Dibutuhkan 58 hari tanpa makanan untuk mengubah peta India.
Ketika Potti Sriramulu memulai aksi mogok makan pada Oktober 1952, ia menuntut sesuatu yang selama ini berulang kali ditolak Perdana Menteri India saat itu, Jawaharlal Nehru, yakni pembentukan negara bagian terpisah bagi penutur bahasa Telugu. Sriramulu, seorang pengikut Mahatma Gandhi yang dikenal pendiam dan sebelumnya telah beberapa kali melakukan aksi mogok makan demi berbagai isu sosial, meyakini bahwa hanya pengorbanan diri yang mampu memaksa pemerintah pusat di New Delhi mendengarkan tuntutannya.
Keyakinannya terbukti.
Pada hari ke-58, Sriramulu meninggal dunia. Massa kemudian turun ke jalan di berbagai wilayah berpenduduk penutur bahasa Telugu. Gedung-gedung pemerintah diserang, jalur kereta api diblokir, dan sejumlah orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan yang menyusul.
Beberapa hari kemudian, Nehru mengumumkan pembentukan Negara Bagian Andhra. Dalam beberapa tahun berikutnya, India membentuk Komisi Reorganisasi Negara Bagian yang kemudian mengubah pembagian wilayah negara berdasarkan bahasa.
Hanya sedikit aksi protes individu yang meninggalkan jejak sedalam itu dalam sejarah India.
“Potti Sriramulu kini menjadi sosok yang terlupakan. Ini sangat disayangkan, karena ia memberikan pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang sering disadari, baik terhadap sejarah maupun geografi negaranya,” tulis sejarawan Ramachandra Guha.
Perut kosong seorang pria telah membantu menggambar ulang peta demokrasi terbesar di dunia.
Mungkin karena itulah, lebih dari tujuh dekade kemudian, aksi mogok makan masih menjadi bentuk protes yang secara naluriah dipilih banyak warga India.
Contoh terbaru adalah pendidik sekaligus aktivis iklim Sonam Wangchuk, yang aksi mogok makan tanpa batas waktunya memicu kekhawatiran luas akibat kondisi kesehatannya yang terus memburuk.
Pria berusia 59 tahun itu telah bertahan selama 19 hari hanya dengan mengonsumsi air garam. Berat badannya turun lebih dari sembilan kilogram saat melakukan aksi protes untuk mendukung gerakan satir daring bernama Cockroach Janta Party (CJP) yang menuntut reformasi pendidikan.
Di tengah meningkatnya desakan agar Wangchuk menghentikan aksi tersebut, Pengadilan Tinggi Delhi memerintahkan pemerintah untuk memantau kondisi kesehatannya dan memberikan perawatan medis apabila diperlukan.
Mogok Makan, Tradisi Politik yang Mengakar di India
Hampir tidak ada negara yang menjadikan mogok makan sebagai bagian dari kehidupan politiknya seperti India.
Di berbagai negara lain, aksi protes umumnya dilakukan dengan memblokade jalan atau menggelar demonstrasi. Di India, cara-cara itu juga dilakukan, tetapi banyak demonstran memilih satu bentuk protes lain: berhenti makan.
Tradisi tersebut telah ada jauh sebelum India menjadi negara modern.
Agama Hindu, Buddha, dan Jainisme sama-sama memberikan makna moral terhadap praktik pengendalian diri melalui puasa.
Mahatma Gandhi kemudian mengubah tradisi kuno itu menjadi instrumen politik modern. Baginya, mogok makan bukanlah bentuk pemerasan politik, melainkan tindakan menanggung penderitaan yang bertujuan membangkitkan hati nurani, bukan memaksa lawan.
Sejak 1918 hingga pembunuhannya pada 1948, Gandhi berkali-kali melakukan mogok makan untuk memprotes kekerasan antaragama, diskriminasi kasta, dan konflik politik.
Aksi tersebut menjadikan piring kosong sebagai salah satu simbol paling kuat dalam perjuangan kemerdekaan India.
Menurut salah satu catatan, Gandhi sedikitnya melakukan 15 aksi mogok makan besar. Yang terlama berlangsung selama 21 hari, sedangkan aksi terakhirnya pada Januari 1948 berlangsung lima hari dan berkontribusi memulihkan perdamaian komunal di Delhi.
