Antelope Reef adalah sebuah pulau kecil berbentuk tetesan air mata di sudut barat laut Laut China Selatan. Hingga belum lama ini, kawasan tersebut hampir seluruhnya berada di bawah permukaan laut.
Namun tahun ini, Antelope Reef mengalami transformasi yang dramatis.
Jutaan ton pasir dikeruk dari dasar laut untuk menciptakan daratan baru. Dari yang sebelumnya hanya tampak sebagai titik biru kehijauan di peta, Antelope Reef kini berubah menjadi daratan berbentuk sabit seluas sekitar 6 kilometer persegi dengan hamparan pasir putih mencolok dan sejumlah bangunan di salah satu sisinya. Semua itu terjadi hanya dalam waktu enam bulan.
Di laguna yang terbentuk di bagian dalam sabit tersebut terlihat puluhan kapal. Kapal-kapal itu hampir pasti merupakan kapal pengeruk jenis cutter suction dredger, armada terbesar di dunia yang dimiliki China. Sebagian di antaranya mampu mengeruk hingga 6.000 meter kubik material per jam, cukup untuk mengisi dua kolam renang berstandar Olimpiade.
Kecepatan luar biasa dari operasi reklamasi ini kemungkinan merupakan salah satu rekor dunia.
Namun China bukan satu-satunya negara yang melakukannya.
Setelah bertahun-tahun menyaksikan China menciptakan daratan baru untuk memperkuat klaim wilayahnya yang luas, Vietnam kini juga mulai membangun dan memperluas sejumlah terumbu karang yang dikuasainya di Laut China Selatan. Dalam skala yang lebih kecil, negara penuntut lain seperti Filipina juga melakukan langkah serupa.
Perang Reklamasi
Antelope Reef berada di Kepulauan Paracel yang, bersama Kepulauan Spratly, merupakan wilayah sengketa yang diklaim oleh China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei.
Sebagian besar pulau di kawasan tersebut sebenarnya merupakan terumbu karang yang terendam air dan pada masa lalu tidak memiliki permukiman manusia.
China mengambil alih Paracel pada 1974 setelah pertempuran sengit melawan pasukan Vietnam Selatan.
Dalam beberapa tahun terakhir, China juga mereklamasi tiga terumbu karang di Kepulauan Spratly — Mischief Reef, Fiery Cross Reef, dan Subi Reef — lalu mengubahnya menjadi pulau buatan yang cukup besar untuk menampung bandara dan pangkalan militer. Pada saat yang sama, Beijing mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya melalui garis sembilan putus-putus (nine-dash line) yang kontroversial.
Kini, armada besar kapal penjaga pantai dan milisi maritim China rutin berpatroli di dalam area garis sembilan putus-putus tersebut, menghalangi upaya negara-negara lain untuk menantang dominasi Beijing. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bentrokan terjadi dengan penjaga pantai Filipina yang jauh lebih kecil di wilayah yang diklaim kedua pihak.
Garis lurus yang tampak pada salah satu pantai buatan baru di Antelope Reef memunculkan dugaan bahwa China sedang membangun landasan pacu berstandar militer, mirip dengan yang telah dibangun di Mischief Reef, Fiery Cross Reef, dan Subi Reef.
Namun China sebenarnya sudah memiliki landasan udara yang mapan di Pulau Woody yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Membangun landasan baru di kawasan yang dekat dengan pangkalan militer besar China di Hainan tampak tidak terlalu diperlukan.
Karena itu, langkah tersebut kemungkinan merupakan pesan politik yang ditujukan kepada Vietnam.
Pesan untuk Vietnam
Vietnam dan China memiliki sejarah panjang persaingan terkait Laut China Selatan — atau Laut Timur, sebagaimana disebut di Vietnam.
Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah komunis Vietnam mulai meredam retorika anti-China dan berupaya mempererat hubungan dengan Beijing.
Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang baru terpilih, menjadikan China sebagai tujuan kunjungan kenegaraan pertamanya tahun ini. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menggunakan bahasa yang jauh lebih lunak ketika membahas sengketa Paracel dan Spratly.
Vietnam memang mengajukan protes resmi terhadap pembangunan China di Antelope Reef, tetapi dilakukan dengan nada yang terukur dan diplomatis.
Di lapangan, situasinya berbeda.
Di wilayah terumbu-terumbu sengketa, Vietnam justru menjalankan program reklamasi besar-besaran dengan menggunakan kapal pengeruk canggih yang sama seperti milik China.
Jika Tak Bisa Mengalahkan, Ikut Bermain
Dalam tiga tahun terakhir, Vietnam telah memompa pasir ke sedikitnya 20 terumbu karang. Menurut Asian Maritime Transparency Initiative (AMTI) yang berbasis di Washington, negara itu telah menciptakan 11 pelabuhan baru.
Saat ini Vietnam menguasai lebih dari 11 kilometer persegi lahan hasil reklamasi, atau sekitar setengah dari total wilayah reklamasi yang dikuasai China.
