Jepang harus “memperkuat kemampuan pertahanannya”, demikian ditegaskan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi . Ia menekankan pentingnya meninjau kembali sikap pasifis yang telah menjadi ciri khas negara itu sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Menurut Koizumi, peningkatan kemampuan pertahanan, penguatan aliansi dengan Amerika Serikat, serta perluasan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa merupakan bagian dari upaya “membangun efek penangkal berlapis yang sangat penting untuk memastikan tidak ada perang baru yang pecah di kawasan ini”.
Ia juga menyoroti perubahan terbaru dalam kebijakan pertahanan Jepang, termasuk pelonggaran aturan ekspor senjata yang telah berlaku selama puluhan tahun.
Untuk pertama kalinya dalam sekitar 50 tahun, Tokyo kini dapat menjual atau mentransfer peralatan pertahanan dan senjata mematikan kepada 17 negara yang memiliki perjanjian formal dengan Jepang, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.
“Australia telah memilih kapal perang Jepang. Pembicaraan sedang berlangsung dengan Filipina terkait transfer kapal perusak bekas dari Pasukan Bela Diri Maritim Jepang. Kami juga melakukan pembicaraan intensif dengan Indonesia, dan Selandia Baru menunjukkan minat untuk mengakuisisi kapal perusak Jepang,” ujar Koizumi dalam wawancara di kantornya di Tokyo.
“Visi perdagangan peralatan dan aset pertahanan di seluruh kawasan Indo-Pasifik seperti ini belum pernah kita lihat sebelumnya.”
Penguatan Pertahanan Jadi Prioritas Pemerintahan
Pertahanan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini, yang telah berkomitmen melakukan peningkatan anggaran militer dalam skala bersejarah. Pemerintah berpendapat bahwa reformasi tersebut diperlukan mengingat kawasan kini semakin dipenuhi ketegangan.
China telah berkembang menjadi kekuatan global yang sangat berpengaruh, sementara ambisi nuklir Korea Utara yang beberapa kali melakukan uji coba rudal balistik melintasi wilayah Jepang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang mulai menjabat pada Oktober 2025, juga mendorong revisi Pasal 9 Konstitusi Jepang. Pasal tersebut menolak perang sebagai hak kedaulatan negara dan penggunaan kekuatan sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional. Pasal itu juga menyatakan bahwa Jepang tidak akan memelihara angkatan darat, laut, udara, maupun potensi perang lainnya.
Koizumi mengatakan dirinya mendukung revisi Pasal 9 karena situasi kawasan telah berubah drastis dalam delapan dekade terakhir.
“Berbicara bukan sebagai menteri pertahanan, melainkan sebagai anggota parlemen, Jepang belum pernah mengubah konstitusinya satu kali pun sejak Perang Dunia II. Mengingat lingkungan keamanan telah berubah secara dramatis, kita perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut jika Jepang ingin tetap damai,” kata Koizumi.
China Menjadi Tantangan Strategis Terbesar
Beijing dianggap sebagai tantangan terbesar bagi Jepang. Klaim China atas Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri kini menjadi titik panas terbaru dalam hubungan yang telah lama penuh ketegangan.
Kepulauan Senkaku di barat daya Jepang, yang oleh China disebut Diaoyu, membentang menuju Taiwan dan merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai Rantai Pulau Pertama. Kawasan ini sering digambarkan sebagai penghalang strategis yang membatasi akses China dari perairan pesisirnya menuju Samudra Pasifik yang lebih luas.
Namun dalam setahun terakhir, kapal induk China beberapa kali beroperasi melampaui wilayah tersebut.
Kementerian Pertahanan Jepang dalam buku putih pertahanan terbarunya menyebut aktivitas militer China sebagai “tantangan strategis terbesar”. Penilaian serupa diperkirakan kembali muncul dalam laporan tahunan pemerintah berikutnya.
Bulan lalu, Koizumi menolak tuduhan Beijing bahwa Jepang sedang mengarah pada “militerisme baru”. Sebaliknya, ia menilai China dan persenjataannya yang sangat besar justru menjadi “perhatian serius” bagi komunitas internasional.
Meski demikian, Jepang tetap ingin mempertahankan dialog dengan Beijing.
“Saya bertemu dengan mitra saya dari China pada November tahun lalu. Karena ada sejumlah perbedaan pandangan, saya menyampaikan keinginan agar kami terus melanjutkan dialog,” ujar Koizumi.
“Sayangnya, belakangan ini tidak banyak kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung. Namun seperti yang saya sampaikan dalam Shangri-La Dialogue, Jepang selalu terbuka untuk dialog. Kami akan terus menyampaikan pesan itu dan berharap kesempatan untuk berdialog dapat tercipta kapan pun diperlukan.”
Dorongan Merevisi Konstitusi Semakin Menguat
Takaichi bukanlah pemimpin Jepang pertama yang mengupayakan perubahan tersebut. Pada era 1950-an, Nobusuke Kishi pernah mendorong Jepang memiliki postur militer yang lebih normal.
