Amerika Serikat dan Arab Saudi menandatangani kesepakatan bersejarah yang dilaporkan akan membuka jalan bagi kerajaan Teluk tersebut untuk mengembangkan program nuklir sipil.
Kesepakatan itu disebut sebagai “perjanjian kerja sama nuklir untuk tujuan damai” yang akan memberikan “akses besar bagi perusahaan-perusahaan Amerika dalam program energi nuklir Arab Saudi”, menurut Departemen Energi AS.
Naskah lengkap perjanjian tersebut tidak dipublikasikan. Namun, sejumlah media AS melaporkan bahwa kesepakatan itu berpotensi memungkinkan Arab Saudi memperkaya uranium di masa depan. Uranium yang diperkaya dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membuat senjata nuklir.
Para pakar menilai hal itu akan menjadi preseden pertama bagi Amerika Serikat dan berpotensi meningkatkan risiko proliferasi nuklir di kawasan Timur Tengah yang selama ini sudah diliputi ketidakstabilan.
Departemen Energi AS menyebutkan bahwa selain perjanjian kerja sama tersebut, kedua negara juga menandatangani “perjanjian pengamanan bilateral”.
“Dua perjanjian ini bersama-sama menjadi landasan hukum bagi kemitraan selama puluhan tahun bernilai miliaran dolar AS (sekitar puluhan hingga ratusan triliun rupiah), yang mendukung berbagai tujuan ekonomi dan strategis prioritas, termasuk pencegahan proliferasi nuklir,” demikian bunyi pernyataan Departemen Energi AS.
Pemerintah Arab Saudi juga merilis pernyataan yang menyebut kesepakatan tersebut “merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sudah terjalin antara kedua negara di sektor energi”. Pemerintah Saudi menambahkan bahwa penandatanganan ini dilakukan setelah pemimpin Arab Saudi berkunjung ke Washington pada November tahun lalu.
Pengumuman kesepakatan itu muncul ketika konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin meningkat. Arab Saudi, yang selama ini menjadi sekutu utama AS, menjadi tuan rumah bagi sejumlah pangkalan militer Amerika yang telah menjadi sasaran serangan Iran. Pengumuman tersebut juga datang dua hari setelah kelompok Houthi di Yaman, yang merupakan sekutu Iran, mengumumkan “blokade maritim” terhadap kerajaan tersebut.
Rincian spesifik mengenai kesepakatan nuklir belum diungkapkan. Namun, laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa setelah melakukan studi bersama dengan Amerika Serikat, Arab Saudi kemungkinan akan diizinkan memperkaya uranium di wilayahnya sendiri untuk memproduksi bahan bakar di fasilitas pengayaan yang dibangun AS, sehingga tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar nuklir.
Skema tersebut diperkirakan bernilai miliaran dolar AS bagi Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan AS berpeluang terlibat dalam pembangunan fasilitas pengayaan uranium yang dapat menghasilkan bahan bakar pembangkit listrik, sekaligus memiliki potensi untuk digunakan dalam pembuatan senjata nuklir.
“Yakinlah bahwa perjanjian ini memenuhi standar tertinggi dalam keselamatan nuklir dan pencegahan proliferasi, dengan mengandalkan teknologi nuklir serta para ilmuwan terbaik di dunia yang dikembangkan di Amerika Serikat,” kata Menteri Energi AS Chris Wright dalam sebuah pernyataan.
Departemen Energi AS menyatakan kesepakatan tersebut akan memperkuat keamanan Amerika Serikat dan kawasan, sekaligus mempertahankan standar tinggi dalam keselamatan, keamanan, serta pencegahan proliferasi nuklir, dan memperkuat daya saing Amerika Serikat di bidang teknologi nuklir sipil.
Pakar nuklir dan sejumlah mantan pejabat di Israel, sekutu utama AS di Timur Tengah, menyampaikan kekhawatiran bahwa rencana tersebut pada akhirnya dapat membuka jalan bagi Arab Saudi untuk mengembangkan senjata nuklir. Meski demikian, banyak ahli menilai proses tersebut kemungkinan memerlukan waktu puluhan tahun dan akan menghadapi penolakan dari komunitas internasional.
Direktur Program Timur Tengah di lembaga kajian Defense Priorities yang berbasis di AS, Rosemary Kelanic, mengatakan akan menjadi sesuatu yang “sangat mengejutkan” apabila kesepakatan itu benar-benar memberikan izin kepada Arab Saudi untuk memiliki fasilitas pengayaan uranium.
