Saat Donald Trump melangkah ke panggung kampanye di Indiana pada 2016, ia menyampaikan satu pesan yang sangat jelas: China adalah musuh ekonomi utama Amerika Serikat.
“Kita tidak bisa terus membiarkan China memperkosa negara kita,” katanya kepada massa di Fort Wayne. “Kita yang memegang kendali. Jangan lupakan itu.”
Retorika anti-China tersebut terus berlanjut selama satu dekade — mulai dari rangkaian kampanye politik, pemilu 2024, hingga masa jabatan keduanya sebagai presiden.
Trump kembali ke Gedung Putih bersama sejumlah sekutu utama yang menjadikan kritik terhadap China sebagai identitas politik mereka, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Wakil Presiden JD Vance, dan penasihat ekonomi senior Peter Navarro. Mereka kompak menuduh Beijing “merugikan” Amerika, mencuri teknologi dalam skala industri, dan membanjiri jalanan AS dengan fentanyl.
Kebijakan tarif kemudian diberlakukan, meningkat dari 10% pada Februari 2025 menjadi 145% pada pertengahan April dalam momen yang disebut Trump sebagai “Liberation Day”, yakni peluncuran tarif impor terhadap China dan puluhan mitra dagang AS lainnya. China membalas dengan tarif 125% terhadap produk AS dan memblokir ekspor logam tanah jarang. Perang dagang pun dimulai.
Namun suasana berubah dalam kunjungan Trump pekan ini ke Beijing.
Trump disambut karpet merah di Great Hall of the People dengan ratusan anak-anak pengibar bendera serta iringan lagu kebangsaan AS dari marching band militer.
“Merupakan kehormatan berada bersama Anda,” kata Trump kepada Presiden China Xi Jinping. “Merupakan kehormatan menjadi teman Anda, dan hubungan China-AS akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.”
Trump kemudian memuji adanya “kesepakatan dagang fantastis”, meski tidak ada terobosan besar yang diumumkan secara resmi. Produsen chip Nvidia dilaporkan mendapat izin menjual semikonduktor ke 10 perusahaan China, sementara Boeing memperoleh pesanan 200 pesawat. Citigroup juga mendapat persetujuan untuk mengoperasikan bisnis sekuritas di China.
Meski hubungan terlihat lebih hangat dan posisi mulai melunak, sikap keras terhadap China tetap mencerminkan garis tradisional Partai Republik yang cenderung hawkish terhadap Beijing.
Kurang dari sepekan sebelum pertemuan puncak tersebut, Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan China karena menyediakan citra satelit kepada Iran guna membantu serangan terhadap pasukan AS di Timur Tengah.
Di sisi lain, sejumlah persoalan utama masih belum terselesaikan — terutama Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri namun dianggap Beijing sebagai provinsi pembangkang. Trump juga belum memberikan kejelasan terkait paket penjualan senjata senilai US$14 miliar yang tertunda dan dianggap penting baik oleh Demokrat maupun kubu Republik garis keras soal China.
Menjelang kunjungan tersebut, kelompok senator bipartisan mengirim surat yang mendesak Trump agar melanjutkan penjualan senjata itu dan secara resmi memberi tahu Xi Jinping.
“Soal Taiwan, dia [Xi] memiliki pandangan yang sangat kuat. Saya tidak membuat komitmen ke arah mana pun,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One. Ia menambahkan akan membuat “keputusan dalam waktu yang cukup dekat” mengenai penjualan senjata tersebut.
Menariknya, pernyataan resmi China setelah pertemuan menjadikan Taiwan sebagai fokus utama, dengan peringatan bahwa kegagalan menangani isu itu dapat memicu “bentrokan bahkan konflik, yang membahayakan seluruh hubungan kedua negara”. Pernyataan Gedung Putih sendiri tidak menyinggung Taiwan sama sekali.
Sebagian tokoh dalam gerakan Make America Great Again (Maga) memandang pernyataan China tersebut sebagai ancaman.
“Saya terkejut, mengingat banyak orang ingin menjadikan ini sebagai momentum positif, dia [Xi] justru memulai dengan ancaman,” kata mantan strategis Trump, Steve Bannon, kepada Politico. “Itu sangat terang-terangan dan begitu jelas, sampai mereka menaruhnya di bagian paling atas.”
Namun, bahkan tokoh-tokoh anti-China paling keras di Capitol Hill maupun sekutu Trump nyaris tidak memberikan respons setelah kunjungan tersebut. Mereka cenderung diam terhadap nada bersahabat Trump dan pernyataannya yang tidak tegas mengenai Taiwan.
Bagi para pakar China di AS, minimnya reaksi itu tidak mengejutkan.
“Bahkan jika ada 50 pertemuan presiden dalam satu bulan atau satu tahun, itu tetap tidak akan mengubah fakta bahwa ada sejumlah isu yang memang tidak akan pernah disepakati AS dan China,” kata David Firestein
“Itu bukan berarti pertemuan ini tidak sukses,” tambahnya.
Menurut Firestein, melunaknya retorika dan nada bicara Trump bisa mencerminkan pengakuan bahwa strategi yang diterapkan sejak kunjungan terakhirnya pada 2017 tidak membuahkan hasil.
“Kita masih menghadapi masalah yang sama hari ini terkait akses pasar, hak kekayaan intelektual, subsidi, dan lainnya,” ujarnya. “Tak satu pun masalah itu terselesaikan setelah delapan tahun tarif diberlakukan.”
Peneliti Asia di Council on Foreign Relations, David Sacks, mengatakan perubahan nada Trump kemungkinan akan memengaruhi pejabat pemerintah lain, legislator Partai Republik, hingga basis pendukungnya.
“Berbeda dengan pemerintahan Trump pertama, dan bahkan pemerintahan AS lainnya dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan ini jauh lebih top-down,” katanya. “Saya pikir para pejabat pemerintahan sebagian besar hanya berada pada tahap implementasi.”
Pandangan tersebut diamini Presiden National Committee on US-China Relations, Stephen Orlins.
“Ketika Trump berpendapat, orang-orang akan mengikuti,” ujarnya. “Dan basis pendukungnya juga ikut mengikuti.”
Meski begitu, Trump masih menghadapi dilema terkait Taiwan.
Tekanan dari dua kubu politik di AS diperkirakan akan terus muncul agar Trump meresmikan paket penjualan senjata senilai US$14 miliar sebelum kunjungan Xi ke Gedung Putih yang dijadwalkan pada September mendatang.
“Saya pikir Kongres akan terus mengirim surat yang mendesak pemerintahan untuk menyetujui penjualan senjata ke Taiwan,” kata Sacks.
Ia menambahkan, hingga saat itu tiba, setiap kali pejabat senior pemerintahan hadir di Kongres, mereka akan terus ditanya mengenai status penjualan senjata tersebut.
Namun keputusan akhir dari Gedung Oval masih jauh dari pasti.
“Penjualan senjata besar AS ke Taiwan antara sekarang hingga September berpotensi mengganggu kunjungan itu,” kata Sacks. “Paket US$14 miliar itu kini benar-benar menjadi tanda tanya besar.”
