Pada suatu siang yang terik di bulan Juli tahun ini, listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan sempat memenuhi lebih dari separuh permintaan listrik puncak India. Ini merupakan kali kedua kondisi tersebut terjadi. Peristiwa pertama berlangsung pada periode yang hampir sama setahun sebelumnya.
Meski listrik yang dihasilkan dari tenaga surya, angin, air, dan nuklir hanya sesaat melampaui pembangkit berbasis batu bara, pencapaian tersebut menjadi tonggak penting yang mencerminkan pertumbuhan luar biasa energi nonfosil dalam bauran listrik India selama satu dekade terakhir.
“Hal ini menunjukkan bahwa energi terbarukan tidak lagi menjadi sumber energi marginal yang hanya berada di pinggiran sistem kelistrikan,” kata Sumant Sinha, CEO ReNew Power, salah satu perusahaan energi bersih terbesar di India yang terdaftar di Nasdaq
Namun, pembangkit berbasis batu bara masih menghasilkan rata-rata 70% listrik India karena memiliki faktor kapasitas lebih tinggi, atau beroperasi lebih lama dibandingkan pembangkit tenaga surya dan angin. Meski demikian, upaya India mendorong energi bersih tampaknya telah mencapai titik perubahan penting.
Satu dekade lalu, kapasitas energi terbarukan terpasang India hanya sekitar 4 gigawatt (GW). Kini kapasitas tersebut mencapai 300 GW atau 54% dari total kapasitas terpasang sebesar 552 GW, sebuah target yang tercapai lima tahun lebih cepat dari jadwal.
Bagi negara yang selama ini dipandang sebagai contoh ketergantungan besar pada batu bara kotor, transisi cepat tersebut menunjukkan pencapaian luar biasa dalam mengurangi emisi dari sistem kelistrikannya.
Namun, kemajuan tersebut dibayangi sejumlah tantangan serius.
Yang paling utama adalah kekurangan kapasitas jaringan listrik. Pembangunan pembangkit energi terbarukan telah jauh melampaui pembangunan infrastruktur transmisi, yang menjadi perhatian besar para pembuat kebijakan.
“Pada kuartal pertama 2026, keterbatasan transmisi menyumbang hampir dua pertiga dari seluruh pembatasan produksi energi terbarukan, yakni sebesar 300 gigawatt-jam (GWh),” menurut Ember, lembaga pemikir energi global.
Sederhananya, sebagian besar energi bersih yang dihasilkan di India terbuang karena jaringan transmisi negara tersebut terkendala target pembangunan yang tidak tercapai. Satu dari setiap empat proyek antarnegara bagian mengalami keterlambatan lebih dari satu tahun.
Tantangannya terletak pada upaya menyelaraskan kecepatan pembangunan proyek pembangkit dengan pembangunan jaringan listrik, kata Sinha.
“Proyek pembangkit dapat dibangun dalam 18-24 bulan… Transmisi dapat membutuhkan waktu jauh lebih lama karena melibatkan hak lintas, pembebasan lahan, persetujuan, dan koordinasi di antara banyak lembaga. Ini merupakan persoalan pelaksanaan yang menjadi semakin penting ketika sistemnya semakin besar,” tambahnya.
Vibhuti Garg dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis juga menyalahkan “perencanaan yang buruk” sebagai penyebab masalah tersebut.
Jaringan listrik masih mampu menyerap kapasitas baru ketika India hanya menambah pembangkit sekitar 10-15 GW per tahun, kata Garg . Namun, laju tersebut meningkat drastis dan mencapai rekor 51 GW tahun lalu sehingga infrastrukturnya kini tidak lagi mampu mengimbanginya.
Konsentrasi proyek energi terbarukan di negara bagian Gujarat dan Rajasthan di wilayah barat laut juga memperburuk tantangan dalam menyalurkan listrik di tengah keterbatasan jaringan tersebut.
Para analis Ember kini menilai ketidaksesuaian yang semakin besar antara pembangunan pembangkit yang bergerak cepat dan infrastruktur transmisi yang lebih lambat sebagai “risiko operasional paling kritis” terhadap target India pada 2030 untuk memiliki 500 GW listrik nonfosil.
Solusi cepat untuk mengatasi kesenjangan tersebut sebenarnya adalah membangun sistem penyimpanan baterai di stasiun pengumpul energi terbarukan agar listrik dapat diintegrasikan ke jaringan.
“Jika hal itu dilakukan, India dapat menyimpan energi tersebut dan menggunakannya pada sore hingga malam hari, alih-alih membuangnya,” kata Garg.
Namun, kapasitas penyimpanan tidak berkembang karena lonjakan besar harga baterai, kelangkaan bahan baku akibat perang di Timur Tengah, serta penurunan nilai mata uang India yang meningkatkan biaya pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan India.
“Banyak proyek penyimpanan yang semula direncanakan akhirnya batal akibat hal tersebut,” tambah Garg.
Namun, persoalan pembiayaan bukan hanya menjadi kendala bagi proyek penyimpanan, melainkan masalah yang melanda seluruh industri.
Meskipun modal global tersedia dalam jumlah besar untuk transisi hijau di negara-negara maju, perusahaan energi bersih India masih kesulitan mengakses pendanaan tersebut, meski negara itu telah membuat kemajuan dalam komitmen energi terbarukannya.
Perkiraan menunjukkan India membutuhkan US$400-500 miliar untuk mencapai target 500 GW energi terbarukan pada 2030. Namun saat ini, sekitar 83% pembiayaan India untuk mitigasi perubahan iklim berasal dari dalam negeri, menurut survei ekonomi pemerintah. Perjanjian Paris secara jelas mewajibkan negara-negara maju menyediakan sumber daya keuangan sebesar US$100 miliar per tahun hingga 2025 kepada negara berkembang untuk aksi iklim mereka, tetapi dana tersebut sulit diperoleh.
“Negara-negara berkembang dan negara dengan perekonomian berkembang di luar China hanya menerima sekitar 15% investasi energi bersih global, meski mencakup sekitar dua pertiga populasi dunia,” kata Sinha.
Menurutnya, India tidak serta-merta membutuhkan negara maju untuk membiayai seluruh proses transisinya. Namun, bantuan berupa pinjaman yang lebih murah, jaminan, serta perlindungan terhadap kerugian akibat perubahan nilai tukar diperlukan agar investor swasta terdorong menanamkan lebih banyak modal di sektor tersebut.
Para pakar mengatakan mengatasi kesenjangan kritis dalam pembiayaan, infrastruktur transmisi, dan penyimpanan akan menjadi sangat penting karena transisi ini berlangsung pada momentum yang menentukan.
India merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia dan menghadapi peningkatan tajam permintaan listrik, yang tumbuh rata-rata lebih dari 7% setiap tahun. Permintaan tersebut diperkirakan semakin meningkat seiring ekspansi industri seperti pusat data dan manufaktur chip.
International Energy Agency memperkirakan permintaan listrik India akan meningkat 80% hingga 2035, kenaikan terbesar di antara negara-negara dengan perekonomian berkembang. Lembaga tersebut juga menyebut ekspansi energi terbarukan India yang kuat sebagai salah satu faktor utama yang memperlambat pertumbuhan emisi di negara-negara berkembang tahun ini, bahkan ketika emisi CO2 terkait energi meningkat lebih tajam di negara-negara maju untuk pertama kalinya sejak 1990-an.
Karena itu, keberhasilan India mencapai target-target tersebut tepat waktu akan memberikan dampak besar terhadap kemampuan dunia dalam memenuhi target iklimnya.