“Mogok makan adalah pilihan terakhir menggantikan pedang,” tulis Gandhi pada 1948, menjelang aksi mogok makan terakhirnya.
Ketika Gandhi melakukan mogok makan di Kalkuta (kini Kolkata) pada 1947 untuk menghentikan kerusuhan berdarah antarumat beragama, surat kabar The Statesman yang dimiliki Inggris menulis bahwa mereka selama bertahun-tahun tidak sepakat dengan penggunaan mogok makan sebagai alat politik. Namun, menurut surat kabar tersebut, belum pernah Gandhi melakukan aksi mogok makan untuk tujuan yang lebih sederhana dan lebih bermartabat daripada upaya menghentikan pertumpahan darah itu.
Dari Gerakan Antikorupsi hingga Hak Asasi Manusia
India yang merdeka mewarisi tradisi tersebut.
Aksi mogok makan kemudian digunakan untuk memperjuangkan hak-hak petani, kebijakan afirmatif, perlindungan lingkungan, undang-undang antikorupsi, hingga pencabutan berbagai regulasi keamanan yang kontroversial.
Pada 2011, aksi mogok makan selama 13 hari yang dilakukan aktivis Anna Hazare menghidupkan kembali gerakan antikorupsi yang sempat menyita perhatian nasional.
Sementara itu, Irom Sharmila memprotes Undang-Undang Kewenangan Khusus Angkatan Bersenjata (AFSPA) di India timur laut dengan menolak makan selama 16 tahun. Ia bertahan hidup karena diberi makan secara paksa melalui selang yang dimasukkan lewat hidung.
Aktivis sosial Medha Patkar juga berulang kali melakukan mogok makan berkepanjangan guna menuntut kompensasi yang adil serta pemulihan bagi masyarakat yang terdampak proyek pembangunan bendungan besar.
“Mogok makan merupakan bentuk protes yang bersifat global, bukan hanya milik India,” kata antropolog Universitas Connecticut, Sayantan Saha Roy, yang meneliti politik mogok makan.
Menurutnya, di berbagai wilayah Kekaisaran Inggris, mogok makan berkembang sebagai bahasa bersama perjuangan demokrasi dan antikolonial, digunakan oleh gerakan hak pilih perempuan di Inggris maupun kaum nasionalis di Irlandia dan India.
“Namun di India, ketika pemerintah sering kali tidak responsif, para demonstran melihat mogok makan sebagai satu-satunya cara untuk memaksa penguasa bertindak,” ujarnya.
Saha Roy menilai Gandhi berhasil mengubah mogok makan menjadi tindakan moral dan politik yang bertahan hingga kini.
“Di tengah dunia politik yang dipenuhi kepentingan pribadi, aksi mogok makan menonjol sebagai bentuk pengorbanan diri. Ketika tubuh seorang demonstran semakin melemah, tekanan moral dan politik terhadap pemerintah justru meningkat.”
Namun, menurutnya, tekanan tersebut hanya akan efektif apabila ada publik yang memperhatikannya.
“Mogok makan harus memiliki unsur pertunjukan agar mampu meyakinkan masyarakat. Sasaran utamanya bukan hanya pemerintah, tetapi juga publik, karena kemarahan masyarakat dapat memberi tekanan kepada penguasa.”
Ia mencontohkan aksi mogok makan para nasionalis Irlandia pada 1970-an dan 1980-an.
“Mereka berusaha menggerakkan opini publik Irlandia dengan menunjukkan penderitaan mereka secara nyata dan bahkan siap menghadapi kematian. Tubuh pelaku mogok makan menjadi bukti nyata kekejaman negara.”
“Namun tidak ada jaminan publik akan merespons. Itulah yang membuat mogok makan menjadi bentuk protes yang sangat berisiko.”
Senjata Moral atau Bentuk Pemaksaan?
Meski memiliki kekuatan moral, mogok makan juga tidak luput dari kritik.
Jika Gandhi mengangkat mogok makan sebagai senjata moral, tokoh besar India sekaligus penyusun utama konstitusi, B.R. Ambedkar, justru memandangnya dengan skeptis setelah India merdeka.
