Alia — bukan nama sebenarnya demi alasan keamanan — menempuh perjalanan ratusan kilometer dari desanya menuju Kabul untuk melarikan diri dari pernikahan paksa.
Perjalanan menggunakan taksi tahun lalu bersama sepupunya sesama perempuan — dengan tubuh tertutup dari kepala hingga kaki dan hanya mata yang terlihat sesuai aturan Taliban — merupakan tindakan yang sangat berisiko di Afghanistan. Setiap saat mereka bisa dihentikan aparat Taliban yang menegakkan larangan perempuan bepergian jarak jauh tanpa pendamping laki-laki dari keluarga.
Namun Alia yang kini berusia 19 tahun dan sepupunya berhasil lolos dari seluruh pos pemeriksaan Taliban dan tiba di ibu kota.
“Saya berbohong kepada keluarga dengan mengatakan saya datang untuk bertemu teman dan mantan teman sekolah. Tapi itu tidak benar. Mereka tidak ada di sini. Alasan sebenarnya adalah kalau saya tetap tinggal di Daykundi, saya akan dipaksa menikah.”
Sesampainya di Kabul, Alia sudah memiliki rencana: ia mendaftar kursus bahasa Inggris.
Kursus swasta jangka pendek seperti itu — yang hanya bisa diakses mereka yang mampu membayar — bersama madrasah berbasis pendidikan agama, kini menjadi satu-satunya pilihan bagi anak perempuan Afghanistan untuk belajar setelah sekolah dasar. Namun keduanya sama sekali tidak dapat menggantikan pendidikan formal.
Sudah hampir lima tahun sejak Taliban melarang anak perempuan di atas usia 12 tahun bersekolah, dengan berbagai alasan yang terus berubah untuk menjelaskan mengapa larangan itu masih diberlakukan.
Lima tahun di mana gadis-gadis seperti Alia tumbuh tanpa pendidikan yang mereka inginkan dan butuhkan. Lima tahun ketika jalan menuju karier praktis tertutup, mempersempit pilihan hidup hingga jutaan perempuan Afghanistan kini hanya memiliki satu pilihan: menikah.
Kisah Alia tergolong langka, bukan hanya karena keberaniannya. Ia juga berasal dari keluarga yang masih memiliki kemampuan finansial untuk mengejar sedikit peluang yang tersisa bagi perempuan muda — sesuatu yang jarang terjadi di negara di mana tiga dari empat penduduk bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bukan berarti keluarga Alia tidak ingin ia belajar. Mereka menerima keputusannya tinggal di Kabul dan hingga kini masih membiayai kursus bahasa Inggrisnya. Namun mereka pun tetap terjebak dalam realitas Afghanistan saat ini.
“Sebelum larangan itu, orang tua saya sangat mendorong saya sekolah. Mereka bilang saya pasti bisa meraih mimpi menjadi pilot.”
“Tapi sekarang mereka mengatakan jalan terbaik bagi saya adalah menikah karena saya tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, bahkan tidak bisa bekerja.”
Alia mengaku telah menerima beberapa lamaran pernikahan. Ia takut suatu saat harus menerimanya, sekaligus takut keluarga calon suaminya nanti tidak memberinya kebebasan seperti yang diberikan orang tuanya.
“Beberapa keluarga bisa sangat membatasi. Bisa saja mereka menyuruh saya melupakan mimpi-mimpi saya. Saya sama sekali tidak merasa optimistis soal itu.”
Meski demikian, tekadnya tetap kuat.
“Jika keluarga saya tidak memaksa saya menikah, saya akan menunggu. Saya akan melawannya sampai napas terakhir saya.”
Namun bertahan bukan perkara mudah.
Di sebuah rumah kecil dan sederhana di wilayah barat Kabul, kami bertemu Shama.
“Kalau Taliban tidak mengambil alih kekuasaan, sekarang saya hampir lulus sekolah. Saya sudah dekat dengan impian menjadi dokter. Itu yang saya inginkan,” kata Shama.
