Selama sebagian besar tahun lalu, hubungan India dan China tampak bergerak menuju pemulihan secara hati-hati.
Kedua negara telah mengalami pasang surut hubungan selama beberapa dekade, terutama akibat sengketa perbatasan di kawasan Himalaya.
Namun, perkembangan dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa meredanya ketegangan setelah bentrokan terakhir pada 2020 mungkin lebih rapuh daripada yang terlihat.
Persoalan terbaru muncul setelah kepala kepolisian perbatasan India menyatakan bahwa pasukan China kembali memasuki sejumlah wilayah sengketa di sepanjang perbatasan Himalaya dalam jumlah besar pada awal tahun ini. Mereka dilaporkan mendirikan tenda beberapa kilometer di dalam wilayah yang diklaim India.
Pernyataan Shatrujeet Singh Kapur, Direktur Jenderal Kepolisian Perbatasan Indo-Tibet (ITBP), memicu kontroversi politik di New Delhi.
Pernyataan semacam itu dari pejabat aktif tergolong jarang terjadi. Persoalan sensitif terkait perbatasan biasanya ditangani pemerintah federal melalui kementerian pertahanan atau kementerian luar negeri.
Dalam sebuah pertemuan pejabat di Negara Bagian Rajasthan baru-baru ini, Kapur mengatakan bentrokan langsung antara pasukan India dan China terjadi di sejumlah lokasi di Arunachal Pradesh, negara bagian di timur laut India, dan masih berlanjut.
Menurut Kapur, konfrontasi tersebut dimulai pada Juli, tetapi kedua pihak awalnya sama-sama menarik pasukan.
Beberapa hari kemudian, pasukan China kembali dengan jumlah lebih besar dan mendirikan tenda sekitar enam hingga tujuh kilometer ke dalam wilayah yang menurut persepsi India berada di sisi mereka dari Garis Kendali Aktual atau Line of Actual Control (LAC).
LAC merupakan garis perbatasan yang belum ditetapkan secara jelas dan memisahkan wilayah yang dikuasai kedua negara. India dan China telah berselisih selama beberapa dekade mengenai perbatasan sepanjang 3.440 kilometer tersebut.
China mengklaim Arunachal Pradesh sebagai bagian dari Tibet selatan. Namun, pemerintah New Delhi selalu menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa wilayah itu merupakan bagian integral India.
Sengketa ini menjadi salah satu persoalan paling berkepanjangan yang diwarisi India setelah merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1947. Perselisihan tersebut memicu perang perbatasan singkat pada 1962, ketika India mengalami kekalahan telak.
Lebih dari enam dekade kemudian, sebagian besar wilayah perbatasan kedua negara masih belum ditetapkan secara resmi. Keduanya tetap mempertahankan klaim teritorial yang saling tumpang tindih.
Medan yang terjal di kawasan tersebut semakin mempersulit penyelesaian sengketa. Perubahan aliran sungai, keberadaan danau, serta puncak pegunungan yang tertutup salju menyulitkan penetapan garis perbatasan yang jelas.
Akibatnya, pasukan kedua negara dapat berhadapan langsung di sepanjang perbatasan. Situasi semacam itu terkadang memicu bentrokan fisik dan ketegangan diplomatik.
Eskalasi besar terakhir terjadi pada Juni 2020, ketika pasukan India dan China bentrok di Lembah Galwan, Ladakh. Sedikitnya 20 tentara India dan empat tentara China tewas dalam insiden tersebut.
Bentrokan itu menjadi konfrontasi mematikan pertama antara kedua pihak sejak 1975. Partai-partai oposisi India menuduh pemerintah kehilangan wilayah kepada China, tuduhan yang berulang kali dibantah oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.
Bentrokan tersebut menyebabkan hubungan kedua negara memburuk tajam, mengganggu komunikasi diplomatik serta berdampak pada perdagangan dan perjalanan. Setelah beberapa putaran perundingan, kedua negara pada 2024 sepakat mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan di perbatasan.
Sejak itu, keduanya bergerak untuk memulihkan penerbangan langsung dan melonggarkan pembatasan visa yang diberlakukan setelah bentrokan.
Presiden China Xi Jinping juga mengunjungi India pada September untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS. Kunjungan tersebut menjadi yang pertama bagi Xi ke India dalam tujuh tahun terakhir.
Perkembangan ini memunculkan harapan akan normalisasi hubungan yang lebih luas. Namun, laporan terbaru mengenai konfrontasi di perbatasan kembali menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kemajuan yang sebenarnya telah dicapai di lapangan.
Setelah pernyataan Kapur, partai oposisi utama India, Kongres, kembali menuduh Modi memberikan konsesi kepada Beijing.
“Perdana menteri dan seluruh jajaran pemerintahannya tetap bungkam mengenai persoalan serius ini,” tulis tokoh senior Partai Kongres, Jairam Ramesh, di media sosial X.
Pemerintah India tidak secara tegas membantah keterangan Kapur mengenai pasukan China yang mendirikan tenda beberapa kilometer di dalam wilayah yang oleh India dianggap berada di sisi mereka dari LAC.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan pekan lalu bahwa “situasi di wilayah perbatasan terkadang terganggu ketika pasukan China menyimpang dari pola patroli yang telah disepakati”.
