Sejumlah anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat secara terbuka menentang pimpinan partai mereka sendiri dan Presiden AS, Donald Trump, dengan memberikan suara bersama Partai Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang besar yang berisi bantuan miliaran dolar bagi Ukraina serta sanksi baru terhadap Rusia.
DPR AS menyetujui paket tersebut dengan hasil pemungutan suara 226 berbanding 195. RUU itu menjadi langkah pro-Ukraina terbesar yang disahkan parlemen sejak dimulainya masa jabatan kedua Trump.
Paket kebijakan tersebut mencakup sanksi baru terhadap sektor minyak dan gas Rusia, sekaligus meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow.
Ketua DPR AS, Mike Johnson, sebelumnya telah meminta anggota Partai Republik untuk menolak rancangan undang-undang itu. Dalam rapat tertutup pada Rabu, Johnson berargumen bahwa Kongres seharusnya memberi ruang bagi Trump untuk melanjutkan negosiasi dengan Rusia, menurut seorang peserta rapat.
Namun pada akhirnya, 18 anggota Partai Republik serta satu anggota independen yang sering memberikan suara bersama Partai Republik memilih mendukung RUU tersebut.
Langkah itu dipandang sebagai teguran politik terhadap pendekatan Trump dalam menangani perang Rusia-Ukraina. Sejumlah anggota Partai Republik ingin mengirim pesan kepada pimpinan partai bahwa mereka tidak setuju dengan perubahan sikap partai yang dalam beberapa tahun terakhir semakin menjauh dari dukungan kuat terhadap Ukraina.
Isu Ukraina kini menjadi salah satu sumber perpecahan internal Partai Republik. Banyak anggota partai berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak seharusnya terus mengirim bantuan tambahan kepada negara yang dilanda perang tersebut.
Pemberontakan Internal untuk Membawa RUU ke Sidang
Bahkan sebelum dilakukan pemungutan suara, RUU tersebut sudah memicu perlawanan terhadap pimpinan Partai Republik di DPR.
Anggota DPR dari California, Kevin Kiley, yang berstatus independen tetapi sering mendukung Partai Republik, menjadi penandatangan terakhir dalam sebuah discharge petition, mekanisme prosedural yang memungkinkan anggota parlemen memaksa suatu RUU dibahas tanpa persetujuan pimpinan DPR.
Sementara itu, anggota DPR moderat dari Partai Republik, Brian Fitzpatrick, yang juga menjabat sebagai salah satu ketua Congressional Ukraine Caucus, bekerja selama berbulan-bulan bersama anggota Partai Demokrat dari New York, Greg Meeks.
Keduanya berhasil mengumpulkan 218 tanda tangan yang diperlukan untuk mempercepat pembahasan RUU di DPR tanpa persetujuan Johnson.
Sanksi Berat untuk Rusia
RUU tersebut memuat berbagai sanksi ketat terhadap pejabat dan institusi Rusia, termasuk bank-bank besar, perusahaan minyak, dan perusahaan pertambangan.
Selain itu, seluruh produk Rusia yang masuk ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif sebesar 500 persen.
RUU tersebut juga melarang impor minyak mentah Rusia ke Amerika Serikat.
Di sisi lain, paket tersebut memberikan dukungan militer baru bagi Ukraina, termasuk otorisasi penjualan persenjataan senilai 8 miliar dolar AS serta perpanjangan program pinjam-pakai peralatan militer (lend-lease) yang pertama kali diperkenalkan pada era pemerintahan Joe Biden.
Fokus Trump Beralih ke Iran
Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian utama kebijakan luar negeri Trump lebih terfokus pada konflik yang melibatkan Iran.
Akibatnya, perang antara Ukraina dan Rusia terus meningkat intensitasnya dengan keterlibatan Amerika Serikat yang relatif terbatas.
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump belum menunjukkan kemajuan nyata dalam janjinya untuk segera mengakhiri perang tersebut.
Bahkan dalam satu kebijakan yang memicu kritik dari sebagian anggota Partai Republik sendiri, Trump melonggarkan pembatasan terhadap minyak Rusia guna mengurangi dampak kenaikan harga energi global akibat konflik terkait Iran.
Pada saat yang sama, banyak anggota DPR dari Partai Republik lebih ingin partai mereka memusatkan perhatian pada persoalan ekonomi domestik, khususnya harga barang dan biaya hidup, dibandingkan terlibat lebih jauh dalam konflik internasional lainnya.
Nasib RUU Kini Ditentukan Senat
Sejumlah sumber dari Partai Republik dan Partai Demokrat memperkirakan RUU tersebut memang akan lolos di DPR. Namun, masa depannya di Senat masih belum pasti.
Meskipun beberapa senator Partai Republik selama ini dikenal sebagai pendukung Ukraina, belum jelas apakah terdapat cukup suara untuk mencapai ambang batas penting 60 suara yang diperlukan agar RUU dapat melaju.
Apabila Senat akhirnya menyetujui RUU tersebut, maka itu akan menjadi langkah besar pertama Kongres AS terkait perang Rusia-Ukraina sejak paket pendanaan tambahan yang kontroversial pada musim semi 2024, ketika Joe Biden masih menjabat sebagai presiden.
Dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin Kongres memang telah menyetujui berbagai paket bantuan pertahanan untuk Ukraina. Namun, prosesnya kerap menghadapi penolakan dan perdebatan sengit, baik dari Gedung Putih maupun dari kalangan Partai Republik sendiri.
