Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya akan berbicara langsung dengan pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, terkait kemungkinan penjualan senjata AS ke pulau tersebut — langkah yang dinilai sebagai penyimpangan besar dari tradisi diplomatik Washington.
Pemimpin AS dan Taiwan tidak pernah berbicara langsung sejak 1979, ketika Washington memutus hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan untuk mengakui pemerintah China di Beijing.
Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah mengesampingkan kemungkinan merebut pulau itu dengan kekuatan militer. Lai, yang mulai menjabat pada 2024, dikenal mendorong salah satu upaya paling agresif dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat pertahanan Taiwan.
Amerika Serikat selama ini mendukung Taiwan dan secara hukum wajib membantu kemampuan pertahanan diri pulau tersebut. Namun Washington juga harus menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dengan China.
Saat ditanya pada Rabu apakah ia berencana berbicara dengan Lai sebelum mengambil keputusan soal penjualan senjata AS, Trump menjawab:
“Saya akan berbicara dengannya. Saya berbicara dengan semua orang… kami akan mengurus itu, masalah Taiwan.”
Trump juga memuji hubungannya dengan Presiden China Xi Jinping sebagai “luar biasa”, menyusul pertemuan puncak selama dua hari di Beijing pekan lalu.
Pada 1979, AS mengesahkan Taiwan Relations Act yang menyatakan bahwa Washington dapat “menyediakan senjata bersifat defensif” bagi Taiwan. Aturan inilah yang menjadi dasar berlanjutnya penjualan senjata AS ke Taiwan hingga sekarang.
Trump mengatakan dirinya belum memutuskan apakah paket penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS (sekitar £10,4 miliar) ke Taiwan akan dilanjutkan. Paket itu dilaporkan mencakup peralatan anti-drone dan sistem rudal pertahanan udara.
Menurut laporan Financial Times, Beijing saat ini menunda persetujuan kunjungan pejabat kebijakan tertinggi Pentagon, Elbridge Colby, karena China disebut tidak akan menyetujui kunjungan tersebut sampai Trump memutuskan sikap terkait kesepakatan senjata itu.
Pekan lalu, saat kembali dari Beijing menggunakan Air Force One setelah bertemu Xi, Trump juga ditanya soal penjualan senjata ke Taiwan. Ia mengatakan akan “mengambil keputusan dalam waktu yang cukup dekat”.
“Saya harus berbicara dengan orang yang sekarang memimpin Taiwan — kalian tahu siapa dia,” kata Trump.
Selama kunjungannya ke Beijing, China menegaskan bahwa Taiwan merupakan salah satu isu terbesar dalam hubungan dengan Amerika Serikat. Xi bahkan memperingatkan potensi “konflik” antara dua kekuatan besar tersebut jika isu Taiwan ditangani secara keliru.
Meski Trump meremehkan kemungkinan konflik antara AS dan China terkait Taiwan, ia mengakui Xi memiliki pandangan yang “sangat kuat” mengenai pulau itu.
“Saya tidak membuat komitmen ke arah mana pun,” ujar Trump kepada wartawan di Air Force One pekan lalu.
Sejak pertemuan Trump dan Xi, Lai mengeluarkan pernyataan bahwa Taiwan adalah “negara demokratis yang berdaulat dan merdeka”, serta menegaskan perdamaian di Selat Taiwan tidak akan “dikorbankan atau diperdagangkan”.
Lai juga menekankan bahwa penjualan senjata AS merupakan “faktor kunci dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan”.
Ini bukan pertama kalinya Trump melanggar tradisi diplomatik terkait Taiwan. Pada 2016, saat masih menjadi presiden terpilih, ia pernah berbicara dengan pemimpin Taiwan saat itu, Tsai Ing-wen. China kemudian melayangkan protes resmi kepada Washington atas percakapan tersebut.
Trump juga mengatakan dirinya telah membahas penjualan senjata itu “secara sangat rinci” dengan Xi — sebuah pernyataan yang juga dianggap mengejutkan jika benar terjadi.
Pada 1982, AS pernah memberikan jaminan kepada Taiwan bahwa Washington tidak akan berkonsultasi dengan Beijing terkait penjualan senjata ke Taiwan. Namun ketika ditanya soal komitmen itu saat pulang dari Beijing, Trump mengatakan era 1980-an “sudah sangat lama”.
Desember lalu, AS menyetujui penjualan senjata senilai 11 miliar dolar AS (sekitar £8,2 miliar) kepada Taiwan — salah satu yang terbesar sepanjang sejarah — yang memicu kemarahan Beijing.
Di bawah kepemimpinan Lai, Taiwan secara signifikan meningkatkan anggaran pertahanan untuk menghadapi tekanan militer China yang terus meningkat.
Banyak warga Taiwan menganggap diri mereka bagian dari bangsa yang terpisah dari China. Namun sebagian besar tetap mendukung status quo, yakni Taiwan tidak secara resmi menyatakan kemerdekaan dari China maupun bergabung dengan Beijing.
