Polisi anti-huru-hara dikerahkan ke Mahkamah Konstitusi Polandia di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah dan para hakim senior lembaga peradilan tersebut.
Perselisihan ini mempertemukan pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk dengan kubu pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Partai Hukum dan Keadilan (PiS) berhaluan kanan.
Pengerahan polisi dilakukan setelah Menteri Kehakiman Waldemar Żurek mengatakan telah meminta pencabutan kekebalan hukum Presiden Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski dan Wakil Presiden Bartłomiej Sochański. Langkah tersebut bertujuan membuka jalan bagi penetapan dakwaan pidana terhadap keduanya.
Tusk berjanji akan mengakhiri politisasi lembaga peradilan. Pada Jumat, ia membela langkah tersebut ketika para pendukung PiS berkumpul di luar gedung Mahkamah Konstitusi di Warsawa untuk menggelar demonstrasi.
Presiden Polandia Karol Nawrocki, yang mendapat dukungan PiS, kini telah memasuki gedung Mahkamah Konstitusi, menurut kepala stafnya.
Nawrocki membatalkan perjalanan ke Senegal saat pesawat yang ditumpanginya masih berada di udara demi menghadapi situasi di Warsawa. Ia sebelumnya dijadwalkan menghadiri Olimpiade Remaja Musim Panas di Dakar.
Polisi anti-huru-hara dikerahkan untuk mencegah para demonstran memasuki gedung pengadilan.
Dalam unggahan di media sosial, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kedua hakim yang ingin diproses secara pidana oleh pemerintah masih merupakan pejabat senior lembaga tersebut yang diangkat secara sah.
“Semua orang yang berpartisipasi dalam tindakan ini melakukan kejahatan kudeta,” demikian pernyataan Mahkamah Konstitusi.
Melalui unggahan di media sosial, Tusk menegaskan bahwa pemulihan supremasi hukum merupakan kewajiban pemerintahannya.
“Setelah bertahun-tahun terjadi pelanggaran hukum oleh Partai Hukum dan Keadilan, ini merupakan proses sulit yang terkadang menyakitkan dan membutuhkan tindakan tegas. Tidak ada jalan lain,” tulisnya.
Pemerintahan yang dipimpin PiS mulai berkuasa pada 2015 dan segera mengambil langkah untuk mengangkat sejumlah hakim ke Mahkamah Konstitusi demi menguasai mayoritas kursi. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi.
Sejumlah pengadilan tinggi Eropa, yakni Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) dan Mahkamah Uni Eropa (CJEU), kemudian memutuskan bahwa mayoritas hakim yang dibentuk PiS telah memilih tiga hakim secara tidak sah. Ketiganya dinilai menduduki posisi yang sebelumnya telah diisi secara sah oleh parlemen terdahulu.
Pengadilan-pengadilan Eropa tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Polandia tidak lagi dapat dianggap sebagai lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak. Pemerintahan Tusk kemudian menggunakan putusan tersebut sebagai dasar untuk menghentikan publikasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
Tusk gagal membatalkan perubahan yang dilakukan pada era pemerintahan PiS. Salah satu penyebabnya adalah Nawrocki dan pendahulunya yang didukung PiS, Andrzej Duda, menggunakan hak veto presiden untuk menghalangi berbagai upaya pemerintah.
Nawrocki juga menolak mengambil sumpah lima hakim Mahkamah Konstitusi yang dipilih parlemen sejak Maret dengan alasan terdapat dugaan cacat prosedur dalam proses pemilihan mereka.
Salah satu hakim tersebut, Anna Korwin-Piotrowska, kini ditunjuk untuk sementara memimpin Mahkamah Konstitusi.
Awal bulan ini, Komisi Venesia, badan penasihat Dewan Eropa yang menangani persoalan konstitusi, menyatakan bahwa Nawrocki seharusnya mengambil sumpah kelima hakim tersebut agar mereka dapat mulai menjalankan tugas di pengadilan.
Menteri Kehakiman Żurek mengatakan Święczkowski dan wakilnya harus menghadapi dakwaan pidana karena menghalangi para hakim tersebut menjalankan tugas mengadili perkara.
Sebagian pendukung Tusk menuduhnya tidak bertindak cukup tegas untuk membatalkan reformasi peradilan yang diberlakukan pada era PiS.
Pemilihan umum parlemen dijadwalkan berlangsung tahun depan. Sejumlah pihak menilai langkah Tusk merupakan upaya untuk meningkatkan popularitasnya di mata para pemilih menjelang pemilu.
Namun, tindakannya juga menuai kritik.
Pada September, Tusk mengajukan seorang politikus sekaligus pengacara, Maciej Berek, sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Berek sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri dalam kabinet Tusk.
Pengacara Marcin Matczak, salah satu pengkritik reformasi peradilan era PiS yang pernah menyebut Święczkowski sebagai presiden terburuk dalam sejarah Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa upaya menangguhkan jabatan Święczkowski tidak memiliki dasar hukum.
“Ada sejuta alasan mengapa tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum,” ujarnya.
Dalam unggahan di media sosial, Profesor Matczak menilai tindakan pemerintah di Mahkamah Konstitusi pada hari itu justru dapat menghancurkan lembaga tersebut sekaligus merusak upaya penegakan supremasi hukum selama dua dekade ke depan.
“Gambaran polisi bersenjata dan penafsiran hukum yang menyatakan bahwa menteri kehakiman dapat mencopot presiden Mahkamah Konstitusi melalui sebuah keputusan akan menimbulkan dampak buruk yang sangat besar terhadap supremasi hukum selama bertahun-tahun mendatang,” tambahnya.
