Sejak lama sudah ada kekhawatiran bahwa para pendukung sepak bola akan mengalami kesulitan memasuki Amerika Serikat untuk menghadiri Piala Dunia 2026.
Namun, yang tidak banyak diperkirakan adalah seorang wasit.
Piala Dunia seharusnya menjadi ajang yang mempertemukan yang terbaik di dunia sepak bola, mulai dari pemain, pelatih, hingga perangkat pertandingan.
Tetapi Omar Artan, wasit nomor satu Afrika asal Somalia, justru tidak akan memimpin pertandingan di turnamen tersebut.
Artan terbang ke Miami untuk bergabung dengan 51 wasit lainnya. Namun setelah menjalani pemeriksaan imigrasi yang menurut pengakuannya berlangsung selama 11 jam, ia dipulangkan dengan pesawat ke negara asalnya.
“Sudah sangat jelas bahwa kekhawatiran mengenai kebijakan visa yang bersifat ideologis dan diskriminatif dari pemerintah AS kini menjadi kenyataan,” kata Piara Powar, Direktur Eksekutif kelompok kampanye anti-diskriminasi Fare.
“Belum pernah sebelumnya kita menyaksikan absurditas berupa seorang wasit resmi FIFA ditolak masuk saat datang untuk menjalani persiapan akhir.”
Kasus tersebut kembali memunculkan kekhawatiran mengenai keberadaan petugas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) di stadion serta dampaknya terhadap para pendukung yang datang dari luar negeri.
Dengan waktu kurang dari 48 jam sebelum Piala Dunia dimulai, muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan: apakah FIFA memiliki kendali yang sangat terbatas atas apa yang terjadi di luar stadion?
Mimpi Piala Dunia yang Berakhir di Bandara
Setelah kontroversi yang mengiringi Piala Dunia 2018 di Rusia dan Piala Dunia 2022 di Qatar, edisi 2026 semula diharapkan menjadi turnamen yang membuat semua pihak kembali fokus pada sepak bola.
Ironisnya, turnamen ini justru berpotensi menjadi lebih kontroversial.
Harga tiket yang sangat mahal, penyelidikan terkait praktik penjualan tiket, kritik terhadap FIFA mengenai pemesanan hotel dan biaya transportasi, telah membayangi persiapan turnamen.
Namun kasus Artan berbeda.
Kali ini yang menjadi sorotan adalah anggota delegasi resmi FIFA sendiri yang menjalani interogasi selama berjam-jam sebelum akhirnya dipulangkan.
Tahun 2025 menjadi tahun terbaik dalam karier Artan.
Ia menjadi warga Somalia pertama yang memimpin final kompetisi tingkat benua.
Pada Juni 2025, ia memimpin leg kedua final Liga Champions Afrika yang dimenangkan klub Pyramids FC atas Mamelodi Sundowns.
FIFA kemudian menunjuknya untuk bertugas di FIFA U-20 World Cup, di mana ia memimpin tiga pertandingan termasuk laga perebutan tempat ketiga.
Pada akhir tahun yang sama, ia memimpin dua pertandingan fase grup Africa Cup of Nations setelah sebelumnya juga bertugas pada edisi 2024.
Lalu pada Maret 2026, Artan menerima penghargaan terbesar dalam kariernya ketika ditunjuk sebagai salah satu wasit Piala Dunia.
“Ambisi setiap wasit adalah tampil di Piala Dunia,” kata Artan
“Saat Anda terpilih, Anda merasa semua kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya terbayar.”
Artan seharusnya menjadi wasit Somalia pertama yang bertugas di Piala Dunia.
Sebaliknya, ia kini sedang dalam perjalanan kembali ke Mogadishu.
Kepada The New York Times, Artan mengungkapkan bahwa dirinya menjalani wawancara imigrasi selama 11 jam dan kemudian ditahan selama beberapa jam lagi.
“Saya memiliki semua dokumen yang diperlukan. Saya memiliki visa yang sah,” katanya.
Ketika diwawancarai, Andrew Giuliani, yang memimpin Gugus Tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia, menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah tepat.
“Meskipun saya tidak bisa menjelaskan detail informasi yang mendasarinya, saya bisa mengatakan bahwa keputusan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan itu benar dan saya mendukung keputusan tersebut.”
Kisah Artan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada pihak yang akan memperoleh perlakuan khusus dari pemerintahan saat ini, termasuk delegasi tim nasional maupun para pendukung.
Mantan penyerang Arsenal dan tim nasional Inggris, Ian Wright, bahkan menulis di Instagram:
“Setiap beberapa jam muncul cerita baru. Pendukung ditolak, pemain ditolak, ofisial ditolak, jurnalis ditolak, sekarang wasit juga ditolak.”
“Ini adalah Piala Dunia yang kacau.”
Hubungan Dekat Trump dan FIFA Jadi Sorotan
Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam dua tahun terakhir dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Presiden AS, Donald Trump.
Trump bahkan menerima penghargaan perdana FIFA Peace Prize saat acara pengundian grup Piala Dunia pada Desember lalu.
Beberapa minggu kemudian, dunia kembali diguncang oleh berbagai perkembangan geopolitik, termasuk operasi militer AS di Venezuela dan konflik dengan Iran.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara tuan rumah Piala Dunia berada dalam kondisi perang dengan salah satu peserta turnamen.
