Korea Utara membantah tuduhan berada di balik peretasan bursa mata uang kripto Binance senilai US$6,3 miliar (sekitar Rp100 triliun), yang disebut sebagai pencurian aset kripto terbesar dalam sejarah. Pyongyang menyebut tuduhan tersebut sebagai “retorika yang tidak masuk akal”.
Kim Yo-jong, pejabat senior Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) sekaligus saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengatakan pada Selasa bahwa tuduhan tersebut merupakan “upaya jahat” Amerika Serikat untuk merusak citra negaranya di mata dunia.
Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI), Dinas Rahasia AS (Secret Service), serta sejumlah analis keamanan siber menyatakan bahwa Korea Utara berada di balik peretasan tersebut. Serangan itu disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.
Peretasan ini menjadi insiden terbaru yang dikaitkan dengan Korea Utara. Negara tersebut selama ini dituduh mengandalkan kejahatan siber untuk membantu membiayai perekonomiannya yang berada di bawah sanksi internasional.
Analis blockchain dan FBI menyatakan bahwa serangan tersebut dipimpin oleh kelompok peretas TraderTraitor yang didukung negara.
FBI telah meminta mitra industri untuk membantu memblokir transaksi yang melibatkan akun mata uang kripto yang terhubung dengan kelompok tersebut.
“Amerika Serikat kembali melakukan provokasi klise dengan mengaitkan hal ini dengan Republik Rakyat Demokratik Korea,” kata Kim Yo-jong, Direktur Departemen Urusan Umum Korea Utara, dalam sebuah pernyataan.
“Merupakan provokasi politik serius terhadap DPRK ketika Amerika Serikat menyesatkan opini publik internasional seolah-olah seluruh kejahatan siber yang terjadi di berbagai belahan dunia merupakan perbuatan kami,” ujarnya.
Peretas Elite Korea Utara Jadi Tersangka Utama Peretasan Besar Binance
Pyongyang telah berulang kali dituding berada di balik sejumlah serangan siber besar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pemerintah Korea Utara selalu membantah tuduhan tersebut.
Unit TraderTraitor, yang juga dikenal sebagai Lazarus Group, sebelumnya dituding bertanggung jawab atas peretasan bursa kripto Bybit pada 2025 yang saat itu mencatatkan kerugian sebesar US$1,5 miliar (sekitar Rp24 triliun), menjadikannya serangan terbesar pada masanya.
Korea Utara secara sistematis membangun kemampuan operasi sibernya dengan merekrut mahasiswa berprestasi dari berbagai universitas dan mengirim mereka ke unit-unit peretas yang berada di bawah pengawasan badan intelijen negara tersebut. Hal itu diungkapkan sejumlah kelompok riset, termasuk lembaga pemikir S Rajaratnam School of International Studies.
Negara tersebut secara konsisten membantah berbagai tuduhan keterlibatan dalam serangan siber.
Kim Yo-jong mengatakan bahwa “sikap kebijakan pemerintah DPRK yang konsisten adalah menentang dengan tegas segala bentuk tindakan jahat di dunia maya”.
Sejak peretasan terjadi, raksasa perdagangan kripto tersebut lebih banyak memusatkan pernyataan publiknya pada aspek teknis serangan dan langkah-langkah perlindungan pengguna.
Perusahaan itu mengatakan pemeriksaan awal menunjukkan bahwa laptop milik seorang insinyur telah diretas. Kondisi tersebut memungkinkan pelaku melakukan penarikan aset tanpa izin.
Perdagangan sejumlah mata uang kripto utama di Binance kini telah kembali beroperasi setelah perusahaan bekerja sama dengan para penerbit aset untuk membekukan aset yang terdampak peretasan.
Pada Minggu, Binance mengatakan bahwa para pelanggannya telah menarik aset senilai lebih dari US$3,6 miliar (sekitar Rp57 triliun) dari bursa tersebut setelah layanan kembali dibuka. Sebelumnya, perusahaan menghentikan seluruh transaksi menyusul insiden peretasan.
Binance berulang kali menegaskan akan menanggung seluruh kerugian yang berkaitan dengan serangan tersebut. Perusahaan juga menyatakan sejauh ini telah menanggung sekitar 95 persen dari total aset yang dicuri dalam insiden itu.
