Hasil sementara pemilihan umum Israel menunjukkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu unggul atas pesaing utamanya, mantan kepala militer Gadi Eisenkot. Namun, koalisi Netanyahu masih belum memperoleh mayoritas kursi di parlemen.
Dengan 85 persen suara telah dihitung, Partai Likud pimpinan Netanyahu bersama sekutu dari kelompok sayap kanan jauh dan Yahudi ultra-Ortodoks diperkirakan meraih 53 kursi dari total 120 kursi Knesset, parlemen Israel. Sementara itu, Partai Yashar pimpinan Eisenkot bersama tiga partai oposisi Yahudi lainnya diperkirakan memperoleh 48 kursi.
Kedua pemimpin telah menyatakan akan berupaya membentuk koalisi pemerintahan.
Partai-partai yang dipimpin warga Arab, yang diperkirakan meraih total 19 kursi, berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan. Jumlah tersebut akan menjadi rekor. Namun, hampir seluruh partai Yahudi, kecuali satu partai, telah berjanji tidak akan bekerja sama dengan mereka.
Sekitar 430.000 hingga 480.000 surat suara yang belum dihitung berasal dari pemilih yang memberikan suara melalui mekanisme khusus, termasuk tentara, diplomat, dan pasien rumah sakit. Karena itu, hasil akhir pemilu kemungkinan baru akan diketahui dalam satu atau dua hari ke depan.
Setelah hasil resmi dikonfirmasi, Presiden Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan seluruh faksi politik dan menunjuk pemimpin yang dinilainya memiliki peluang terbesar untuk membentuk pemerintahan. Proses tersebut dapat berlangsung selama beberapa pekan.
Jika upaya pembentukan pemerintahan gagal, Israel pada akhirnya harus kembali menggelar pemilu.
Herzog Puji Tingginya Partisipasi Pemilih
Dalam pertemuan di kediamannya di Yerusalem, Herzog memuji tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 77,7 persen pada pemilu Selasa. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Israel dalam lebih dari dua dekade.
“Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Israel. Sungguh luar biasa melihat betapa kuatnya keinginan terhadap demokrasi di Israel,” katanya.
Herzog menambahkan bahwa dirinya memperkirakan akan menerima hasil resmi pekan depan. Setelah itu, ia akan memulai pembicaraan dengan setiap faksi politik.
“Kita harus melakukan segala upaya, terutama setelah apa yang terjadi kemarin, untuk menghindari pemilu berikutnya. Karena itu, saya berharap semua pihak yang datang ke sini bersedia membuka diri terhadap berbagai kemungkinan,” ujarnya.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pesaing utamanya, Gadi Eisenkot, sama-sama bersikeras bahwa mereka seharusnya diberi mandat untuk membentuk koalisi pemerintahan.
Netanyahu menyerukan pembentukan “pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat”.
Sementara itu, Eisenkot menyatakan bahwa masyarakat telah “menyuarakan dukungan terhadap perubahan”. Pernyataan itu disampaikan setelah tiga lembaga penyiaran Israel merilis hasil hitung cepat yang memperkirakan Blok Perubahan pimpinannya akan memperoleh 52 hingga 53 kursi di Knesset, dibandingkan 50 kursi untuk blok Netanyahu.
“Koalisi yang gagal telah kehilangan kepercayaan rakyat,” kata Eisenkot kepada para pendukungnya di markas Partai Yashar di Tel Aviv.
“Saya akan bekerja sama dengan mitra-mitra saya untuk memastikan keputusan rakyat diwujudkan melalui pemerintahan Zionis.”
Belakangan, ketiga lembaga penyiaran tersebut memperbarui hasil hitung cepat mereka. Dua lembaga memperkirakan kedua blok akan sama-sama memperoleh 51 kursi, sedangkan satu lembaga lainnya memperkirakan blok Netanyahu unggul tipis dengan selisih tiga kursi.
Netanyahu kemudian tampil di markas Partai Likud di Yerusalem dan menyatakan bahwa blok sayap kanannya telah meraih “mayoritas besar”.
“Kita harus membentuk pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat,” katanya. “Israel tidak boleh, sama sekali tidak boleh, dipertaruhkan dengan membentuk pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab anti-Zionis.”
Ketika penghitungan suara berlanjut pada Rabu, hasil sementara menunjukkan blok Netanyahu memperoleh hasil lebih baik daripada perkiraan hitung cepat. Blok tersebut diperkirakan meraih 53 kursi.
Meski demikian, jumlah itu masih 15 kursi lebih sedikit dibandingkan jumlah kursi yang pernah dikuasai blok tersebut di Knesset sebelumnya.
Pemilu Pertama Sejak Serangan Hamas pada 2023
Pemilu Selasa merupakan pemilu pertama sejak serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang kemudian diikuti perang di Gaza, Lebanon, dan Iran.
Pemilu ini juga dipandang masyarakat Israel sebagai salah satu pemilu paling menentukan dalam sejarah negara tersebut. Hasilnya tidak hanya berpotensi menentukan kepemimpinan nasional, tetapi juga arah politik Israel, apakah negara itu akan melanjutkan kebijakan garis keras yang berlandaskan nasionalisme religius.
