Pakar hak asasi manusia PBB mengatakan terdapat dasar yang kuat untuk meyakini bahwa Amerika Serikat melakukan kejahatan perang dalam dua serangan di Iran yang menewaskan sedikitnya 177 warga sipil.
Laporan terbaru Misi Pencari Fakta Internasional Independen tentang Iran menyebut serangan rudal pada Februari terhadap sebuah sekolah dasar di Minab dan kompleks olahraga di Lamerd merupakan serangan tanpa pandang bulu yang menyebabkan kematian warga sipil serta kerusakan infrastruktur sipil.
Sebelumnya, Amerika Serikat membantah melakukan serangan terhadap Lamerd dan mengatakan sedang menyelidiki apa yang terjadi di Minab. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan negaranya tidak menganggap temuan dalam laporan tersebut kredibel.
Para pakar juga menemukan bahwa otoritas Iran melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama tindakan keras terhadap aksi protes massal antipemerintah pada Januari.
Mereka mengatakan pembunuhan oleh pasukan keamanan terjadi dalam “skala yang mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya” di seluruh 31 provinsi.
Iran juga belum memberikan komentar terkait temuan tersebut. Namun, sebelumnya Iran telah menolak tuduhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara sistematis.
“Apa kejahatan mereka?” mengunjungi sekolah di Iran tempat serangan menewaskan 120 anak
Pakar membantah versi AS terkait serangan mematikan terhadap gedung olahraga di Lamerd, Iran
Video menunjukkan rudal AS kemungkinan digunakan dalam serangan mematikan di kota Iran, kata pakar
Analisis video menunjukkan rudal AS menghantam pangkalan militer dekat sekolah di Iran
“Warga sipil di Iran terjebak di antara pelanggaran berat hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pemerintah mereka sendiri, serta konflik mematikan negara tersebut dengan Amerika Serikat dan Israel,” kata misi pencari fakta itu dalam pernyataan pada Kamis.
Dalam laporan terbaru mereka kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, tiga pakar independen misi tersebut menyelidiki dua serangan paling mematikan terhadap warga sipil selama konflik.
Pada 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran, rudal Tomahawk menghantam Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di kota Minab, Iran selatan, menewaskan sedikitnya 156 orang, termasuk 120 anak-anak, menurut otoritas setempat.
Para pakar misi pencari fakta mengatakan sekolah tersebut berada di dekat kompleks angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang juga diserang pada hari yang sama. Namun, sekolah itu dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk keperluan militer.
Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, termasuk laporan media yang menyebut penyelidikan awal militer AS menemukan pasukan Amerika bertanggung jawab, serta fakta bahwa AS merupakan satu-satunya pihak dalam konflik yang memiliki rudal Tomahawk, para pakar mengatakan terdapat dasar yang kuat untuk meyakini bahwa serangan terhadap sekolah dilakukan oleh AS.
Mereka juga menyimpulkan bahwa sekolah tersebut “merupakan titik yang memang menjadi sasaran serangan dan kerusakan yang terjadi bukan akibat serangan yang meleset atau kerusakan tambahan” dari serangan terhadap kompleks IRGC. Kesimpulan itu didasarkan antara lain pada keterangan para penyintas yang mengatakan sekolah tersebut dihantam dua kali.
Militer AS hingga kini belum merilis hasil penyelidikannya mengenai serangan di Minab. Namun, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan militer AS “tidak akan pernah menjadikan sasaran sipil sebagai target”.
Pada 28 Februari juga, rudal Precision Strike Missile (PrSM) menyebarkan awan pecahan tungsten di atas sebuah kompleks olahraga dan kawasan permukiman di kota Lamerd. Serangan itu menewaskan sedikitnya 21 warga sipil, termasuk tujuh anak-anak, menurut otoritas setempat.
Sekali lagi, para pakar misi pencari fakta mengatakan kompleks olahraga tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa tempat itu digunakan untuk keperluan militer.
Mereka menyimpulkan bahwa terdapat dasar yang kuat untuk meyakini serangan tersebut dilakukan oleh AS, dengan merujuk pada sejumlah bukti, termasuk fakta bahwa AS merupakan satu-satunya pihak dalam konflik yang memiliki rudal PrSM.
Militer AS mengatakan pihaknya tidak melakukan serangan apa pun di Lamerd pada hari tersebut dan membantah laporan yang mengidentifikasi senjata yang digunakan sebagai rudal PrSM.
Dalam kedua insiden tersebut, para pakar misi pencari fakta mengatakan terdapat “dasar yang kuat untuk meyakini bahwa AS melakukan kejahatan perang berupa peluncuran serangan tanpa pandang bulu yang mengakibatkan kematian atau cedera terhadap warga sipil maupun kerusakan terhadap objek sipil”.
Laporan misi pencari fakta tersebut juga membahas tindakan keras pemerintah Iran terhadap aksi protes massal yang berlangsung di berbagai wilayah Iran pada Desember 2025 dan Januari 2026.
Para pakar mengatakan tindakan tersebut merupakan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dibandingkan penindasan pada masa lalu, ditandai dengan penggunaan kekuatan mematikan secara luas yang mengakibatkan pembunuhan dan luka-luka massal, serta penangkapan dalam jumlah besar.
Mereka mengutip kesaksian saksi, tenaga kesehatan, dan keluarga korban yang mengatakan personel keamanan menempatkan diri di atap serta lokasi-lokasi tinggi lainnya dan menembakkan senapan serbu ke arah kerumunan.
Para pengunjuk rasa juga mengalami luka parah pada kepala, dada, dan mata akibat serpihan peluru senapan yang terbuat dari logam, yang menyebabkan kebutaan permanen.
Ketika tindakan keras semakin meningkat, pasukan keamanan menyerang fasilitas kesehatan, memukuli dan menangkap demonstran yang terluka, serta menangkap sejumlah tenaga kesehatan. Menurut para pakar, tindakan tersebut membuat para korban enggan mencari pertolongan medis yang dapat menyelamatkan nyawa.
Mereka juga menemukan bahwa puluhan ribu orang yang ditahan selama aksi protes mengalami penyiksaan, kurungan isolasi, serta tidak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.
Para pakar memperingatkan bahwa pemerintah Iran sejak itu meningkatkan penggunaan hukuman mati terhadap para demonstran. Sedikitnya 29 pria telah dieksekusi setelah menjalani persidangan yang dipercepat atas dakwaan terkait kerusuhan tersebut.
Laporan misi pencari fakta mencatat bahwa jumlah korban tewas akibat tindakan keras tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Namun, laporan itu menyebut terdapat dasar kuat untuk meyakini bahwa jumlahnya jauh lebih tinggi daripada angka resmi 3.000 orang, yang sebagian besar disebut pemerintah sebagai anggota pasukan keamanan atau warga yang berada di lokasi.
Human Rights Activists News Agency (Hrana) yang berbasis di AS mengatakan telah mengonfirmasi kematian lebih dari 7.000 orang, hampir seluruhnya merupakan demonstran.
Para pakar misi pencari fakta menyimpulkan bahwa otoritas Iran telah melakukan “banyak pelanggaran berat hak asasi manusia” selama tindakan keras tersebut. Mereka mengatakan pelanggaran itu merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, pemenjaraan dan perampasan kebebasan fisik secara berat, penyiksaan, serta tindakan tidak manusiawi lainnya, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil”.
Otoritas Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel memicu kerusuhan tersebut serta menyalahkan kematian yang terjadi pada apa yang mereka sebut sebagai “teroris” dan “perusuh”.
