangan dengan cara apa pun.
Menurut pakar Timur Tengah dari Lowy Institute, Rodger Shanahan, jika ditangani lebih awal, isu ini mungkin sudah mereda.
Masa depan yang tidak pasti
Bagi para pendukung pemulangan, momen kepulangan sebagian kelompok ini hanya memberikan harapan sementara, karena banyak yang masih tertahan di Al-Roj.
Situasi yang semakin sulit bahkan membuat beberapa ibu mempertimbangkan untuk membiarkan anak-anak mereka pulang tanpa mereka—meskipun Rifi menyebut itu bukan solusi yang dapat diterima.
“Jika mereka dibiarkan 10 tahun lagi, apakah mereka akan menjadi lebih baik atau lebih buruk?” katanya.
“Secara mental, emosional, psikologis, dan ideologis akan memburuk. Jika dibawa sekarang, mereka lebih mudah direhabilitasi dan dididik. Jika ada risiko radikalisasi, lebih mudah untuk dide-radikalisasi.”
