Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan penasihat senior Gedung Putih Stephen Miller pada Kamis menyerukan kepada para diplomat dari 67 negara untuk mempertahankan peradaban mereka dari apa yang mereka sebut sebagai ancaman “teror sayap kiri”. Keduanya menggambarkan ancaman tersebut sebagai bahaya serius bagi Amerika Serikat.
Dalam pidato yang hampir seluruhnya berfokus pada situasi di Amerika Serikat, Miller menekankan perlunya memerangi apa yang ia sebut sebagai “kanker mematikan bagi peradaban”. Ia mengklaim bahwa terorisme sayap kiri, jika dibiarkan berkembang, “pada akhirnya selalu berujung pada gulag”, merujuk pada sistem kamp kerja paksa di era Uni Soviet.
Miller juga berpendapat bahwa sistem politik, hukum, dan peradilan Amerika Serikat tidak akan dapat berfungsi apabila ancaman kekerasan dan teror dibiarkan tanpa kendali. Ia turut mengecam para demonstran Antifa dengan menyebut mereka sebagai sosok yang “rusak”, serta mengatakan bahwa “penampilan luar mereka merupakan cerminan dari kebencian yang ada di dalam diri mereka.”
“Risiko terbesar yang kita hadapi adalah institusi-institusi kita telah menjadi terlalu lunak dan terlalu penakut untuk mampu mempertahankan diri dari ancaman yang mematikan,” kata Miller di hadapan perwakilan lebih dari 60 negara serta sejumlah pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump di Departemen Luar Negeri AS.
“Jika peradaban adalah rumah Anda, maka Anda harus mempertahankannya dengan semangat dan kekuatan yang sama seperti ketika seorang penyusup memasuki rumah tempat keluarga Anda tinggal,” lanjutnya.
Pertemuan tingkat menteri tersebut diselenggarakan untuk menghimpun dukungan negara-negara mitra dalam menyusun strategi menghadapi apa yang disebut sebagai kebangkitan kelompok ekstrem kiri. Beberapa jam setelah acara berlangsung, Rubio mengumumkan kebijakan pembatasan visa baru yang ditujukan kepada “anggota kelompok Teroris Sayap Kiri dan kelompok lain yang bersekutu.”
Pemerintahan Trump Jadikan Ekstremisme Sayap Kiri sebagai Prioritas
Pemerintahan Trump menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas “ekstremis sayap kiri yang melakukan kekerasan, termasuk kelompok anarkis dan antifasis,” merupakan salah satu ancaman terorisme utama terhadap Amerika Serikat.
Namun, sejumlah mantan pejabat pemerintah menilai isu tersebut telah dipolitisasi. Menurut mereka, ancaman dari kelompok ekstrem kiri tidak sebanding dengan ancaman yang ditimbulkan kelompok seperti ISIS maupun kelompok ekstrem kanan. Bahkan, ancaman dari ekstrem kanan sama sekali tidak dimasukkan dalam strategi kontra-terorisme pemerintahan Trump yang dirilis pada Mei lalu.
Sejumlah pengkritik juga mengkhawatirkan bahwa strategi tersebut merupakan upaya membesar-besarkan ancaman untuk menyasar kelompok-kelompok berhaluan kiri yang menentang kebijakan Presiden Trump.
Rubio mengatakan ancaman tersebut selama ini sering dianggap sebagai “khayalan kaum kanan” atau bahkan “konspirasi fasis yang berbahaya”. Namun, menurutnya, kebangkitannya kini menjadi “kenyataan yang tidak dapat disangkal” dan dapat dibandingkan dengan aksi-aksi kelompok kiri radikal pada dekade 1970-an.
“Mereka bisa menyebut diri anti-kapitalis, anti-imperialis, komunis, anarkis, ataupun Marxis, tetapi karakter dasarnya selalu sama,” ujar Rubio.
Ia kemudian mengajak negara-negara peserta untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam mengidentifikasi dan memetakan ancaman tersebut serta membangun kembali arsitektur kontra-terorisme internasional.
