Para lansia menyeringai menahan sakit sambil berjalan terpincang-pincang dengan tongkat, sementara anak-anak yang terbelalak memandangi sekitar sambil menggendong ayam yang mereka bawa dari rumah yang terpaksa ditinggalkan.
“Rasanya menyenangkan berada di negara saya sendiri,” kata Nazia, 35 tahun, hanya beberapa menit setelah menyeberang dari Pakistan, tempat dia dilahirkan, menuju Afghanistan.
Perlintasan Torkham, yang dikenal sebagai “Zero Point”, menjadi tempat berakhirnya satu kehidupan sulit dan dimulainya kehidupan sulit lainnya.
“Tetapi saya belum pernah ke Afghanistan sebelumnya dan banyak orang di sini bahkan tidak memiliki cukup roti untuk dimakan,” kata Nazia sambil menghela napas ketika berjalan menuju meja registrasi dengan membawa dua anaknya. Meja-meja tersebut dihiasi bendera Taliban berwarna putih dan hitam.
Hampir seluruh keluarganya, delapan saudara perempuan beserta anak-anak mereka, telah dideportasi ke Afghanistan tahun ini dari Pakistan atau Iran.
Mereka merupakan bagian dari pergerakan lintas perbatasan terbesar di dunia.
Selama puluhan tahun, jutaan warga Afghanistan melarikan diri melintasi perbatasan menuju Pakistan dan Iran untuk mencari perlindungan atau pekerjaan. Jumlah warga yang meninggalkan Afghanistan terus meningkat sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021.
Kini, sebagian besar dari mereka dipaksa kembali setelah kedua negara tetangga Afghanistan memperketat penindakan terhadap migran tanpa dokumen. Nazia dan keluarganya memang tidak memiliki dokumen resmi, tetapi PBB dan kelompok hak asasi manusia mengatakan operasi keamanan tersebut telah menjangkau jauh melampaui kelompok itu dan turut menyasar warga Afghanistan yang terdaftar. Bahkan pemerintah Pakistan kini secara terbuka menyatakan bahwa warga Afghanistan yang memiliki kartu Proof of Registration tidak dikecualikan.
Pengusiran tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.
Menurut badan pengungsi PBB, UNHCR, jumlah warga Afghanistan yang dipaksa kembali dari Pakistan dan Iran tahun ini telah mencapai satu juta orang lagi.
“Dalam waktu kurang dari tiga tahun, kami telah melihat enam juta orang, sebuah populasi yang ukurannya sendiri setara dengan negara kecil, kembali ke Afghanistan,” kata Charlie Goodlake, juru bicara UNHCR di Afghanistan.
“Kami belum pernah melihat pergerakan kepulangan dalam skala seperti ini dalam sejarah modern,” tegasnya ketika berdiri di bawah terik matahari di desa tenda dekat perbatasan.
Pemandangannya tandus, dipenuhi tempat penampungan berbahan terpal dan plastik. Banyak di antaranya kini sudah koyak dan rusak. Tempat-tempat tersebut didirikan oleh PBB dan lembaga bantuan lainnya untuk memberikan perlindungan selama beberapa malam bagi orang-orang yang tiba tanpa memiliki tempat untuk dituju.
Banyak dari mereka yang kembali belum menginjakkan kaki di Afghanistan selama puluhan tahun. Sebagian, seperti Nazia, bahkan belum pernah berada di negara tersebut.
“Saya pergi 45 tahun lalu saat invasi Uni Soviet ke Afghanistan dan sebagian besar saudara laki-laki saya lahir di Pakistan,” jelas Sarwar. Dia tiba beberapa hari sebelumnya bersama tujuh saudara laki-laki beserta keluarga mereka, dalam rombongan berjumlah 40 orang, membawa berbagai barang milik mereka yang dijejalkan ke dalam sebuah truk Pakistan yang berjalan lambat.
“Kami tinggal lama di sana, jadi tentu saja hati saya hancur ketika mereka memaksa kami meninggalkan rumah,” katanya.
“Tetapi, di balik semua rasa sakit itu, saya juga bahagia karena akhirnya terbebas dari gangguan polisi Pakistan.”
Setiap keluarga yang kami temui mengatakan mereka mengalami prasangka dan gangguan dari pihak berwenang di Pakistan.
juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan dalam pengarahan di Islamabad pada Minggu bahwa “Pemerintah Pakistan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah setiap bentuk gangguan atau perlakuan buruk terhadap warga Afghanistan di Pakistan. Jika insiden semacam itu terjadi, sifatnya sporadis dan ditangani sepenuhnya sesuai dengan hukum”.
Pakistan dan Iran sama-sama mengatakan bahwa sudah waktunya bagi warga Afghanistan untuk pulang, dengan menuduh sebagian dari mereka menimbulkan risiko keamanan dan sebagian lainnya menjadi beban finansial.
Pengusiran dari Pakistan dan dugaan perlakuan buruk meningkat setelah eskalasi besar pertempuran antara Pakistan dan Afghanistan pada Oktober tahun lalu. Pada Februari, Human Rights Watch menyoroti adanya “penggerebekan dari rumah ke rumah, penggeledahan rumah pada larut malam, dan penangkapan tanpa surat perintah”.
Di Iran, yang tahun lalu mengklaim menampung lebih dari empat juta warga Afghanistan tanpa dokumen, deportasi massal dipercepat setelah perang selama 12 hari antara Iran dan Israel serta Amerika Serikat pada Juni 2025.
Centre for Human Rights in Iran yang berbasis di New York menuduh pihak berwenang memanfaatkan situasi pascaperang untuk “menimbulkan kecurigaan terhadap migran Afghanistan, dengan menuduh mereka melakukan spionase dan mencap mereka sebagai calon mata-mata Israel”.
