Beberapa hari setelah upaya pembunuhan terhadap Presiden Donald Trump menggunakan senjata api legal, Departemen Kehakiman AS justru mengambil langkah untuk melonggarkan sejumlah kebijakan pengendalian senjata.
Seorang pria bersenjata dilaporkan menerobos pengamanan dalam acara White House Correspondents’ Dinner dalam upaya yang menurut penyelidik bertujuan membunuh Trump.
Di tengah situasi tersebut, Jaksa Agung sementara Todd Blanche menyatakan pemerintah akan mencabut aturan yang dinilai melampaui ketentuan hukum.
“Kami mencabut aturan yang melampaui apa yang diizinkan undang-undang,” kata Blanche dalam konferensi pers, Rabu. “Kami memangkas birokrasi yang tidak perlu dan menggantikan kebingungan dengan bahasa yang jelas agar warga tidak perlu menjadi ahli hukum untuk memahami hak mereka.”
Pemerintah mengusulkan 34 aturan baru—jumlah terbesar yang pernah dikeluarkan oleh Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives dalam 15 tahun terakhir, menurut Blanche.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan melemahkan penegakan hukum.
Bersama Direktur ATF yang baru dikukuhkan, Robert Cekada, Blanche menyebut aturan baru ini akan memudahkan penjual senjata untuk mematuhi hukum, termasuk dengan mempersempit definisi siapa yang wajib memiliki lisensi sebagai penjual.
Cekada juga mengumumkan bahwa ATF akan secara resmi mencabut aturan tahun 2023 yang membatasi penggunaan “pistol brace”—alat tambahan yang memungkinkan pistol ditembakkan dengan posisi seperti senapan.
Pemerintahan sebelumnya di bawah Joe Biden berpendapat bahwa alat tersebut secara efektif mengubah pistol menjadi senapan laras panjang, yang diatur lebih ketat di AS. Namun, aturan tersebut telah dibatalkan oleh pengadilan federal.
Ketika ditanya apakah pemerintah akan menghentikan upaya pencabutan hak kepemilikan senjata bagi pelanggar non-kekerasan, termasuk kasus narkoba atau ganja, Blanche menjawab, “Tentu saja.”
Ia menambahkan bahwa perubahan kebijakan tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi juga tidak akan memakan waktu terlalu lama.
Para pemimpin industri senjata turut hadir dan memberikan dukungan saat Blanche menyampaikan kebijakan tersebut.
Sejak awal masa jabatan keduanya, Trump telah mendorong peninjauan ulang kebijakan pengendalian senjata.
Beberapa minggu setelah dilantik, ia menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan Departemen Kehakiman untuk meninjau semua regulasi terkait senjata pada era Biden, serta menghapus kebijakan yang dianggap melanggar hak Amandemen Kedua Konstitusi AS.
Trump juga menuduh pemerintahan sebelumnya menargetkan penjual senjata berlisensi federal (FFL), yang menurutnya menyebabkan peningkatan drastis tindakan penegakan hukum terhadap mereka.
Sebaliknya, kebijakan “zero tolerance” di era Biden bertujuan mencabut lisensi penjual yang melanggar aturan, seperti tidak melakukan pemeriksaan latar belakang pembeli atau menjual senjata kepada pihak yang tidak berhak.
Dalam insiden akhir pekan lalu, seorang pria bernama Cole Tomas Allen ditangkap setelah menerobos pengamanan di acara makan malam tersebut dengan membawa senjata.
Ia diduga mengirim pesan kepada keluarganya yang berisi sentimen anti-Trump menjelang aksi tersebut.
Blanche menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap hak kepemilikan senjata.
“Perlu saya tegaskan, Amandemen Kedua tidak akan pernah diperlakukan sebagai hak kelas dua dalam pemerintahan Trump,” ujarnya.
Langkah pelonggaran aturan senjata ini diperkirakan akan kembali memicu perdebatan sengit di Amerika Serikat, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kekerasan bersenjata.