Namun empat tahun lalu, saat berusia 18 tahun, ia didorong ibunya untuk menikah. Kini ia menjadi ibu dari dua anak perempuan yang masih kecil.
Nama Shama dan keluarganya juga disamarkan demi keamanan.
Ibunya, Kamila — yang bekerja sebagai petugas kebersihan untuk membiayai sekolah anak-anaknya setelah suaminya meninggal enam tahun lalu — merasa tidak punya pilihan lain. Ia khawatir putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah akan menarik perhatian negatif jika tetap melajang.
“Saya takut mereka [anggota Taliban] akan bertanya kenapa saya belum menikahkan dia,” ujar Kamila.
“Saya sebenarnya ingin dia berpendidikan, bekerja, dan berkontribusi bagi masyarakat. Saya buta huruf, jadi saya seperti orang buta. Tapi saya ingin anak-anak perempuan saya belajar. Dia punya begitu banyak mimpi. Tapi semua itu tidak terjadi.”
Larangan pendidikan yang diberlakukan Taliban telah menimbulkan dampak permanen terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Menurut PBB, jika larangan itu terus berlanjut hingga 2030, “lebih dari dua juta anak perempuan akan kehilangan akses pendidikan di atas sekolah dasar di negara yang memang sudah memiliki tingkat literasi perempuan terendah di dunia.”
“Memiliki suami bukan satu-satunya mimpi perempuan. Seorang perempuan perlu berdiri di atas kakinya sendiri terlebih dahulu, mandiri, baru kemudian menikah dan membangun keluarga. Tapi saya memasuki kehidupan ini tanpa semua itu. Mimpi saya tetap tidak tercapai,” kata Shama.
Sebelum Taliban berkuasa, Shama pernah menolak banyak lamaran.
“Saya menolak semuanya karena pendidikan lebih penting daripada apa pun bagi saya. Apa yang saya inginkan untuk diri saya tidak sama dengan apa yang mereka inginkan untuk saya,” katanya.
Kini ia mengaku terus hidup dalam tekanan mental. Bahkan menonton film dengan tokoh perempuan yang bekerja atau belajar bisa memicu kesedihan mendalam.
Suaminya memperlakukannya dengan baik, namun rasa kehilangan karena tidak pernah diberi kesempatan mencapai potensinya terus menghantuinya.
“Ini sangat sulit bagi saya. Saya merasa seperti terjebak di rumah. Saya hidup hanya untuk anak-anak saya,” ujarnya.
Adik perempuan Shama yang berusia 18 tahun, Nora, kini takut akan mengalami nasib serupa.
“Saya terlalu muda untuk menikah. Saya ingin melanjutkan pendidikan. Rasanya seperti hidup di penjara. Saya takut keluar rumah karena pemerintah, dan di rumah ibu saya mengatakan saya harus menikah,” kata Nora yang sering bermimpi kembali ke sekolah.
Namun ia tidak percaya sekolah akan kembali dibuka selama Taliban masih berkuasa.
“Pemerintah Taliban mengatakan sekolah ditutup untuk anak perempuan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Tapi sudah empat setengah tahun sekarang. Kami menunggu pengumuman itu setiap hari.”
Sejak 2021, jawaban pemerintah Taliban soal kapan sekolah akan dibuka kembali untuk perempuan terus berubah-ubah, hingga kini lebih banyak diwarnai pengalihan isu dan keheningan.
Pada September 2021, dalam wawancara pertama setelah Taliban merebut kekuasaan, seorang juru bicara Taliban mengatakan sekolah untuk perempuan akan dibuka kembali dan pemerintah sedang “memperbaiki situasi keamanan”.
Setahun kemudian, alasannya berubah menjadi adanya keberatan ulama terkait keamanan anak perempuan saat pergi dan pulang sekolah.
