Gedung satu lantai yang rendah itu baru-baru ini mendapat lapisan cat baru sehingga terlihat cukup layak dari kejauhan.
Namun, sekolah dasar negeri khusus perempuan di Faridabad, distrik di pinggiran ibu kota India, Delhi, tersebut menghadapi berbagai persoalan.
Jalan di depan sekolah di Desa Khedi Kalan dipenuhi lubang-lubang dangkal yang berisi air kotor. Di dalam sekolah, pekerja sosial setempat, Satpal Narwat, menunjukkan bagian plafon yang plesternya mulai berjatuhan.
“Dari luar terlihat baru, tetapi dari dalam sudah rapuh. Empat dari delapan toilet tidak dapat digunakan dan dipenuhi sampah, sementara empat dari sembilan ruang kelas juga telah ditinggalkan karena terlalu berbahaya bagi anak-anak,” katanya. Ia menambahkan, saat musim hujan, “ruang-ruang kelas kebanjiran dan anak-anak tidak memiliki tempat untuk duduk”.
Kasus seperti ini bukanlah kejadian terisolasi. Banyak sekolah, terutama di wilayah pedesaan India, kekurangan dana dan berada dalam kondisi rusak.
India hanya mengalokasikan 4,1% dari produk domestik bruto (PDB) untuk pendidikan. Angka tersebut memang memenuhi ambang batas minimum bawah UNESCO sebesar 4%, tetapi sejumlah negara, termasuk Prancis, Jerman, Australia, Brasil, dan Amerika Serikat, mengalokasikan lebih dari 5% PDB mereka untuk pendidikan. Negara-negara seperti Belgia dan Swedia bahkan mengalokasikan lebih besar lagi.
Para pakar, serta Kebijakan Pendidikan Nasional (NEP) pemerintah India sendiri, merekomendasikan angka 6% sebagai tingkat ideal bagi India.
Menurut data resmi, sebanyak 94.000 sekolah negeri di India ditutup antara tahun ajaran 2014-2015 dan 2024-2025. Sebuah laporan dari Niti Aayog, lembaga pemikir pemerintah, menyebut sebagian sekolah digabungkan sebagai bagian dari upaya merampingkan sistem. Namun, laporan itu juga mengakui bahwa jumlah siswa menurun seiring meningkatnya permintaan terhadap sekolah swasta.
Buruknya kondisi sekolah negeri menjadi fokus kampanye baru Cockroach Janta Party (CJP). Gerakan satire daring tersebut menjadi sorotan global setelah menggelar aksi protes selama berminggu-minggu di Delhi, yang berujung pada pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan bulan lalu.
Protes itu pecah pada Mei setelah NEET, ujian masuk sekolah kedokteran terbesar di India, dibatalkan menyusul kebocoran soal. Akibatnya, hampir dua juta siswa harus mengikuti ujian kembali. Lebih dari 20 siswa meninggal karena bunuh diri, dan keluarga mereka menyalahkan skandal tersebut.
Diberi nama #SchoolThikKaro (#PerbaikiSekolah), kampanye terbaru CJP bertujuan menyoroti infrastruktur sekolah negeri yang semakin rusak sekaligus menekan pemerintah agar segera mengatasinya.
” sekolah negeri, khususnya di pedesaan India, telah diabaikan selama beberapa dekade. Akibatnya, anak-anak yang tumbuh di desa tidak mendapatkan kesempatan yang setara dan akhirnya bekerja di ladang, sebagai buruh harian, atau pekerja konstruksi,” kata pendiri CJP, Abhijeet Dipke
“Ini semata-mata karena mereka tidak mendapatkan fasilitas dan kesempatan yang sama seperti anak-anak di kota-kota besar. Dan itulah yang ingin kami ubah dengan memperbaiki sekolah.”
Pada Kamis, Dipke mengatakan dirinya telah mengunjungi lebih dari 20 sekolah di pedesaan dan “tidak menemukan satu pun sekolah yang benar-benar baik”.
“Tidak ada bangku, tidak ada kamar mandi, tidak ada air minum, tidak ada fasilitas sama sekali. Bahkan hewan pun tidak akan ditempatkan di tempat seperti itu,” katanya.
