Para jurnalis di Uni Eropa menghadapi peningkatan tingkat pelecehan, ancaman, dan kekerasan, sementara kepemilikan media semakin terkonsentrasi pada segelintir pemilik dan kepercayaan publik terhadap media merosot tajam, menurut sebuah laporan.
Civil Liberties Union for Europe (Liberties) menyatakan bahwa temuan dalam laporan tahunan kelima tentang kebebasan media, yang dirilis pada hari Selasa, seharusnya membuat pejabat Uni Eropa “siaga tinggi”, karena kebebasan dan pluralisme media “terus berada di bawah serangan” di seluruh Eropa.
Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa independensi media publik terus terkikis akibat campur tangan politik dan pemotongan anggaran, sementara jurnalis semakin terhambat oleh pembatasan kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi.
“Media yang sehat dan pluralistik adalah tolok ukur sekaligus cermin demokrasi,” kata Eva Simon, pejabat advokasi senior Liberties. “Ketika supremasi hukum melemah—baik karena tindakan pemerintah yang disengaja atau kelalaian—kebebasan media ikut tergerus.”
Keselamatan Jurnalis Capai Titik Krisis
Keselamatan jurnalis pada 2025 mencapai apa yang disebut laporan tersebut sebagai “titik krisis” di Eropa, dengan wartawan dan pekerja media menghadapi “kekerasan fisik ekstrem dan pelecehan hukum sistematis”, termasuk serangan bom yang menargetkan jurnalis investigasi.
Di Athena, sebuah perangkat berisi lima kilogram TNT dilempar ke rumah Yannis Pretenteris, editor surat kabar mingguan To Vima. Di Italia, sebuah alat peledak meledak di bawah mobil Sigfrido Ranucci.
Secara keseluruhan, 118 serangan terhadap jurnalis tercatat di Italia tahun lalu, dengan 15 di antaranya berupa kekerasan fisik. Sebanyak 20 jurnalis Italia—terutama yang menyelidiki kejahatan terorganisir—hidup di bawah perlindungan polisi, jumlah tertinggi di Eropa.
Belanda mencatat peningkatan serangan terhadap jurnalis untuk tahun ketiga berturut-turut, dengan 106 ancaman, 67 insiden intimidasi, dan 55 kasus kekerasan fisik.
Pelecehan daring juga meningkat. Sebanyak 377 serangan serius secara online—termasuk ancaman pembunuhan—menargetkan jurnalis pada 2025. Di Malta, Hungaria, dan Rumania, politisi melancarkan kampanye pencemaran nama baik dengan menyebut media sebagai “kekuatan kegelapan” atau “mesin propaganda asing”.
Pengawasan Negara dan Gugatan Membungkam Media
Laporan tersebut juga menyoroti praktik pengawasan terhadap jurnalis, seperti yang dialami Francesco Cancellato dan Ciro Pellegrino dari media investigasi Fanpage di Italia, serta Victor Ilie dan Luiza Vasiliu di Rumania.
Selain itu, gugatan hukum yang bersifat menyalahgunakan proses (SLAPP) masih menjadi ancaman yang meningkat. Gugatan ini digunakan untuk membungkam jurnalis dan media, meskipun Uni Eropa telah memiliki regulasi anti-SLAPP yang belum diterapkan secara efektif di sejumlah negara anggota.
Kepemilikan Media Makin Terkonsentrasi
Liberties juga menyuarakan kekhawatiran atas semakin terkonsentrasinya kepemilikan media dan kurangnya transparansi di Uni Eropa.
Laporan tersebut menyoroti Hungaria, di mana yayasan yang mendukung mantan perdana menteri Viktor Orbán mengendalikan mayoritas media, serta Prancis, di mana sejumlah miliarder—termasuk Vincent Bolloré—menguasai sebagian besar media nasional.
Konsentrasi kepemilikan juga menjadi kekhawatiran di Belanda, Yunani, Jerman, Spanyol, dan terutama Slovakia, di mana akuisisi oleh grup Penta terhadap Nový Čas membuatnya mengendalikan dua tabloid terbesar di negara tersebut.
Media Publik Tertekan, Kepercayaan Publik Menurun
Media publik seperti televisi dan radio mengalami “campur tangan politik sistematis, pemotongan anggaran, dan perubahan struktural yang membahayakan misi utama mereka” di seluruh Uni Eropa pada 2025, bahkan dalam beberapa kasus terjadi “penguasaan penuh oleh negara”.
Di Hungaria, porsi siaran yang pro-pemerintah mencapai rekor 73% menjelang pemilu 12 April, yang akhirnya dimenangkan oleh penantang Péter Magyar. Di Slovakia, lembaga penyiaran publik STVR disebut telah “berada di bawah kendali politik langsung”.
Ketidakstabilan finansial juga menjadi ancaman bagi media publik, dengan rencana penggabungan seluruh media publik di Prancis, penutupan 16 stasiun radio dan dua kanal berita TV di Jerman, serta pemotongan anggaran besar bagi penyiar publik di Belgia.
Laporan tersebut juga menyoroti penurunan kepercayaan publik terhadap media di Eropa. Hanya tiga dari 22 negara Uni Eropa—termasuk Jerman dan Irlandia—yang mencatat tingkat kepercayaan “relatif tinggi”, sementara beberapa negara seperti Yunani, Rumania, dan Bulgaria berada pada tingkat “sangat rendah”.
Implementasi Regulasi UE Dinilai Lambat
Laporan itu menyebut banyak negara anggota Uni Eropa gagal menerapkan secara memadai regulasi yang relevan, termasuk aturan anti-SLAPP dan European Media Freedom Act (EMFA).
EMFA bertujuan mengatasi ancaman utama seperti perlindungan jurnalis, transparansi kepemilikan media, serta independensi media layanan publik dan badan regulator. Namun, penerapannya ke dalam hukum nasional dinilai berjalan terlalu lambat.
“EMFA benar-benar harus segera diadopsi dan, yang lebih penting, ditegakkan secepat dan sekuat mungkin di seluruh negara anggota,” ujar Simon.