Pada 2024, wakil juru bicara pemerintah Taliban, Hamdullah Fitrat, mengatakan: “Kami masih menunggu keputusan pimpinan.”
Bulan ini, ketika kembali ditemui, Fitrat menolak difoto bersama perempuan maupun duduk berhadapan langsung dengan pewawancara perempuan.
Saat ditanya bagaimana pemerintah Taliban terus membenarkan larangan pendidikan menengah dan universitas bagi perempuan, ia menjawab bahwa “sekitar tujuh juta anak laki-laki dan lima juta anak perempuan saat ini masih belajar”.
“Larangan pendidikan di atas kelas enam adalah isu terpisah,” katanya sambil mengarahkan pertanyaan ke kementerian pendidikan yang “mudah-mudahan bisa memberikan jawaban memuaskan”.
Ketika didesak lebih lanjut dengan fakta bahwa banyak perempuan Afghanistan kini tidak lagi percaya sekolah akan dibuka kembali, ia kembali meminta agar pertanyaan ditujukan kepada kementerian pendidikan.
Namun kementerian tersebut tidak memberikan jawaban.
Perpecahan di internal pemerintahan Taliban terkait pendidikan perempuan sebenarnya terlihat jelas, tetapi pemimpin tertinggi Taliban justru terus memperkeras sikapnya dari tahun ke tahun.
Bagi perempuan Afghanistan, hari ketika sekolah ditutup masih terasa seperti baru kemarin.
“Sepanjang hari dan malam saya hanya menangis,” kenang Alia.
“Saya tidak bisa tidur selama seminggu. Rasanya seperti berjalan sebagai mayat hidup.”
“Ketika saya melihat laki-laki seusia saya lulus sekolah dan pergi ke universitas, saya merasa sangat sakit. Rasanya seperti terbakar di neraka,” tambahnya.
Perempuan Afghanistan juga menghadapi berbagai pembatasan lain yang diberlakukan pemimpin tertinggi Taliban, dengan tingkat penegakan yang berbeda-beda di tiap daerah.
Namun berbagai aturan itu menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Dampak gabungan antara penegakan aturan pemerintah dan pembatasan yang akhirnya diterapkan sendiri oleh masyarakat membuat perempuan nyaris menghilang dari ruang publik.
Membela pemerintahannya, Fitrat mengatakan bahwa Taliban telah mengeluarkan “ribuan izin bagi perempuan untuk menjalankan bisnis” sebagai langkah positif.
Ia juga mengklaim Kementerian Amar Makruf Nahi Munkar — polisi moral Taliban — telah menyelesaikan lebih dari “2.000 kasus perempuan yang tidak mendapatkan hak waris” dan membantu “2.500 perempuan yang dipaksa menikah atau masih di bawah umur”.
Namun pekan ini, pemerintah Taliban justru mengesahkan aturan yang secara implisit memberikan legitimasi hukum terhadap pernikahan anak, termasuk menganggap diamnya anak perempuan di bawah umur sebagai bentuk persetujuan menikah.
Fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya: praktik pernikahan paksa dan pernikahan anak meningkat karena anak perempuan dilarang bersekolah.
Di antara perempuan dan anak perempuan yang kami temui, muncul perasaan bahwa salah satu bentuk diskriminasi paling sistematis di dunia kini tidak lagi menimbulkan kemarahan global. Mereka merasa telah ditinggalkan dunia.
“Kalau kami tidak dilupakan, pasti sudah ada sesuatu yang dilakukan sekarang,” kata Alia.
“Saya sering berpikir: kenapa kami lahir di Afghanistan?” ujar Nora.
Ibunya, Kamila, memiliki pesan untuk para ibu di seluruh dunia.
“Di tempat kalian, anak perempuan bisa sekolah dan bekerja. Biarkan mereka melakukannya. Biarkan mereka mandiri.”
“Di Afghanistan, semuanya sudah berakhir bagi kami.”