Badan pengungsi PBB terus menegaskan prinsip kemanusiaan bahwa setiap kepulangan harus dilakukan secara “sukarela, aman, dan bermartabat”.
Namun, di Torkham, Zarina, saudara ipar Sarwar, mengeluhkan masa depan penuh ketidakpastian yang mereka hadapi. “Kami tidak memiliki sumber daya untuk memulai usaha atau mencari nafkah, dan kami bahkan tidak memiliki tenda untuk tempat tinggal.”
Di dalam tenda transit yang tandus, yang hanya memberikan sedikit perlindungan dari suhu panas mencapai 41 derajat Celsius, Zarina duduk bersama sekelompok perempuan dan anak-anak mereka yang tampak cemas.
Apakah mereka khawatir dengan masa depan perempuan dan anak perempuan di negara tempat Taliban melarang perempuan menjalani sebagian besar kehidupan publik, termasuk bersekolah di tingkat menengah dan menempuh pendidikan di universitas?
Zarina, 40 tahun, berbalik dan menggerakkan lengannya seolah menunjuk ke seluruh ruangan. “Lihat mereka, semuanya perempuan. Tentu saja saya khawatir.”
Sebagian warga yang kembali bukan sekadar khawatir, mereka ketakutan.
“Saya tidak keluar dari rumah ini,” kata seorang mantan petugas keamanan Afghanistan kepada kami dengan gugup ketika kami menemuinya jauh dari perbatasan, di sebuah rumah yang diharapkannya aman. Dia sebelumnya dideportasi dari Iran dan kemudian dari Pakistan.
“Kami semua hidup dalam ketakutan, termasuk istri dan anak-anak saya yang juga takut keluar rumah.”
Dia menepis amnesti pemerintah Taliban yang diumumkan beberapa hari setelah Taliban kembali berkuasa. Amnesti tersebut menyatakan bahwa mantan pejabat pemerintah, personel keamanan, dan pegawai negeri tidak akan menghadapi tindakan balasan serta didorong untuk kembali bekerja.
“Saya tidak percaya pada amnesti mereka karena banyak rekan saya telah dibunuh.” Dia mengatakan kasusnya telah didaftarkan ke PBB, tetapi dia dideportasi sebelum dapat dipindahkan ke negara yang lebih aman.
Kesulitan finansial semakin memperparah penderitaan. Pemangkasan tajam bantuan luar negeri di seluruh dunia terasa sangat berat di Afghanistan, sementara Taliban masih menghadapi sanksi yang berkaitan dengan terorisme dan hak asasi manusia.
Pakistan pada Minggu mengonfirmasi bahwa 16.000 warga Afghanistan yang rentan kini telah mendapatkan pengecualian sementara dari deportasi atas dasar kemanusiaan. Keputusan tersebut disambut baik oleh PBB.
Namun, sejumlah sumber memperkirakan jumlah warga Afghanistan di Pakistan yang berisiko mengalami bahaya serius, termasuk perempuan dan anak perempuan yang akan kehilangan akses pendidikan, dapat mencapai 250.000 orang.
Di kompleks Kementerian Luar Negeri yang megah di Kabul, Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi berusaha menunjukkan sikap tegar.
“Tidak diragukan lagi bahwa kami membutuhkan bantuan,” akunya. “Ada tekanan akibat kepulangan mereka, tetapi dalam jangka panjang, hal ini juga akan memberikan manfaat bagi mereka dan Afghanistan.”
Pada tahun-tahun pertama setelah Taliban merebut kekuasaan pada 2021, sejumlah menteri mereka meremehkan persoalan kemanusiaan dengan mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang dibutuhkan.
Kini PBB memperkirakan 21,9 juta orang, hampir separuh populasi Afghanistan, membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup tahun ini. Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, mengatakan pekan lalu bahwa satu juta anak menghadapi kekurangan gizi yang “mengancam jiwa”.
“Tidak ada negara di dunia yang mampu menangani krisis semacam ini sendirian,” kata Goodlake, juru bicara UNHCR, seraya mengakui upaya pemerintah Taliban membantu para warga yang kembali ketika mereka tiba.
Namun, dia menambahkan, “Kami juga tahu bahwa banyak pembatasan dan dekret yang mereka berlakukan, khususnya terhadap perempuan dan anak perempuan, tidak membantu kami mendapatkan dukungan internasional.”
Muttaqi kembali menegaskan sikap pemerintahnya bahwa persoalan seperti pendidikan anak perempuan merupakan “masalah internal” yang harus diselesaikan oleh warga Afghanistan sendiri.
Pembatasan berat terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan menjadi salah satu persoalan utama dalam hubungan internasional Taliban dan telah menimbulkan konsekuensi bagi mereka. Lima tahun setelah kembali berkuasa, baru satu negara, Rusia, yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban.
Namun, ketika ditanya mengenai hal tersebut, Muttaqi menunjuk pada semakin eratnya hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara tetangga seperti China dan India, serta negara-negara Asia Tengah.
Mengenai relatif terisolasinya Kabul dari negara-negara Barat, dia bertanya, “Mereka yang tidak menjalin hubungan dengan kami selama lima tahun terakhir, apa yang telah mereka capai?”
Dia menjawab pertanyaannya sendiri: “Tidak ada.”
Kami mendengar kata itu, “tidak ada”, dari setiap keluarga yang kami temui di Zero Point, tetapi dengan makna yang sangat berbeda.
Mereka semua sedang menjalani kepulangan ke tanah air yang paling berat, memulai kembali kehidupan dari awal, dengan hampir tidak memiliki apa-apa.
