Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah membentuk satuan tugas baru yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI), yang akan dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton.
“Super Intelligence Force” akan bertugas memastikan AS tetap menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi tersebut serta mengoordinasikan keterlibatan pemerintah dengan masyarakat, kata Trump dalam unggahan pada Minggu.
Ketua Federal Trade Commission Andrew Ferguson dan Wakil Menteri Pertahanan untuk Riset dan Rekayasa Emil Michael juga akan menjadi bagian dari satuan tugas tersebut.
Trump pekan lalu mengatakan akan membentuk sebuah dewan untuk mengawasi keamanan AI setelah para petinggi perusahaan teknologi menandatangani apa yang ia sebut sebagai kesepakatan yang “mengikat secara moral” untuk mengatur teknologi tersebut.
“Super Intelligence Force akan mengoordinasikan keterlibatan pemerintah federal dengan konsumen, kelompok kepentingan publik, organisasi keagamaan, penyedia infrastruktur kritis, dan perusahaan superintelligence,” tulis Trump.
Ia juga menunjuk Direktur Office of Personnel Management Scott Kupor sebagai anggota satuan tugas tersebut, yang akan melapor langsung kepada presiden dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.
Pengumuman tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan dari sejumlah tokoh terkemuka di industri teknologi, termasuk para eksekutif OpenAI dan Anthropic, untuk memperketat regulasi terhadap teknologi AI.
Dalam wawancara yang diterbitkan pada 4 Oktober, CEO OpenAI Sam Altman mengatakan manfaat AI layak membuat masyarakat menerima sebagian risikonya. Ia juga berpendapat bahwa teknologi tersebut harus tetap dapat diakses publik.
“Dunia harus menerima terjadinya sejumlah hal buruk demi manfaat teknologi ini dan agar masyarakat memiliki kendali,” kata Altman kepada buletin teknologi Decoded milik Politico.
Trump sebelumnya menolak seruan untuk memperketat pengawasan dan sebagian besar menyerahkan pengaturan AI kepada perusahaan-perusahaan teknologi itu sendiri.
Kesepakatan yang ditandatangani pada 29 September tersebut mencantumkan tanda tangan para eksekutif perusahaan teknologi besar seperti OpenAI, Anthropic, SpaceX, dan Google.
Pada hari yang sama, Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti istilah AI menjadi “super intelligence”, setelah sebelumnya mengatakan kata “artificial” membuat teknologi tersebut terdengar “palsu”.
Sejumlah pakar mempertanyakan logika perubahan nama tersebut. Mereka berpendapat penggunaan istilah “super intelligence” dapat menimbulkan kebingungan karena istilah tersebut merujuk pada sistem yang lebih maju.
Sejumlah pemimpin teknologi terkemuka bahkan telah mulai menggunakan nama baru tersebut. Salah satunya miliarder Elon Musk, yang pada Minggu mengatakan melalui media sosial bahwa ia akan mengganti nama platform AI milik perusahaannya, SpaceXAI, menjadi SpaceXSI.
“SpaceX adalah perusahaan superintelligence,” tulis Musk.
Bos Tesla tersebut baru-baru ini kembali terlibat dalam pemerintahan AS untuk menjadi bagian dari proyek yang mempelajari masa depan peperangan.
Musk sebelumnya pernah menjabat dalam pemerintahan Trump sebagai kepala badan yang disebut Department of Government Efficiency, sebelum masa jabatannya berakhir setelah perselisihan terbuka dengan Trump.