“Amerika Serikat belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Kami tidak pernah membantu negara lain melakukan pengayaan uranium di wilayahnya sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa alasan utama kebijakan tersebut adalah karena “jika sebuah negara mampu memproduksi sendiri bahan bakar nuklirnya, maka risikonya akan jauh lebih besar” untuk mengembangkan senjata nuklir.
Perjanjian tersebut selanjutnya akan dikirim ke Kongres Amerika Serikat untuk ditinjau.
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik maupun Partai Demokrat diperkirakan akan menentang kesepakatan tersebut, meskipun Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump saat ini menguasai mayoritas di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menepis kekhawatiran bahwa Arab Saudi pada akhirnya dapat mengembangkan senjata nuklir.
“Amerika Serikat tidak akan membuat kesepakatan dengan negara mana pun di dunia yang berpotensi menimbulkan risiko proliferasi,” kata Rubio kepada wartawan saat melakukan perjalanan di Filipina.
Sejumlah anggota Partai Demokrat yang menolak kesepakatan itu mengingatkan bahwa ketika masih menjadi senator, Rubio pernah mendukung undang-undang “No Nuclear Weapons for Saudi Arabia Act”, yang mengharuskan setiap kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi mendapat persetujuan Kongres.
Senator Demokrat dari Massachusetts, Edward Markey, mengeluarkan pernyataan yang mengecam Rubio dan Trump. Ia mengatakan bahwa “kemunafikan mereka hanya bisa ditandingi oleh kecerobohan mereka.”
“Mereka membiarkan Arab Saudi, sebuah negara yang agresif dan otoriter, mengembangkan teknologi senjata nuklir, sementara pada saat yang sama memulai perang dengan Iran dengan dalih mencegah Iran memiliki bom nuklir,” ujar Markey.
Apabila klausul mengenai pengayaan uranium benar-benar dimasukkan ke dalam perjanjian, maka kesepakatan ini akan berbeda dengan perjanjian nuklir yang ditandatangani Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab pada 2009. Dalam perjanjian tersebut, UEA tidak memproduksi sendiri bahan bakar nuklirnya dan menerima berbagai pembatasan lainnya.
Karena itu, kesepakatan baru ini juga diperkirakan akan menuai kritik dari para pegiat pencegahan proliferasi nuklir yang berupaya membatasi bertambahnya jumlah senjata nuklir di dunia.
Arab Saudi telah melobi agar kesepakatan semacam ini terwujud selama bertahun-tahun di bawah beberapa pemerintahan presiden AS. Namun sebelumnya, Washington mensyaratkan agar Riyadh mengakui Israel sebagai negara dan menormalisasi hubungan diplomatik serta ekonomi dengan sekutu utama AS tersebut.
Menurut laporan media AS, syarat tersebut kini tampaknya telah dihapus dari kesepakatan.
Selama menjabat di Gedung Putih, Trump berupaya membangun hubungan yang lebih erat dengan Arab Saudi.
Selain manfaat strategis dan ekonomi yang diperkirakan akan diperoleh melalui kesepakatan ini, salah satu alasan lain yang diduga mendorong percepatan perjanjian adalah karena Rusia dan China dilaporkan juga sedang membahas kerja sama serupa dengan Arab Saudi, sehingga Amerika Serikat tidak ingin kehilangan peluang tersebut.
Kesepakatan ini menjadi kemenangan diplomatik besar bagi Arab Saudi dan berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Namun, dampaknya kemungkinan tidak akan terasa dalam waktu dekat dan bisa baru terlihat beberapa tahun, bahkan puluhan tahun mendatang.
Isu nuklir telah menjadi pusat ketegangan berkepanjangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Washington serta Tel Aviv menyatakan bahwa salah satu alasan mereka menyerang Iran pada Februari lalu adalah untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir, tuduhan yang terus dibantah oleh pemerintah Iran.
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, yang menjadi pemimpin de facto kerajaan, mengatakan kepada CBS News pada 2018 bahwa negaranya tidak berencana memiliki senjata nuklir. Namun ia menegaskan, “tanpa keraguan, jika Iran berhasil mengembangkan bom nuklir, kami akan segera melakukan hal yang sama secepat mungkin.”
