Gelombang cemoohan menggema saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri sidang parlemen yang bersiap mengesahkan serangkaian rancangan undang-undang (RUU) kontroversial pada hari-hari terakhir masa kerja pemerintahannya.
“Memalukan, pergi, keluar!” teriak puluhan anggota parlemen oposisi pada Selasa.
Suasana yang begitu ricuh membuat Netanyahu meninggalkan ruang sidang dan tidak mengikuti pemungutan suara. Meski demikian, RUU tersebut tetap disahkan.
Ketidakhadiran Netanyahu tidak memperlambat laju agenda legislasi yang dikebut koalisinya pekan ini sebelum Knesset (parlemen Israel) resmi dibubarkan pada Jumat menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober.
Sejumlah RUU kontroversial diselesaikan dalam waktu singkat. Para analis menilai sebagian besar kebijakan itu dirancang untuk memenuhi tuntutan mitra koalisi Netanyahu dari kalangan ultra-Ortodoks dan kelompok sayap kanan.
Pada dasarnya, langkah tersebut bertujuan mempertahankan soliditas blok politik Netanyahu. Setelah hampir empat tahun penuh gejolak, yang diwarnai demonstrasi besar-besaran, serangan 7 Oktober, serta perang berkepanjangan di berbagai front, pemerintahannya berhasil menyelesaikan satu periode penuh masa jabatan, sesuatu yang belum pernah dicapai pemerintahan Israel mana pun sejak 1988.
Bahkan bagi Netanyahu sendiri, meski menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel, ini merupakan kali pertama ia berhasil menuntaskan satu periode pemerintahan secara penuh.
Keberlangsungan pemerintahannya selama ini ditopang oleh strategi yang konsisten, yakni menjaga kepuasan seluruh mitra koalisinya. Paket legislasi yang dipercepat menjelang akhir masa jabatan dinilai sebagai kelanjutan dari strategi tersebut.
“Netanyahu sedang berjuang demi kelangsungan politiknya, dan partai-partai Haredi (ultra-Ortodoks) merupakan elemen penting dalam upaya itu,” tulis analis politik Nadav Eyal.
Menurutnya, tujuan Netanyahu adalah “menunjukkan kepada mitra Haredinya bahwa hanya dia satu-satunya politisi yang mampu memenuhi kepentingan mereka.”
RUU yang paling menyita perhatian adalah aturan yang secara efektif melegalkan pengecualian wajib militer bagi pemuda ultra-Ortodoks dalam jumlah besar.
Secara hukum, seluruh warga Israel berusia 18 tahun diwajibkan menjalani dinas militer. Namun, pria ultra-Ortodoks selama bertahun-tahun memperoleh pengecualian berdasarkan pengaturan lama yang berulang kali dibatalkan Mahkamah Agung Israel.
Persoalan ini menjadi semakin sensitif di tengah situasi perang. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan kekurangan sedikitnya 12.000 personel, sementara sekitar 72.000 pria ultra-Ortodoks yang memenuhi syarat tidak menjalani wajib militer. Akibatnya, beban pertahanan lebih banyak dipikul oleh prajurit wajib militer dan pasukan cadangan.
Menghadapi penolakan publik terhadap RUU pembebasan wajib militer secara menyeluruh, Netanyahu mengajukan solusi alternatif untuk memuaskan sekutunya dari kalangan ultra-Ortodoks.
Salah satu undang-undang menetapkan studi Taurat sebagai nilai dasar negara melalui Undang-Undang Dasar, langkah yang menurut para pengkritik akan menjadi landasan konstitusional agar pengecualian wajib militer tetap bertahan jika kembali diuji di Mahkamah Agung.
RUU lainnya memberikan kekebalan sementara kepada puluhan ribu pemuda ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer hingga akhir Januari 2027.