Ayah Koizumi, Junichiro Koizumi, yang menjabat sebagai perdana menteri pada awal 2000-an, juga mendukung revisi konstitusi termasuk peninjauan kembali Pasal 9.
Belakangan, mendiang Shinzo Abe, cucu Kishi, menjadi salah satu pendukung utama amandemen klausul pasifis tersebut selama masa pemerintahannya.
Namun percepatan perubahan di bawah kepemimpinan Takaichi telah memicu salah satu gelombang demonstrasi anti-perang terbesar di Jepang dalam beberapa dekade terakhir.
Koizumi yang kini berusia 45 tahun juga mengatakan Jepang perlu memperjelas status Pasukan Bela Diri atau Self-Defence Forces (SDF). Secara hukum dan politik, Jepang tidak menyebut SDF sebagai militer, meskipun dalam praktik operasionalnya pasukan tersebut menjalankan fungsi militer.
“SDF harus dapat menjalankan misinya dengan kebanggaan dan kehormatan. Jepang juga harus memiliki kemampuan pertahanan yang tetap kuat di tengah lingkungan keamanan yang penuh tantangan seperti saat ini,” ujarnya.
Perdebatan Mengenai Pasal 9
Para pengkritik menilai pengakuan resmi atau perluasan peran SDF dapat mengancam semangat pasifisme yang terkandung dalam Pasal 9. Sebagian bahkan berpendapat bahwa perubahan konstitusi sebenarnya tidak diperlukan untuk mencapai tujuan pertahanan pemerintah.
“Kita tidak perlu mengubah Pasal 9 untuk operasi pertahanan terhadap China. Jadi ini lebih merupakan agenda politik daripada kebutuhan yang didasarkan pada rasionalitas militer,” kata Hirohito Ogi, peneliti senior di Institute of Geoeconomics yang fokus pada strategi militer dan kebijakan pertahanan.
Sebagai contoh, jika muncul ancaman terhadap pulau-pulau selatan yang dikuasai Jepang tetapi juga diklaim Beijing, Ogi menilai konstitusi saat ini sudah memadai.
“Serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Okinawa atau wilayah Kyushu harus ditafsirkan sebagai serangan militer langsung terhadap Jepang.”
Meski Partai Demokrat Liberal (LDP) terus mendorong perubahan tersebut, Koizumi menegaskan keputusan akhir berada di tangan rakyat Jepang.
“Di sini, revisi konstitusi diputuskan melalui referendum nasional. Waktu dan kondisi ketika masyarakat diminta mengambil keputusan itu melibatkan pertimbangan politik yang sangat besar.”
Jepang Diminta Memikul Beban Pertahanan Lebih Besar
Hubungan dengan China juga menjadi tantangan tersendiri bagi Jepang sebagai sekutu utama Amerika Serikat.
Aliansi keamanan AS-Jepang yang dibentuk setelah Perang Dunia II tetap menjadi fondasi utama pertahanan Jepang. Negara itu menampung penempatan pasukan AS terbesar di luar negeri, dengan sekitar 50.000 personel militer berada di wilayah Jepang.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin AS, khususnya Presiden Donald Trump pada masa jabatan keduanya, semakin menekankan pentingnya pembagian beban pertahanan, dengan mendorong negara-negara sekutu meningkatkan kemampuan militernya sendiri.
“Era ketika Amerika Serikat mensubsidi pertahanan negara-negara kaya telah berakhir,” kata Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dalam pidato utamanya di Shangri-La Dialogue bulan lalu.
Takaichi yang dikenal memiliki pandangan tegas dalam isu keamanan nasional telah meningkatkan belanja pertahanan Jepang menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), dua kali lipat dari standar pascaperang yang selama ini berlaku.
Jepang berencana menggunakan tambahan anggaran tersebut untuk mengembangkan rudal permukaan-ke-kapal generasi baru serta drone tanpa awak yang dapat beroperasi di darat maupun bawah laut.
Sejumlah analis menilai industri Jepang, termasuk sektor galangan kapal dan sistem elektronik, berpotensi menjadi semakin kompetitif di pasar pertahanan global.
Menurut Center for Strategic and International Studies, kemunculan perusahaan-perusahaan pertahanan Jepang yang benar-benar berfokus pada sektor militer akan menjadi faktor penting bagi keberhasilan strategi tersebut.
Di sisi lain, sebagian pengamat berpendapat Jepang membutuhkan lebih dari sekadar anggaran yang lebih besar, dokumen strategi yang diperbarui, atau kebijakan penangkalan terhadap China. Mereka menilai reformasi yang lebih berani diperlukan agar militer Jepang menjadi lebih lincah dan adaptif.
Sejalan dengan pandangan Amerika Serikat, Koizumi meyakini Jepang harus memainkan peran penting dalam menjaga keamanan kawasan.
“Jepang dapat memberikan kontribusi bagi kawasan dengan cara yang khas Jepang, bukan hanya melalui hubungan kami dengan Amerika Serikat, tetapi juga melalui peran independen kami sendiri,” katanya.
“Ini adalah negara kami. Kami harus melindunginya.”