“Apa yang saya lihat benar-benar menyayat hati. Kondisinya sangat mirip dengan apa yang biasa saya lihat ketika mengunjungi desa saya saat liburan musim panas sekolah. Bahkan setelah 20 tahun, tidak ada yang berubah.”
Dalam beberapa hari terakhir, Dipke dan para pemimpin CJP lainnya membagikan sejumlah video yang memperlihatkan atap bocor, toilet kotor, anak-anak duduk di lantai, serta siswa yang marah kepada pemerintah. Video-video tersebut dibagikan kepada 26 juta pengikut mereka di Instagram.
“Kami ingin memastikan anak-anak memiliki bangku untuk duduk, toilet yang layak, dan air minum bersih. Mereka juga harus memiliki ruang kelas pintar dengan papan digital. Dengan begitu, mereka akan merasa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama seperti anak-anak yang tinggal di kota-kota besar di negara ini,” kata Dipke.
Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi maupun Partai Bharatiya Janata yang dipimpinnya belum memberikan komentar mengenai kampanye tersebut.
Sementara itu, aksi protes CJP di Delhi dan kampanye untuk memperbaiki sekolah tampaknya telah mendorong keberanian para siswa di berbagai penjuru India. Gelombang keluhan pun bermunculan dan memicu aksi perlawanan lokal terhadap pemerintahan yang dituding banyak pihak tidak peduli.
Dengan bermodalkan telepon seluler, para siswa merekam dan mengunggah video ke media sosial. Sejumlah video menjadi viral dan mendorong pemerintah setempat mengambil tindakan.
Setelah sebuah video yang memperlihatkan siswi sekolah di Raigad, Maharashtra, mengejek buruknya kondisi jalan menuju sekolah mereka menjadi viral, pemerintah daerah memperbaiki jalan tersebut.
Di Uttar Pradesh, video lain memperlihatkan para siswa berlari menuju kantor distrik dan menuntut pembangunan jalan menuju sekolah mereka. Video ketiga memperlihatkan sejumlah siswi bertanya kepada seorang pejabat apakah ia bersedia menyekolahkan anaknya sendiri di sekolah dengan kondisi seburuk itu.
Di Jantar Mantar, Delhi, tempat CJP sebelumnya menggelar aksi protes, kelompok tersebut menuntut pengunduran diri Pradhan sekaligus pembenahan sistem pendidikan India dengan meningkatkan akuntabilitas.
Jurnalis dan penulis Nilanjan Mukhopadhyay mengatakan, “pada akhir aksi protes mereka, sudah jelas bahwa masalahnya bukan hanya satu ujian atau pengunduran diri seorang menteri”.
“Orang-orang di sana membicarakan kondisi sekolah dan segala sesuatu yang salah dengan sekolah-sekolah tersebut.”
Mukhopadhyay mengatakan kampanye #FixTheSchool merupakan langkah lanjutan yang jelas dan “cara masyarakat berkontribusi melalui video, dengan menunjukkan berbagai masalah infrastruktur sekolah, menjadi bukti bahwa gerakan ini semakin berkembang”.
“Ini tidak bisa menjadi Jantar Mantar 2.0 karena gerakannya akan jauh lebih lambat dan berlangsung dalam jangka panjang. Namun, CJP akan mendapatkan banyak dukungan untuk kampanye ini karena ada begitu banyak persoalan di sekolah yang bisa dibicarakan,” tambahnya.
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi sekolah negeri adalah kekurangan guru dan tenaga pendukung lainnya, kata Chatar Singh, bendahara Primary Teachers’ Association di negara bagian Haryana, tempat Faridabad berada.
Singh juga merupakan kepala sekolah dasar di Desa Atmadpur. Gedung baru sekolah tersebut, yang didanai melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dari sebuah perusahaan swasta, serta berbagai trofi milik siswa menjadikannya salah satu sekolah dengan fasilitas yang relatif lebih baik di daerah tersebut.
Namun, ketika kami mendekati toilet di dekat gerbang sekolah, bau menyengat langsung tercium. Singh mengatakan toilet tersebut tidak dibersihkan dengan baik selama dua hari terakhir karena petugas kebersihan paruh waktu, yang ditugaskan pemerintah untuk bekerja selama beberapa jam setiap pagi, sedang sakit.