Menjelang pemungutan suara, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir mengeluarkan peringatan terbuka yang tidak biasa. Ia menyebut legislasi tersebut “tidak masuk akal” dan “tidak sejalan” dengan kebutuhan militer, serta memperingatkan bahwa aturan itu dapat mengikis kepercayaan para prajurit yang menjalankan tugas.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari sekutu Netanyahu. Sejumlah anggota Partai Likud bahkan menyerukan pemecatan Zamir, sementara Ketua Partai Shas, Aryeh Deri, menuduh sang jenderal telah “bermain politik”.
Meski demikian, RUU tetap lolos. Namun, hanya beberapa jam setelah disahkan, partai-partai oposisi mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, yang kemudian mengeluarkan putusan sementara untuk menangguhkan pelaksanaan aturan tersebut.
Paket legislasi terkait wajib militer hanyalah satu bagian dari kompromi politik yang lebih luas di dalam koalisi.
Sebagai imbalannya, partai-partai ultra-Ortodoks mendukung sejumlah agenda utama Netanyahu, termasuk RUU yang membatasi kewenangan Jaksa Agung. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi peradilan yang lebih luas dan berpotensi memberi pemerintah wewenang untuk mengesampingkan tafsir hukum, sekaligus membuka kembali upaya mencopot Jaksa Agung Gali Baharav-Miara yang sebelumnya diblokir Mahkamah Agung.
RUU lain yang mengubah sistem regulasi penyiaran, yang menurut para pengkritik memperbesar pengaruh pemerintah terhadap media dan mengancam kebebasan pers, juga disahkan pekan ini.
Selain itu, parlemen turut mengesahkan aturan yang memperluas program pendidikan tinggi berbasis pemisahan gender. Kebijakan tersebut menuai kecaman dari kalangan universitas dan kelompok hak perempuan karena dinilai mengecualikan perempuan, melemahkan prinsip kesetaraan, serta mengancam standar akademik.
Mitra koalisi lainnya juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong agenda masing-masing.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan paket pendanaan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki senilai sekitar 2,4 miliar shekel (sekitar Rp10,6 triliun), termasuk pembangunan kawasan permukiman baru dan akses jalan.
Ia juga mengungkapkan keputusan sebelumnya untuk melegalkan 34 pos permukiman baru. Menurut Smotrich, total permukiman baru yang disetujui selama pemerintahan saat ini kini mencapai 104 lokasi.
Survei Channel 12 pada Juli menunjukkan mayoritas publik Israel menolak inti dari paket legislasi tersebut.
Sebanyak 66 persen responden menolak Undang-Undang Dasar tentang studi Taurat, sementara 61 persen menginginkan pemerintahan berikutnya tidak lagi melibatkan partai-partai ultra-Ortodoks dalam koalisi.
Melihat arah opini publik, lawan-lawan politik Netanyahu menjadikan isu tersebut sebagai salah satu tema utama kampanye pemilu.
Pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, yang saat ini diperkirakan menjadi penantang utama Netanyahu, mengecam apa yang disebutnya sebagai “kesepakatan ceroboh: mempertahankan blok politik dengan mengorbankan negara.”
Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett menyebutnya sebagai “momen yang rendah dan anti-Zionis”, serta menuduh pemerintah “meremehkan para prajurit, keluarga mereka, dan masyarakat yang mereka lindungi.”
Meski demikian, Netanyahu tampaknya yakin dampak politik dari kebijakan tersebut hanya bersifat sementara.
“Ingatan publik itu pendek,” kata seorang sumber dari Partai Likud.
Menurut sumber tersebut, menjaga soliditas blok koalisi jauh lebih penting daripada ketidakpopuleran satu undang-undang tertentu, dan dampak negatifnya sudah diperhitungkan dalam tingkat dukungan terhadap Netanyahu.
“Orang-orang yang tetap mendukungnya setelah reformasi peradilan, setelah 7 Oktober, dan setelah perang, apakah mereka akan meninggalkannya sekarang?” ujarnya.
Sumber itu menambahkan, Netanyahu juga tidak terlalu mengkhawatirkan kemungkinan campur tangan pengadilan karena pertarungan hukum justru dapat memperkuat narasi anti-lembaga peradilan yang telah menjadi salah satu tema utama kampanyenya menjelang pemilu.