“Melalui pertukaran intelijen dan informasi, strategi penegakan hukum yang terkoordinasi, serta pelacakan dan gangguan terhadap aliran pendanaan, kita akan membongkar jaringan-jaringan ini sedikit demi sedikit,” kata Rubio.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang juga berbicara dalam sesi pembukaan, mengatakan kementeriannya tengah memperluas upaya mengidentifikasi organisasi yang diduga menyalahgunakan badan amal dan organisasi nirlaba sebagai sarana pendanaan ilegal bagi aktivitas terorisme sayap kiri.
Pertemuan Diikuti 67 Negara
Pertemuan yang digelar Rubio berlangsung ketika isu tersebut semakin menjadi fokus utama kebijakan domestik pemerintahan Trump, sekaligus di tengah meningkatnya spekulasi mengenai masa depan politik Rubio.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan sebanyak 67 negara menghadiri pertemuan tersebut. Sebagian besar berasal dari kawasan Eropa, sementara peserta lainnya datang dari Asia dan Belahan Barat. Israel menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang hadir dalam forum tersebut.
Sebagian besar delegasi tidak dipimpin langsung oleh menteri luar negeri masing-masing negara, melainkan oleh duta besar atau pejabat teknis. Sejumlah sumber menyebut rendahnya tingkat representasi itu dipengaruhi jadwal yang padat, mengingat undangan baru dikirimkan pada awal Juli.
Mantan Pejabat Nilai Ancaman Dibesar-besarkan
Sejumlah mantan pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan pertemuan tersebut tampaknya merupakan bagian dari upaya pemerintahan Trump memperbesar persepsi ancaman ekstremisme sayap kiri demi mendukung agenda politik dalam negeri. Mereka menilai gambaran yang disampaikan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ian Moss, mantan wakil koordinator kontra-terorisme Departemen Luar Negeri pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, mengatakan pemerintah memang memantau seluruh bentuk terorisme, termasuk yang berasal dari kelompok kiri.
“Namun fakta dan data, baik di Amerika Serikat maupun di luar negeri, menunjukkan bahwa ekstremisme sayap kiri bukanlah ancaman dengan tingkat yang sama seperti terorisme sayap kanan, kekerasan ekstremis sayap kanan, ataupun kekerasan yang dilakukan kelompok jihadis,” ujar Moss, yang kini menjadi pengacara di firma Jenner & Block.
Menurutnya, masih ada bentuk-bentuk ekstremisme ideologis lain yang jauh lebih mengkhawatirkan.
“Sebagai contoh adalah kekerasan yang dilakukan kelompok Islamis, serta kelompok ekstrem kanan atau teroris supremasi kulit putih, yang merupakan ancaman nyata baik di dalam maupun luar negeri. Namun isu itu justru tampaknya tidak menjadi fokus pemerintahan saat ini,” katanya.
Michael Duffin, mantan penasihat senior kontra-terorisme Departemen Luar Negeri, juga menyampaikan pandangan serupa.
Selama sembilan tahun menangani isu kontra-terorisme, ia mengatakan tidak pernah melihat ekstremisme sayap kiri mencapai tingkat ancaman yang layak menjadi prioritas setinggi itu.
“Tidak ada unsur ekstremis yang melakukan kekerasan maupun organisasi di kubu kiri yang dapat membenarkan pengerahan sumber daya sebesar ini,” kata Duffin
Duffin termasuk di antara banyak pejabat Departemen Luar Negeri yang menangani kontra-terorisme dan diberhentikan tahun lalu dalam gelombang perombakan besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Trump.
Antifa Kembali Menjadi Sorotan
Pada November tahun lalu, pemerintahan Trump menetapkan empat kelompok Antifa di Eropa sebagai organisasi teroris.
Sepanjang masa jabatan kedua Trump, pemerintahannya juga meningkatkan tekanan terhadap kelompok-kelompok yang diduga merupakan ekstremis sayap kiri di dalam negeri.
Trump bahkan menetapkan gerakan antifasis Antifa sebagai organisasi yang disebutnya sebagai “organisasi teroris domestik”. Meski demikian, lembaga-lembaga penegak hukum Amerika Serikat selama ini kesulitan mendefinisikan Antifa secara jelas, termasuk mengenai struktur organisasinya, jumlah anggotanya, lokasi cabang-cabangnya, maupun informasi dasar lainnya.