Sejumlah isu utama selama kampanye meliputi pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan yang memungkinkan serangan 7 Oktober terjadi, penanganan perang regional, kewajiban dinas militer bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks, reformasi peradilan, serta posisi Israel di dunia internasional.
Avigail Levine, warga Kfar Saba yang memilih Partai Beyachad pimpinan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, mengatakan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pemilu.
“Saya berharap ada kepemimpinan baru. Menurut saya, sebagai sebuah bangsa, kita membutuhkannya,” katanya. “Orang-orang yang berkuasa pada 7 Oktober seharusnya tidak lagi berkuasa sekarang.”
Levine mengatakan masyarakat frustrasi karena Netanyahu belum mengambil tanggung jawab atas peristiwa tiga tahun lalu, ketika sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera. Nenek dari suaminya termasuk di antara korban yang meninggal di Kibbutz Be’eri.
Sebaliknya, Gal, warga Ramat Gan, mengatakan dirinya memilih Netanyahu karena masyarakat Israel “tidak bisa bersantai dan hidup damai dengan tetangga ketika mereka semua ingin menghapus kita dari peta”.
Ia juga mengaku “takut dengan semakin kuatnya partai-partai politik Arab”.
Pada Rabu, Partai Likud menuduh pihak-pihak tertentu telah “mencuri” kemenangan dalam pemilu. Partai tersebut mengklaim telah terjadi “penyuapan, ancaman, kekerasan, kecurangan, dan penggunaan perangkat lunak terlarang untuk memengaruhi pemilih”, tetapi tidak menyertakan bukti atas tuduhan tersebut.
Komite Pemilihan Umum Pusat Israel mengatakan akan memeriksa klaim itu sebagai bagian dari evaluasi pascapemilu.
Partai Arab Berpotensi Menjadi Penentu Koalisi
Dua partai Arab, United Arab List dan Joint List, diperkirakan hampir menggandakan jumlah keterwakilan mereka di parlemen. Peningkatan tersebut didorong oleh lonjakan partisipasi pemilih Arab Israel, yang mencakup sekitar seperlima populasi negara itu dan kerap menyebut diri mereka sebagai warga Palestina berkewarganegaraan Israel.
Mahdi Kabaha, yang tinggal di sebuah desa dekat Haifa dan terlibat dalam kampanye untuk meningkatkan partisipasi pemilih Arab, menyebut hasil tersebut sebagai sesuatu yang “bersejarah”.
“Warga Arab datang ke tempat pemungutan suara dan menyatakan dengan jelas bahwa mereka ingin memiliki suara yang nyata dalam menentukan masa depan negara ini,” katanya.
Ketua Joint List, Yousef Jabareen, mengatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong pemilih Arab adalah kesempatan untuk menggulingkan Menteri Keamanan Nasional dari kelompok sayap kanan jauh, Itamar Ben-Gvir. Jabareen menuduh Ben-Gvir bersikap rasis dan melakukan “provokasi terhadap komunitas kami”.
Ben-Gvir, pemimpin Partai Jewish Power, menyerukan aneksasi Tepi Barat yang diduduki, pendirian permukiman Yahudi di Gaza, serta “emigrasi sukarela” warga Palestina. Sejumlah negara Barat telah menjatuhkan sanksi terhadapnya karena pernyataan yang dinilai menghasut kebencian terhadap warga Palestina.
Pemimpin United Arab List, Mansour Abbas, yang pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan berumur pendek setelah pemilu 2021, mengatakan pada Selasa malam bahwa dirinya berharap perolehan kursi memungkinkan terbentuknya mayoritas bersama.
“Saya berharap jumlah kursinya mencukupi sehingga kami, Blok Perubahan, dan United Arab List dapat memastikan adanya 61 kursi di Knesset,” katanya.
Pemimpin Partai Demokrat yang berhaluan kiri, Yair Golan, mengatakan kepada para mitra dalam blok Eisenkot bahwa terdapat peluang untuk membentuk pemerintahan baru bersama partai-partai Arab dan menggantikan koalisi Netanyahu.
“Kita tidak memiliki masa depan di sini jika terus hidup dalam ketakutan dan tidak mengakhiri rasisme,” tulisnya di platform X.
Sebelumnya, Eisenkot telah menyampaikan keberatan atau menetapkan sejumlah persyaratan untuk kemungkinan aliansi tersebut. Persyaratan itu mencakup pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, serta pengakuan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris yang harus dihancurkan.
Sementara itu, partai-partai sayap kanan dalam blok Eisenkot secara tegas menolak kerja sama dengan partai-partai Arab.
“Partai-partai oposisi tidak bisa mendikte persyaratan apa pun,” kata Jabareen.
“Jika oposisi di Israel benar-benar menginginkan perubahan yang nyata dan mendasar, serta alternatif terhadap pemerintahan sayap kanan ekstrem yang berbahaya, mereka harus berunding dengan kami.”