Ia mengatakan kedua negara menggunakan jalur militer dan diplomatik untuk menangani persoalan yang belum terselesaikan, tetapi tidak memberikan perincian lebih lanjut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan negaranya “secara konsisten dan ketat mematuhi perjanjian terkait” yang telah dicapai dengan India. Ia menambahkan bahwa China menjalankan “kegiatan patroli dan pengelolaan rutin di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan teritorial”.
Aktivitas militer China dinilai semakin tegas
Para pakar menilai pernyataan Kapur memberikan gambaran langka mengenai sikap militer China yang dinilai semakin agresif di sepanjang perbatasan sengketa.
“Pola manuver China di berbagai titik perbatasan Arunachal Pradesh ini sudah berlangsung selama beberapa waktu,” kata Shyam Saran. Saran merupakan mantan Menteri Luar Negeri India yang memimpin beberapa putaran perundingan perbatasan dengan China pada pertengahan 2000-an.
Menurutnya, tindakan tersebut “tidak cukup untuk memicu perang dalam waktu dekat, tetapi cukup untuk menciptakan fakta-fakta baru di lapangan”.
Partai-partai oposisi India telah lama menuduh China memperluas kehadirannya di Ladakh dan Arunachal Pradesh, sehingga memicu ketegangan antara kedua negara.
Zhou Bo, pensiunan kolonel senior Tentara Pembebasan Rakyat China yang kini berafiliasi dengan Universitas Tsinghua di Beijing, mengatakan kedua negara telah memetik pelajaran dari bentrokan di Lembah Galwan pada 2020.
“Kedua pihak harus lebih berhati-hati agar kejadian semacam ini tidak terulang pada masa mendatang,” katanya. Ia menambahkan bahwa media China belum memberitakan konfrontasi terbaru di Arunachal Pradesh.
Ketegangan India dan China juga berlangsung di tengah hubungan ekonomi kedua negara yang kompleks.
Terlepas dari perbedaan mereka, India dan China tetap menjadi mitra dagang utama. Nilai perdagangan bilateral mencapai US$151 miliar atau sekitar Rp2.490 triliun pada tahun lalu. Namun, neraca perdagangan sangat menguntungkan Beijing, dengan ekspor China ke India mencapai sekitar US$131 miliar atau Rp2.160 triliun.
India masih bergantung pada impor dari China untuk memenuhi kebutuhan mesin, magnet tanah jarang, baterai kendaraan listrik, dan produk farmasi.
Ketergantungan tersebut membuat ketegangan dengan Beijing berpotensi menimbulkan dampak yang jauh melampaui persoalan perbatasan, terutama bagi industri India dan proyek-proyek infrastrukturnya.
Pekan lalu, China juga mengumumkan pembatasan ekspor mesin bor terowongan yang digunakan dalam pembangunan jalur kereta metro dan jalan raya. Pemerintah China mengatakan kebijakan itu bertujuan melindungi keamanan serta kepentingan nasional.
Meskipun pembatasan tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada India, kebijakan itu berpotensi memengaruhi upaya India mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Kebijakan China terhadap India dirancang untuk mempersulit kebangkitan India, termasuk kemampuan negara itu menguasai teknologi maju dan manufaktur tertentu,” kata Christopher Clary, profesor di Universitas Albany, New York.
Persoalan serupa muncul pada tahun lalu ketika China membatasi ekspor magnet tanah jarang, yang banyak digunakan dalam kendaraan listrik, ponsel pintar, turbin angin, dan alat pemindai medis.
Kebijakan tersebut untuk sementara waktu menyebabkan gangguan pasokan bagi industri India. Situasi itu menyoroti bagaimana kendali Beijing atas bahan baku strategis dapat memengaruhi rantai pasok global.
India kini berupaya membangun kapasitas produksi magnet tanah jarang di dalam negeri. Namun, pengembangan industri tersebut membutuhkan waktu dan investasi.
Warga perbatasan menghadapi dampak langsung
Bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang perbatasan sengketa, dampak ketegangan dengan China terasa lebih langsung.
“Warga desa di sejumlah wilayah perbatasan mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak bisa mengakses lahan penggembalaan karena masuknya pasukan China dan perluasan kehadiran mereka. Ini bukan hal baru, situasi seperti ini sudah berlangsung lama,” kata Tongam Rina, jurnalis senior Arunachal Times.
Kondisi tersebut, tambahnya, telah menimbulkan “rasa tidak aman di kalangan masyarakat setempat”.
Warga desa biasanya tidak lagi kembali ke wilayah yang dinyatakan terlarang untuk berburu atau memelihara yak, sejenis sapi berbulu tebal yang hidup di dataran tinggi. Mereka juga tidak mengetahui kapan dapat kembali menggunakan wilayah tersebut.
Sengketa perbatasan ini turut membawa implikasi strategis yang lebih luas bagi New Delhi. India semakin menyadari bahwa fokus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperluas hubungan ekonomi dengan China dapat membatasi kesediaan Washington mendukung India jika terjadi konfrontasi dengan Beijing pada masa mendatang.
China mungkin tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam konflik berskala penuh dengan India. Namun, menurut para analis, Beijing dapat melihat keuntungan dari membiarkan sengketa tersebut terus berlanjut.
Seiring meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer China, Beijing mungkin memperhitungkan bahwa kebuntuan berkepanjangan akan memperkuat posisinya dalam perundingan pada masa mendatang.
Bagi India, konfrontasi terbaru menjadi pengingat bahwa membaiknya hubungan diplomatik tidak serta-merta menjamin stabilitas jangka panjang di sepanjang perbatasan.