Ketika pertama kali menjabat sebagai presiden pada 2017, Trump menandatangani kebijakan yang melarang warga dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki AS, termasuk Somalia.
Saat itu, Infantino pernah menyatakan bahwa kebijakan seperti itu dapat menggugurkan hak sebuah negara menjadi tuan rumah Piala Dunia.
“Jelas bahwa dalam kompetisi FIFA, setiap tim yang lolos ke Piala Dunia, termasuk pendukung dan ofisialnya, harus bisa masuk ke negara tuan rumah. Jika tidak, maka itu bukan Piala Dunia,” katanya saat itu.
Pada 2023, FIFA bahkan mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah Gubernur Bali, Wayan Koster, menolak kehadiran tim Israel.
Kini, pernyataan lama Infantino dinilai terdengar kosong ketika diterapkan pada Amerika Serikat.
Pada Juni 2025, Trump memberlakukan larangan masuk penuh terhadap warga dari 12 negara, termasuk Somalia dan tiga peserta Piala Dunia yakni Democratic Republic of the Congo, Iran, dan Haiti.
Dua hari sebelum pengundian Piala Dunia pada Desember 2025, Trump juga melontarkan komentar yang memicu kontroversi mengenai Somalia.
Saat membahas operasi penegakan imigrasi di Minnesota yang memiliki komunitas Somalia besar, Trump mengatakan Somalia “nyaris bukan sebuah negara” dan menyebut para imigran Somalia seharusnya “kembali ke tempat asal mereka”.
Dalam konteks tersebut, penolakan terhadap Artan tidak muncul secara tiba-tiba.
FIFA menyatakan bahwa pihaknya “tidak terlibat dalam proses imigrasi negara tuan rumah, termasuk proses pemberian visa”.
Namun pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru.
Bagaimana mungkin salah satu wasit resmi FIFA bisa melakukan perjalanan menuju turnamen dan kemudian ditolak masuk saat tiba?
Kekhawatiran terhadap Kebijakan Imigrasi Belum Mereda
Pada penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya, negara tuan rumah umumnya memberikan berbagai kemudahan yang diminta FIFA, termasuk akses masuk bagi ofisial dan pendukung.
Hal itu terjadi bahkan pada dua turnamen yang paling banyak menuai kontroversi, yakni Rusia 2018 dan Qatar 2022.
Rusia, misalnya, menghapus kebutuhan visa bagi pendukung yang memiliki paspor dan kartu identitas khusus Fan ID.
Di Qatar, suporter cukup menggunakan kartu Hayya yang berfungsi sebagai dokumen perjalanan sekaligus tiket masuk pertandingan.
Situasinya berbeda di Amerika Serikat.
Berbagai hambatan administrasi disebut telah membuat banyak pendukung mengurungkan niat untuk datang.
“Anda seharusnya menyambut pendukung dari seluruh dunia,” kata Thomas Concannon, pemimpin kelompok pendukung Inggris dari Football Supporters’ Association, pada April lalu.
“Dan saat ini para pendukung merasa sama sekali tidak disambut.”
Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta bahwa Trump bukan mewarisi turnamen ini dari pemerintahan sebelumnya.
Pencalonan Amerika Serikat sebagai tuan rumah mendapat dukungan penuh dari pemerintahannya sejak awal.
Namun yang berubah adalah skala besar kebijakan pengetatan imigrasi yang diterapkan saat ini.
Trump tampak menikmati sorotan dan prestise yang dibawa Piala Dunia, tetapi itu tidak mengubah prioritas utama pemerintahannya dalam bidang imigrasi.
Bukan hanya Artan yang mengalami kesulitan masuk ke Amerika Serikat.
Sejumlah pendukung Irak mengaku telah menyerah mencoba mendapatkan izin masuk, meskipun negara mereka tidak termasuk dalam daftar larangan.
Sementara itu, Iran pada Selasa menyatakan alokasi tiket fase grup mereka dicabut akibat keputusan otoritas AS.
Pemerintahan Trump tampaknya menempatkan kebijakan imigrasi di atas segala hal, termasuk penyelenggaraan Piala Dunia.
Ujian berikutnya akan datang ketika tim nasional Iran dijadwalkan terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada Minggu.
Iran menuduh AS menolak visa bagi 15 anggota penting staf pendukung tim.
Sesuai aturan saat ini, skuad Iran diperbolehkan masuk dan keluar dari Amerika melalui Tijuana, Meksiko, dalam waktu 24 jam untuk setiap pertandingan. Namun mekanisme tersebut belum pernah diuji dalam praktik.
Jika sebuah tim tidak dapat menghadiri pertandingan mereka sendiri, itu akan menjadi kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.
“Belum pernah kami melihat begitu banyak pelatih, staf operasional tim, pendukung, bahkan administrator senior dari asosiasi anggota FIFA mengalami pemeriksaan ketat dan penolakan masuk seperti sekarang,” kata Piara Powar.
“Situasinya begitu mengganggu sehingga muncul pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya menjalankan Piala Dunia? FIFA atau pemerintah Amerika Serikat dengan kebijakan imigrasinya yang sarat kontroversi?”
Ketika FIFA bahkan tidak mampu memastikan seluruh wasit resminya dapat memasuki negara tuan rumah, kesan yang muncul adalah bahwa kendali atas Piala Dunia kini lebih banyak berada di tangan pemerintah Amerika Serikat daripada organisasi sepak bola dunia itu sendiri.