Namun, toilet kotor bukan masalah terbesarnya. Menurut Singh, persoalan utama adalah kekurangan guru.
Sekolah tersebut memiliki 40 guru untuk 910 siswa. Namun, ketika mengunjungi sekolah itu pada Rabu, 30 guru ditugaskan membantu memperbarui daftar pemilih, sementara empat lainnya sedang sakit. Akibatnya, hanya enam guru yang harus menangani seluruh siswa.
“Guru direkrut untuk mengajar, tetapi di seluruh India, pemerintah menugaskan mereka melakukan banyak pekerjaan yang tidak berkaitan dengan pengajaran. Mereka digunakan untuk tugas pemilu dan sensus penduduk. Sebagian besar guru saya ditugaskan memperbarui daftar pemilih sejak Juli. Ini memengaruhi kualitas pendidikan,” katanya.
Ketika ditanya mengapa menurutnya sekolah negeri diabaikan, Singh menjawab, “Apakah anak-anak birokrat, anggota parlemen, dan politisi bersekolah di sekolah saya? Tidak. Mereka mengirim anak-anak mereka ke sekolah swasta karena mereka mampu membayarnya.”
Sebagian besar siswa di sekolah tersebut merupakan anak para pekerja pabrik migran, katanya. “Dan mayoritas berasal dari kasta dan komunitas kurang beruntung. Siapa pun yang mampu membayar akan mengirim anak mereka ke sekolah swasta,” tambahnya.
Pernyataan itu tercermin di berbagai wilayah India. Fenomena tersebut terlihat dari menjamurnya sekolah swasta di kota-kota kecil dan desa-desa.
Di Khedi Kalan, Narwat mengatakan bahwa ketika dirinya tumbuh besar, hanya ada sekolah negeri di sekitar tempat tinggalnya dan ia mendapatkan pendidikan di sana.
Kondisi sekolah dasar untuk perempuan yang semakin rusak itu membuatnya kecewa karena pria berusia 62 tahun tersebut pernah bersekolah di sana dari 1968 hingga 1973.
“Pada masa itu, ini adalah satu-satunya sekolah di desa untuk anak laki-laki dan perempuan,” katanya. “Gedung sekolahnya relatif baru. Ada delapan ruangan dan semuanya dipenuhi siswa.”
Menurutnya, banjir menjadi masalah serius setelah jalan di depan sekolah ditinggikan sekitar 15 tahun lalu, sehingga posisi sekolah menjadi lebih rendah daripada permukaan jalan.
Narwat, yang pensiun sebagai pegawai kantor listrik negara bagian dua tahun lalu, mengatakan dirinya pernah menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang sama. Namun, ia kemudian memindahkan mereka ke sekolah swasta karena fasilitasnya lebih baik.
Narwat kemudian membawa kami ke sekolah dasar kedua di desa tersebut, yang khusus untuk anak laki-laki dan berjarak hanya beberapa ratus meter. Di sana, kegiatan belajar mengajar berlangsung di dua ruangan dan sebuah selasar. Gedung kedua yang memiliki tiga ruang kelas dinyatakan “tidak layak digunakan” dan dihancurkan sekitar lima tahun lalu dengan janji akan dibangun gedung yang lebih baik. Lahan tersebut kini menjadi tempat parkir sepeda.
Selama bertahun-tahun, Narwat telah mengajukan permohonan kepada kepala menteri negara bagian, anggota parlemen, dan pejabat distrik. Ia juga menulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk meminta perbaikan dua sekolah di Khedi Kalan. Namun, menurutnya, hanya sedikit yang berubah.
“Saya menyekolahkan cucu-cucu saya di sekolah swasta,” katanya. “Biayanya sangat mahal, tetapi mereka memiliki semua fasilitas. Di sekolah desa, para guru ditugaskan untuk tugas pemilu dan tidak ada perpustakaan maupun laboratorium.”
Kampanye CJP memberinya harapan bahwa sekolah-sekolah tersebut akhirnya akan mendapat perhatian.
“Saya pikir CJP bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan. Mereka mengajarkan masyarakat untuk berjuang dan tidak takut. Pemerintah memiliki semua kekuasaan dan sumber daya. Sekarang mereka harus menunjukkan kinerja.”