Dalam pidato bersejarah pada 1949, Ambedkar mengatakan bahwa setelah tersedia jalur konstitusional, metode seperti mogok makan dan pembangkangan sipil seharusnya digantikan oleh proses demokrasi.
Ia memperingatkan bahwa jika praktik tersebut terus dipertahankan, maka itu akan menjadi “tata bahasa anarki“.
“Semakin cepat metode itu ditinggalkan, semakin baik bagi kita,” katanya.
Perdebatan tersebut tidak pernah benar-benar berakhir.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pihak kembali mempertanyakan apakah aksi mogok makan hingga mempertaruhkan nyawa masih pantas dilakukan dalam negara demokrasi yang memiliki mekanisme konstitusional.
Saat Anna Hazare melakukan mogok makan pada 2011, filsuf politik Pratap Bhanu Mehta menulis bahwa aksi semacam itu dapat berubah menjadi “alat pemaksaan yang sangat kuat“.
Jika dikaitkan dengan figur yang memiliki kewibawaan moral luar biasa, tulis Mehta, mogok makan sampai mati dapat berubah menjadi bentuk “pemerasan politik“.
Sikap skeptis masyarakat pun semakin berkembang.
Media sosial dipenuhi lelucon mengenai politisi yang diam-diam makan saat mengaku sedang berpuasa atau mengakhiri aksi mogok makan dengan jamuan makan mewah.
Sebagian aksi mogok makan hanya berlangsung beberapa jam, sementara lainnya dikemas sebagai pertunjukan media lengkap dengan panggung, spanduk, dan siaran langsung televisi.
Dengan kata lain, tidak setiap perut kosong memiliki kekuatan politik yang sama.
Sejarah tampaknya membuktikan hal tersebut.
Kematian Sriramulu berhasil mengubah struktur federal India.
Aksi Hazare sempat membangkitkan gerakan antikorupsi nasional, tetapi gaungnya cepat mereda.
Sharmila menjadi simbol perlawanan yang diakui dunia, meskipun undang-undang yang diprotesnya tetap berlaku.
Di Persimpangan Politik dan Krisis Medis
Bagi kalangan medis, aksi mogok makan berkepanjangan juga menimbulkan dilema.
Setelah dua pekan tanpa makanan, tubuh mulai menguraikan otot selain lemak sebagai sumber energi.
Gangguan keseimbangan elektrolit dapat memicu gangguan irama jantung yang berakibat fatal. Bahkan, pemberian makanan kembali secara terlalu cepat juga dapat menimbulkan komplikasi serius.
Karena itu, setiap aksi mogok makan yang berkepanjangan selalu berlangsung di antara dua dunia sekaligus: protes politik dan keadaan darurat medis.
Pemerintah pun memahami risiko tersebut.
Membawa pelaku mogok makan ke rumah sakit dan memberikan makanan secara paksa menjadi langkah yang kerap dilakukan.
Seiring kondisi Wangchuk yang semakin lemah, para pemimpin oposisi, aktivis, seniman, dan musisi telah mendesaknya untuk mengakhiri aksi tersebut.
Meski demikian, di balik berbagai kritik dan sinisme, India tampaknya belum sepenuhnya meninggalkan keyakinan bahwa penderitaan yang dipilih secara sukarela masih mampu menggerakkan politik dengan cara yang tidak dapat dicapai melalui pidato semata.
Menurut Saha Roy, aksi Wangchuk mengikuti jejak Gandhi.
“Dalam menunjukkan penderitaannya kepada publik, Wangchuk tampaknya sedang mengikuti jalan Gandhi. Semakin kesehatannya memburuk, semakin besar perhatian terhadap aksinya dan semakin tinggi pula tekanan politik terhadap pemerintah. Bagaimana akhirnya nanti, kita masih harus menunggu.”
Apakah perut kosong Wangchuk nantinya benar-benar mampu mengubah pandangan para pengambil keputusan, atau sekadar menjadi satu lagi pengorbanan yang gagal membawa perubahan, kemungkinan tidak hanya akan menentukan nasib aksi protesnya, tetapi juga masa depan salah satu tradisi politik tertua di India.
