Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh China melakukan pembobolan data pemilu terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, di tengah tuduhan tersebut, pemerintahannya tetap melanjutkan persiapan kunjungan kenegaraan Presiden China Xi Jinping ke Washington yang dijadwalkan berlangsung sekitar dua bulan lagi.
Dalam pidato pada Kamis malam waktu setempat di East Room Gedung Putih, Trump mengatakan Republik Rakyat China telah melakukan apa yang disebutnya sebagai pelanggaran data pemilu terbesar sepanjang sejarah.
“Republik Rakyat China melakukan apa yang diyakini sebagai pembobolan data pemilu terbesar dalam sejarah,” kata Trump.
Ia merujuk pada pandangan minoritas di kalangan intelijen AS yang menyebut Beijing berupaya menggagalkan peluangnya memenangkan pemilihan presiden 2020.
“Pemerintah China ingin presiden Amerika Serikat kalah dalam pemilu berikutnya,” ujarnya.
“Mereka ingin saya kalah karena tahu saya memahami strategi mereka, mengenakan tarif senilai miliaran dolar kepada mereka, dan membangun militer terkuat di dunia.”
Tuduhan Serius, tetapi Tanpa Ancaman Sanksi
Pernyataan Trump memuat tuduhan yang serius, meski bukan hal baru dan tidak sepenuhnya didukung bukti yang kuat.
Pemerintah China langsung menyampaikan protes keras, tetapi dalam pidatonya Trump sama sekali tidak mengumumkan rencana untuk menjatuhkan sanksi kepada Beijing.
Sehari kemudian, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan persiapan kunjungan kenegaraan Xi Jinping ke Washington tetap berlangsung sesuai rencana.
Pejabat tersebut juga tidak memberikan jawaban ketika ditanya apakah Trump akan mengambil langkah balasan atas dugaan pembobolan data yang disebutnya sebagai insiden bersejarah.
Bahkan, saat menghadiri resepsi Piala Dunia di New York, Trump sempat melontarkan gagasan agar penyelenggaraan Piala Dunia berikutnya melibatkan China sebagai mitra Amerika Serikat, menggantikan format tuan rumah bersama di Amerika Utara.
“Kita buat saja China dan Amerika Serikat. Jadi perjalanan antarlaga menjadi singkat. Para pemain pasti menyukainya,” kata Trump sambil menyebut ide tersebut berasal dari Presiden FIFA, Gianni Infantino.
Dalam kesempatan itu, ia tidak menyinggung kembali tuduhannya terhadap China.
Trump Justru Mengincar Pejabat Intelijen AS
Berbeda dengan sikapnya terhadap Beijing, Trump justru mengarahkan kemarahannya kepada para pejabat intelijen Amerika Serikat yang menurutnya telah menyembunyikan informasi tersebut selama masa jabatan pertamanya.
Ia memerintahkan empat lembaga federal melakukan penyelidikan, termasuk menginstruksikan agar pejabat yang terlibat dalam dugaan penutupan informasi diberhentikan dan, jika diperlukan, diproses secara pidana.
Perbedaan pendekatan itu memperlihatkan fokus Trump yang masih ingin memperdebatkan kembali hasil Pemilu Presiden 2020 yang dimenangi Joe Biden.
Di sisi lain, langkah tersebut juga menunjukkan bahwa Trump tampaknya tidak ingin merusak hubungan yang kini relatif stabil dengan Xi Jinping setelah tahun pertama pemerintahannya kembali diwarnai berbagai ketegangan.
Hubungan Trump dan Xi Menghangat
Pidato Trump juga dianggap berbeda dengan nada yang selama beberapa bulan terakhir ia gunakan terhadap China dan Xi Jinping.
Keduanya diketahui telah berupaya membangun kembali hubungan pribadi melalui sejumlah pertemuan tatap muka.
Dalam KTT NATO di Turki pekan lalu, Trump bahkan memuji Xi.
“Saya pengagum berat Presiden Xi,” katanya.
Trump juga memuji China karena sebagian besar tidak terlibat dalam konflik Iran, meskipun pada awal perang sempat muncul kekhawatiran bahwa Beijing akan memberikan bantuan militer kepada Teheran.
Menanggapi tuduhan Trump, Kementerian Luar Negeri China menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar fakta.
