Presiden Israel Isaac Herzog mulai menggelar konsultasi dengan sejumlah partai politik untuk menentukan siapa yang akan diberi mandat membentuk pemerintahan koalisi baru. Langkah ini dilakukan setelah Herzog menerima hasil resmi pemilihan umum pekan lalu yang tidak menghasilkan pemenang dengan mayoritas jelas.
Herzog memperingatkan para pemimpin partai bahwa “tidak semua komitmen dan janji dapat dipenuhi” jika mereka ingin menghindari pemilihan umum ulang.
Blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun kubu rivalnya, Gadi Eisenkot, sama-sama gagal memperoleh mayoritas kursi di parlemen.
Sebelumnya, pejabat pemilu menyatakan tidak menemukan bukti adanya kecurangan. Mereka juga menegaskan bahwa tuduhan tanpa dasar dari kubu Netanyahu, yang menyebut partai-partai pimpinan Arab telah “mencuri” kemenangan dalam pemilu, tidak cukup menjadi alasan untuk menunda pengesahan hasil pemungutan suara.
Dinas keamanan Shin Bet tengah menyelidiki dugaan campur tangan pihak asing dalam pemilu tersebut. Namun, ketua Komite Pemilihan Umum Pusat menegaskan bahwa penyelidikan itu tidak akan mengubah hasil pemilu secara mendasar.
Dalam pemilu yang digelar pada 27 Oktober, Partai Likud yang berhaluan kanan pimpinan Netanyahu, bersama sekutu-sekutunya dari kelompok kanan ekstrem dan Yahudi ultra-Ortodoks, memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi di Knesset, parlemen Israel.
Sementara itu, partai berhaluan tengah Yashar pimpinan Eisenkot bersama tiga partai oposisi Yahudi lainnya dalam koalisinya meraih 48 kursi.
Dua aliansi yang dipimpin partai-partai Arab, yakni United Arab List dan Joint List, secara bersama-sama memperoleh 19 kursi. Jumlah tersebut menjadi rekor setelah terjadi peningkatan partisipasi pemilih dari kalangan Arab.
Hasil ini menempatkan kedua aliansi tersebut sebagai pihak yang berpotensi menentukan pembentukan pemerintahan berikutnya. Namun, seluruh partai Yahudi kecuali satu telah berjanji sebelum pemungutan suara untuk tidak bekerja sama dengan mereka dalam membentuk pemerintahan.
Peran presiden Israel sebagian besar bersifat seremonial. Namun, setelah pemilu, presiden memiliki kewenangan untuk mengundang seorang anggota Knesset guna membentuk pemerintahan. Orang yang menerima mandat tersebut memiliki waktu 28 hari untuk menjalankan tugasnya, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari.
Presiden memiliki keleluasaan untuk menunjuk tokoh yang dinilai paling berpeluang membangun koalisi. Mereka tidak harus memilih pemimpin partai yang memperoleh kursi terbanyak.
Pada Rabu pagi, Herzog menerima hasil resmi pemilu dari Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat, Hakim Noam Sohlberg, dalam sebuah upacara di Yerusalem.
“Dalam beberapa hari terakhir, kita mendengar suara-suara yang berusaha meragukan hasil pemilu dan merusak legitimasinya. Ini merupakan ancaman nyata,” kata Sohlberg.
“Salah satu fondasi demokrasi adalah kemampuan untuk melakukan pergantian kekuasaan secara damai. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa kehendak para pemilih mengikat kita semua.”
Herzog mengumumkan bahwa proses konsultasi dengan partai-partai politik akan dimulai pada Rabu malam.
“Untuk mencegah pemilihan umum putaran berikutnya dan membentuk pemerintahan yang stabil serta baik bagi rakyat Israel, saya berharap seluruh faksi dan perwakilannya memahami bahwa dalam situasi saat ini, tidak semua komitmen dan janji dapat dipenuhi,” ujarnya.
Presiden juga menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Shin Bet dalam menyelidiki dugaan campur tangan asing dalam pemilu. Ia sekaligus meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan.
Namun, Herzog memperingatkan agar warga Arab Israel, yang mencakup sekitar seperlima dari total populasi dan kerap menyebut diri mereka sebagai warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel, “tidak boleh menjadi sasaran fitnah”.
“Saya mengecam pernyataan kasar dan ungkapan rasis yang kita dengar belakangan ini. Tidak ada tempat bagi hal-hal semacam itu terhadap komunitas mana pun di Israel,” katanya.
Sebelumnya, Sohlberg mengatakan dalam pertemuan Komite Pemilihan Umum Pusat bahwa informasi intelijen Shin Bet tampaknya mengarah pada “fenomena luas berupa masuknya dana dalam jumlah besar ke Israel dari negara-negara asing”, termasuk sejumlah negara yang bersikap bermusuhan.
Menurutnya, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk “menghubungkan berbagai temuan dan menentukan skala fenomena tersebut dengan tingkat kepastian yang tinggi”.
Pekan lalu, media Israel melaporkan bahwa komite pemilu telah menerima tuduhan bahwa Qatar memberikan pendanaan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di komunitas Arab. Kementerian Luar Negeri Qatar secara tegas membantah tuduhan tersebut.
Menteri Keamanan Nasional Israel dari kelompok kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, yang memimpin Partai Jewish Power sekaligus merupakan sekutu Netanyahu, mendesak Shin Bet menangkap seluruh pemimpin partai-partai Arab dan menginterogasi mereka “sampai kecurigaan ini sepenuhnya terungkap”.
Ketua Joint List, Yousef Jabareen, menuduh Ben-Gvir dan perdana menteri berusaha “mencuri hasil pemilu dari rakyat”.
Pada Selasa, Eisenkot menuding Netanyahu dan Partai Likud sedang “berusaha melakukan pogrom nyata terhadap demokrasi dan supremasi hukum”.
Pernyataan tersebut muncul setelah Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menolak permintaan yang dilaporkan diajukan Kepala Shin Bet David Zini, yang ditunjuk oleh Netanyahu, untuk menginterogasi empat politikus Arab. Baharav-Miara menyatakan bahwa tidak ada bukti pelanggaran hukum yang diajukan sebagai dasar permintaan tersebut.
Sebagai tanggapan, Likud menuduh Baharav-Miara berusaha “menghalangi penyelidikan dan menutupi kasus serius manipulasi proses pemilu oleh pihak-pihak asing”.
