Beberapa jam setelah bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Taiwan agar tidak mengejar kemerdekaan.
“Saya tidak ingin ada pihak yang menjadi independen. Dan Anda tahu, kita seharusnya harus menempuh perjalanan 9.500 mil untuk berperang. Saya tidak menginginkan itu. Saya ingin mereka menenangkan diri. Saya ingin China juga menenangkan diri,” kata Trump dalam wawancara yang ditayangkan pada Jumat.
Komentar Trump — yang disebut sebagai salah satu pernyataan paling tegas dari seorang presiden AS terkait isu tersebut — langsung memicu respons dari Taiwan yang menegaskan bahwa mereka tidak melihat perlunya mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi.
Kemerdekaan Taiwan merupakan garis merah paling sensitif bagi Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menuduh Presiden Taiwan Lai Ching-te sebagai separatis.
Namun, persoalan ini jauh lebih kompleks dari sekadar isu kemerdekaan.
Mengapa China Menginginkan Taiwan?
Keinginan China untuk “bersatu kembali” dengan Taiwan memiliki akar sejarah panjang.
Hal itu bermula dari akhir perang saudara China pada 1949, ketika Partai Komunis China berhasil menguasai daratan utama sementara pasukan Kuomintang yang kalah mundur ke Taiwan dan memindahkan pemerintahan mereka ke Taipei.
Sejak saat itu, Beijing mengklaim pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut sebagai bagian dari China. Namun setelah Xi Jinping berkuasa, pemerintah China semakin agresif dalam ancaman dan upaya menekan apa yang mereka anggap sebagai gerakan separatis. “Penyatuan kembali” Taiwan dengan China kini menjadi salah satu tujuan utama Beijing — Xi sendiri menyebutnya sebagai “kenyataan yang tak terhindarkan”.
Dalam beberapa tahun terakhir, China meningkatkan berbagai bentuk tekanan terhadap Taiwan, mulai dari latihan militer yang mensimulasikan blokade, isolasi diplomatik, hingga perang zona abu-abu dengan rutin mengirim kapal perang dan jet tempur mendekati wilayah udara dan perairan Taiwan.
Dalam pertemuan pekan lalu, Xi mengatakan kepada Trump bahwa isu Taiwan merupakan persoalan paling penting dalam hubungan AS-China, dan kesalahan penanganan dapat memicu konflik.
Karena AS merupakan sekutu terdekat Taiwan — dan secara hukum wajib membantu pulau itu mempertahankan diri — para pengamat давно khawatir bahwa serangan terhadap Taiwan dapat menyeret AS ke konflik langsung dengan China.
China telah memperjelas posisinya soal Taiwan melalui Undang-Undang Anti-Pemisahan yang diberlakukan pada 2005, yang menyatakan bahwa Beijing menginginkan “penyatuan damai” dengan Taiwan.
Namun, undang-undang itu juga menyebutkan bahwa jika kekuatan “kemerdekaan Taiwan” menyebabkan pemisahan dari China, atau kemungkinan “penyatuan damai” dianggap telah habis, maka China dapat menggunakan “cara non-damai” untuk melindungi integritas wilayahnya.
Artinya, China tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk merebut Taiwan jika dianggap perlu. Banyak pihak percaya deklarasi kemerdekaan resmi dari pemerintah Taiwan akan memicu respons tersebut.
Apakah Taiwan Ingin Merdeka?
Taiwan memiliki hubungan ekonomi dan budaya yang erat dengan China. Namun, sebagian besar warga Taiwan — yang hidup dalam sistem demokrasi kuat — melihat diri mereka berbeda secara politik dari China yang dalam beberapa tahun terakhir semakin otoriter.
Mayoritas warga juga ingin mempertahankan status quo, yakni tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan maupun bersatu dengan China.
Posisi resmi pemerintah Taiwan di bawah Partai Progresif Demokratik (DPP), yang berkuasa sejak 2016, mencerminkan pandangan tersebut.
Presiden Lai dan pendahulunya, Tsai Ing-wen, berulang kali menegaskan bahwa karena Taiwan sudah menganggap dirinya sebagai negara merdeka, maka tidak ada kebutuhan untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara formal.
Pendekatan itu pada dasarnya merupakan cara untuk menegaskan kedaulatan Taiwan sekaligus memastikan mereka tidak melintasi garis merah Beijing.
Bahkan jika pemerintah menginginkannya, presiden maupun kabinet tidak bisa begitu saja menyatakan kemerdekaan. Hal itu hanya dapat dilakukan secara resmi jika Yuan Legislatif Taiwan meloloskan amendemen konstitusi dan mayoritas warga menyetujuinya melalui referendum.