“China berpegang teguh pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Kami tidak memiliki kepentingan untuk ikut campur dalam pemilu Amerika Serikat dan tidak pernah melakukannya,” kata juru bicara Lin Jian.
Ia juga mendesak Washington menghentikan tuduhan terhadap China dan mengambil langkah yang lebih mendukung hubungan bilateral kedua negara.
Upaya Menstabilkan Hubungan
Menstabilkan hubungan dengan Beijing menjadi salah satu prioritas pemerintahan Trump setelah setahun penuh diwarnai perselisihan tarif perdagangan.
Xi sebelumnya menjamu Trump dalam kunjungan kenegaraan yang berlangsung meriah di Beijing pada Mei lalu.
Keduanya dijadwalkan kembali bertemu di Washington pada akhir September.
Trump juga mengisyaratkan kemungkinan menghadiri Konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen pada November.
Sementara itu, Xi diperkirakan akan kembali ke Amerika Serikat untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan diselenggarakan Trump di Miami.
Menariknya, dalam seluruh pertemuan dengan Xi selama setahun terakhir, Trump tidak pernah secara terbuka menyinggung dugaan peretasan infrastruktur Amerika Serikat maupun pencurian data pemilu.
Dokumen Intelijen Ungkap Aktivitas Siber China
Padahal, para pakar siber FBI tengah menyelidiki sejumlah operasi spionase digital canggih yang diduga dilakukan China terhadap pemerintah dan perusahaan-perusahaan Amerika.
Dokumen yang dirilis pemerintahan Trump pada Kamis memang tidak menunjukkan bukti adanya kecurangan pemilu dalam skala besar ataupun upaya mengubah hasil pemungutan suara.
Namun, dokumen tersebut memperkuat dugaan bahwa badan intelijen China secara agresif mengumpulkan informasi mengenai warga Amerika Serikat.
Dokumen itu juga memuat bukti baru mengenai dugaan operasi peretasan terhadap pejabat tinggi pemerintah AS dan tim kampanye Joe Biden pada Pemilu Presiden 2020.
Salah satu kelompok peretas China disebut menggunakan berbagai teknik untuk melacak akun surat elektronik staf kampanye Biden.
Sebuah laporan intelijen yang telah dideklasifikasi menyebut aktivitas itu kemungkinan bertujuan memetakan jaringan target sebelum dilakukan operasi pengumpulan intelijen lebih lanjut terhadap akun-akun tersebut.
Laporan lain menyebut aktor yang diduga terkait pemerintah China mengunduh data pendaftaran pemilih di sejumlah negara bagian Amerika Serikat.
Dalam beberapa kasus, data tersebut sebenarnya sudah tersedia untuk publik.
Tidak ada bukti dalam dokumen tersebut yang menunjukkan China memanfaatkan data itu untuk mengubah pilihan pemilih ataupun memperoleh akses ke sistem pemungutan suara.
Belum Ada Tanda Akan Dijatuhi Sanksi
Dokumen-dokumen tersebut menggambarkan bahwa badan intelijen China berupaya mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai ratusan juta warga Amerika Serikat.
Temuan itu sebenarnya bukan hal baru.
Sejak peretasan terhadap Office of Personnel Management pada 2015, disusul serangan terhadap penyedia layanan kesehatan dan berbagai perusahaan Amerika lainnya, pejabat intelijen AS telah lama memperingatkan bahwa mata-mata China memiliki data rinci mengenai puluhan hingga ratusan juta warga Amerika.
Menteri Luar Negeri AS saat itu, Antony Blinken, bahkan mengatakan pada 2024 bahwa pemerintah Amerika melihat adanya bukti upaya China untuk “memengaruhi, bahkan bisa dikatakan mencampuri” pemilu AS, meskipun Xi Jinping sebelumnya berjanji tidak akan melakukannya.
Pada masa lalu, Amerika Serikat pernah menjatuhkan sanksi keuangan yang ditargetkan serta mengajukan dakwaan pidana terhadap peretas China yang didukung negara.
Namun, sehari setelah Trump mengklaim pemerintah China memperoleh sekitar 220 juta data pemilih Amerika Serikat, yang menurutnya menciptakan “mimpi buruk keamanan pemilu yang belum pernah terjadi sebelumnya”, belum terlihat adanya indikasi bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah hukuman serupa terhadap Beijing.