Vietnam juga mulai membangun infrastruktur berstandar militer seperti mercusuar dan suar navigasi.
Pendekatan Hanoi tampaknya sederhana: jika tidak mampu mengalahkan China, maka ikuti strategi yang sama.
“Vietnam tidak terlalu ingin berada di garis depan perang opini publik terkait perselisihannya dengan China,” kata Greg Poling, Direktur AMTI.
“Mereka lebih nyaman membiarkan Filipina memainkan peran itu. Tetapi di lapangan, kita melihat Vietnam jauh lebih berani menghadapi Beijing. Akibatnya, China sebagian besar mundur dari upaya-upaya seperti menghalangi pengeboran minyak dan gas Vietnam.”
Menurut Ray Powell, Direktur Sealight yang berbasis di Universitas Stanford dan memantau perkembangan Laut China Selatan, inilah alasan mengapa China bergerak sangat cepat di Antelope Reef.
“Vietnam telah memanfaatkan fokus China yang selama ini lebih tertuju kepada Filipina. Reklamasi di Antelope Reef bisa dipandang sebagai jawaban China, pengingat kepada Vietnam tentang siapa pemain terbesar di kawasan ini,” ujarnya.
ASEAN Kian Kehilangan Pengaruh
Lalu bagaimana nasib negara-negara penuntut lainnya di Kepulauan Spratly?
Selama tiga dekade terakhir, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berusaha merundingkan kode etik atau code of conduct antara China dan empat negara anggotanya yang juga memiliki klaim di Laut China Selatan.
Pada 2002 memang tercapai sebuah deklarasi, tetapi sifatnya tidak mengikat dan sebagian besar diabaikan oleh China.
Setiap tahun para pemimpin ASEAN berjanji mendorong lahirnya kode etik yang dapat ditegakkan secara hukum. Namun hingga kini kemajuan nyata hampir tidak terlihat.
Karena frustrasi dengan kebuntuan tersebut, Filipina membawa sengketa Laut China Selatan ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag pada 2013.
Pengadilan memutuskan secara tegas memenangkan Filipina. Putusan itu menyatakan klaim kedaulatan China berdasarkan garis sembilan putus-putus tidak memiliki dasar historis yang sah. Pengadilan juga menyimpulkan bahwa reklamasi terumbu karang menjadi pulau buatan melanggar hukum internasional dan mengganggu hak Filipina atas zona ekonomi eksklusif di lepas pantai baratnya.
Namun China mengabaikan putusan tersebut.
Sebagai respons, Filipina mencoba menekan Beijing melalui sorotan internasional dengan mengirim kapal penjaga pantai yang jumlahnya jauh lebih sedikit untuk menantang armada China. Hasilnya adalah bentrokan berulang tanpa perubahan berarti terhadap ketimpangan kekuatan yang ada.
Filipina juga memperluas kerja sama militernya dengan Amerika Serikat serta membangun kemitraan baru dengan Jepang dan Australia.
Amerika Serikat memberikan dukungan diplomatik yang kuat, bantuan militer senilai 500 juta dolar AS, serta berbagai peralatan pertahanan baru.
Bersama sekutunya, Washington secara berkala mengirim kapal perang Angkatan Laut AS melintasi Laut China Selatan dalam operasi Freedom of Navigation. Tujuannya adalah menegaskan bahwa perairan tersebut secara hukum tetap merupakan jalur laut internasional, terlepas dari klaim China.
Namun operasi semacam itu lebih bersifat simbolis dan tidak banyak mengubah kondisi di lapangan.
Setiap Negara Kini Berjuang Sendiri
Kini Filipina pun mulai memperkuat wilayah-wilayah kecil yang masih dikuasainya di Laut China Selatan.
Manila sedang memperpanjang landasan pacu di Pulau Pagasa atau Thitu, membangun pangkalan penjaga pantai di sana, serta memperkuat kapal pendarat tua BRP Sierra Madre yang sengaja dikandaskan di Second Thomas Shoal sejak 1999.
Filipina tetap menempatkan pasukan di kapal tersebut meskipun terus menghadapi gangguan dari kapal-kapal China.
“Sebagian besar negara penuntut kini menyadari bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan dokumen yang mengikat secara hukum seperti yang selama ini diharapkan dari kode etik,” kata Poling.
“China terus melakukan apa pun yang diinginkannya di laut dan secara perlahan menggerus kedaulatan negara-negara lain. Karena itu, yang kemungkinan akan muncul pada akhirnya adalah kesepakatan yang tidak mengikat. Namun mungkin hal itu justru membuka ruang diplomatik bagi Vietnam, Filipina, Malaysia, dan negara lainnya untuk melakukan negosiasi yang lebih efektif secara langsung tanpa harus melalui ASEAN.”
Itulah yang kini tampaknya menjadi realitas baru di Laut China Selatan.
Setiap negara berusaha mempertahankan dan memperkuat wilayah yang sudah mereka kuasai, sambil menerima kenyataan bahwa China akan tetap menjadi pemain terbesar, paling kuat, dan paling agresif di kawasan tersebut.