Namun, Beijing tetap mencurigai DPP yang pada masa awalnya memang mendukung gagasan kedaulatan Taiwan. China terutama sangat menentang Lai Ching-te yang sebelum menjabat pernah mengeluarkan pernyataan keras terhadap Beijing. Pemerintah China kerap menyebut Lai dan partainya sebagai separatis “pro-kemerdekaan”.
Mengacu pada peningkatan kekuatan militer Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, Beijing juga menuduh pemerintah DPP “menyeret” warga Taiwan “ke atas kereta perang kemerdekaan Taiwan”. Lai sendiri menegaskan dirinya tidak mencari konflik dan hanya memperkuat pertahanan pulau itu menghadapi tekanan China yang terus meningkat.
Apakah AS Mendukung Kemerdekaan Taiwan?
Meski komentar terbaru Trump memicu sorotan besar, tidak ada pemerintahan AS yang pernah secara eksplisit menyatakan bahwa Taiwan harus merdeka.
Setelah bertemu Xi, Trump mengatakan pemimpin China itu “tidak menginginkan gerakan kemerdekaan” di Taiwan dan dirinya “mendengarkan” pernyataan tersebut, tetapi “tidak memberikan komentar”.
Secara umum, AS berupaya menjaga keseimbangan yang sangat rumit dalam menghadapi isu Taiwan yang sensitif.
Pada 1979, AS memutus hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan ketika Washington menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing. Artinya, AS mengakui posisi Beijing bahwa hanya ada satu pemerintah China — yaitu yang berada di Beijing.
Namun pada tahun yang sama, AS mengesahkan Taiwan Relations Act yang menyatakan bahwa AS dapat “menyediakan senjata pertahanan” bagi Taiwan. Itulah sebabnya Washington hingga kini terus menjual persenjataan kepada Taiwan.
Undang-undang itu juga menyatakan bahwa perdamaian di kawasan tersebut merupakan kepentingan AS dan bahwa Washington mempertahankan kemampuan “untuk melawan penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lain yang dapat membahayakan keamanan maupun sistem sosial dan ekonomi” Taiwan.
Karena itu, peringatan terbaru Trump kepada Taiwan mengejutkan sejumlah pengamat, yang melihatnya sebagai sinyal bahwa komitmen AS terhadap pulau tersebut mungkin mulai goyah. Sebagian bahkan menilai Xi Jinping mulai berhasil memengaruhi presiden AS itu.
Ryan Hass, analis dari lembaga pemikir Brookings Institution, mengatakan Trump telah “meningkatkan risiko konfrontasi” karena “simpati terbukanya terhadap narasi Xi mengenai Taiwan akan membuat Beijing semakin berani menekan Taipei”.
Namun Trump juga menegaskan bahwa “tidak ada yang berubah” terkait kebijakan AS terhadap Taiwan dan bahkan menyatakan keinginannya untuk berbicara langsung dengan Lai — sesuatu yang dipastikan akan membuat Beijing murka, seperti ketika Trump berbicara dengan presiden Taiwan sebelumnya.
Banyak pihak kini menunggu langkah berikutnya dari AS untuk melihat apakah benar terjadi perubahan kebijakan, termasuk apakah Trump akan menyetujui paket penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS (sekitar 10,4 miliar poundsterling) kepada Taiwan, setelah sebelumnya diumumkan penjualan senjata senilai 11 miliar dolar AS pada Desember lalu.
Usai pertemuan dengan Xi, Trump belum memberikan komitmen jelas terkait persetujuan akhir paket tersebut. ia mengatakan keputusan itu “bergantung pada China” dan merupakan “alat negosiasi yang sangat bagus bagi kami”. Ia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya akan “membuat keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama”.
Terikat oleh Taiwan Relations Act, kebijakan AS terhadap Taiwan pada dasarnya tidak berubah secara fundamental selama beberapa dekade terakhir meskipun retorika presiden-presiden AS berbeda-beda.
Mantan Presiden AS Joe Biden bahkan dua kali mengatakan bahwa AS akan membela Taiwan jika diserang China, pernyataan yang dianggap menyimpang dari kebijakan “ambiguitas strategis” Amerika — yakni posisi yang tidak secara tegas berkomitmen membela Taiwan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan tersebut.
Namun setiap kali itu terjadi, pemerintahan Biden kemudian menegaskan kembali bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan tidak berubah.
