Hingga dua tahun lalu, Nirmala Bawaskar tidak memiliki rekening bank atas namanya sendiri.
Janda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Distrik Sambhajinagar, Maharashtra, itu selama ini menandatangani dokumen dengan cap jempol dan hanya memiliki sedikit kendali atas uang yang masuk ke rumah tangganya.
Kondisi tersebut berubah ketika ia mendaftar dalam Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana, salah satu program bantuan tunai terbesar yang dijalankan pemerintah negara bagian di India. Diluncurkan hanya beberapa bulan sebelum pemilu negara bagian yang berlangsung ketat pada 2024, program itu memberikan 1.500 rupee (sekitar Rp290.000) per bulan kepada perempuan yang memenuhi syarat. Program tersebut kemudian menjadi penyelamat finansial bagi jutaan orang sekaligus salah satu simbol politik paling kuat di Maharashtra.
Bagi Bawaskar, bantuan bulanan yang relatif kecil itu memberinya rekening bank pertama dan uang yang bisa ia anggap sebagai miliknya sendiri.
“Meski jumlahnya kecil, bantuan itu benar-benar membantu kami, terutama untuk biaya pengobatan,” katanya. “Saya begitu termotivasi olehnya sehingga bahkan belajar menulis.”
Bawaskar merupakan salah satu dari lebih dari 26 juta perempuan yang terdaftar dalam program tersebut, yang kini mendapat sorotan terkait pelaksanaannya.
Bulan lalu, auditor nasional India menyatakan Departemen Pengembangan Perempuan dan Anak Maharashtra telah membelanjakan anggaran 35,41 miliar rupee lebih besar dari yang diizinkan, dengan total pengeluaran untuk Ladki Bahin mencapai 332,37 miliar rupee pada tahun fiskal pertamanya.
Secara terpisah, proses verifikasi yang dilakukan pemerintah mencoret lebih dari sembilan juta penerima manfaat, sebagian besar karena mereka tidak menyelesaikan pemeriksaan identitas wajib, sementara penerima lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Pemerintah Maharashtra belum memberikan tanggapan publik terhadap hasil audit tersebut. Kantor Menteri Pengembangan Perempuan dan Anak Aditi Tatkare mengatakan bahwa proses verifikasi dan penagihan kembali bantuan yang diterima oleh mereka yang tidak memenuhi syarat masih berlangsung, tetapi tidak menanggapi temuan auditor tersebut.
Ketika Maharashtra meluncurkan Ladki Bahin pada Juni 2024, pemerintah mengatakan pembayaran bulanan itu akan meningkatkan kemandirian finansial perempuan dan membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program tersebut ditujukan bagi perempuan berusia 21 hingga 65 tahun dari rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan mengecualikan pembayar pajak penghasilan, pegawai pemerintah, serta keluarga yang sudah menerima bantuan kesejahteraan serupa.
Waktu peluncurannya memiliki arti penting secara politik. Program tersebut diumumkan setelah koalisi Mahayuti yang berkuasa, dipimpin Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi bersama dua partai regional, mengalami kemunduran dalam pemilu nasional India 2024. Lima bulan kemudian, Ladki Bahin menjadi isu utama dalam pemilu negara bagian.
Pemerintah menggambarkan program tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap pekerjaan perempuan yang tidak dibayar, sementara oposisi menyebutnya sebagai upaya membeli suara, meski mereka sendiri menjanjikan program bantuan tunai serupa.
Ketika Mahayuti kembali berkuasa dengan mayoritas yang jauh lebih besar dari perkiraan, para pemimpinnya menyebut Ladki Bahin sebagai salah satu faktor yang membantu memastikan kemenangan.
Survei pascapemilu yang dilakukan Lokniti-CSDS menunjukkan program tersebut kemungkinan membantu Mahayuti. Separuh perempuan yang disurvei memilih koalisi yang berkuasa, dibandingkan sepertiga yang memilih oposisi. Di antara penerima manfaat Ladki Bahin, dukungan terhadap Mahayuti meningkat menjadi 54 persen.
Namun, para peneliti mengingatkan agar dampak program tersebut tidak dibesar-besarkan. Perempuan hanya tiga poin persentase lebih mungkin mendukung Mahayuti dibandingkan laki-laki. Karena itu, peneliti CSDS Rajeshwari Deshpande menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa perempuan telah menjadi kelompok pemilih kesejahteraan yang berbeda secara khusus.
Maharashtra bukan satu-satunya wilayah yang menjalankan kebijakan semacam ini. Di berbagai penjuru India, pemerintah yang dipimpin oleh partai politik berbeda telah meluncurkan program bantuan tunai bagi perempuan, yang kini mencakup hampir separuh pemilih di negara tersebut.
Daya tariknya jelas. Berbeda dengan pembangunan jalan atau rumah sakit, uang tersebut masuk setiap bulan ke rekening bank milik perempuan, sehingga manfaatnya langsung terasa, terlihat, dan bersifat personal.
Namun, popularitas tersebut juga dapat menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk meluncurkan program dengan cepat dan mendaftarkan jutaan penerima. Laporan auditor memberikan gambaran mengenai risiko yang muncul dari kondisi tersebut.
Selain menemukan pengeluaran yang tidak diizinkan, auditor mengkritik pemerintah karena mentransfer 155,86 miliar rupee ke rekening khusus dalam tiga bulan terakhir tahun fiskal sebelumnya, meskipun dana tersebut belum segera dibutuhkan. Menurut auditor, praktik tersebut melemahkan disiplin keuangan dan mengurangi pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran publik.
Proses verifikasi menunjukkan persoalan yang berbeda. Tatkare mengatakan jumlah penerima manfaat turun dari 26,3 juta menjadi sekitar 17 juta setelah pemerintah mewajibkan verifikasi identitas secara elektronik atau e-KYC.
Catatan yang diperoleh The Indian Express berdasarkan undang-undang Hak atas Informasi India menunjukkan sekitar 6,2 juta dari mereka yang dicoret, atau sekitar dua pertiga, hanya tidak menyelesaikan e-KYC. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Tatkare mengatakan bahwa kondisi itu tidak seharusnya dianggap sebagai bukti penipuan.
Penerima lainnya dicoret karena melampaui batas pendapatan atau usia, berasal dari keluarga yang memiliki pegawai pemerintah, sudah menerima bantuan melalui program kesejahteraan lain, atau berasal dari rumah tangga yang memiliki lebih dari satu orang penerima bantuan.
Data pemerintah juga menunjukkan hampir 29.000 laki-laki dan sekitar 8.000 pegawai pemerintah menerima pembayaran. Tatkare mengatakan pemerintah negara bagian sedang menagih kembali uang tersebut, tetapi tidak menyebutkan berapa banyak yang telah dikembalikan.
Sorotan terhadap program tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai manfaat sekaligus biaya jangka panjang program bantuan tunai.
Neeraj Hatekar, ekonom yang mengkaji kebijakan kesejahteraan, mengatakan Ladki Bahin telah memberikan dampak nyata bagi perempuan dengan pendapatan rendah dan tidak menentu.
Berdasarkan data angkatan kerja, ia mengatakan perempuan di Maharashtra rata-rata memperoleh sekitar 300 rupee per hari. Bahkan jika mereka mendapatkan pekerjaan selama 20 hari dalam sebulan, pendapatan mereka hanya sekitar 6.000 hingga 7.000 rupee. Dibandingkan jumlah tersebut, pembayaran 1.500 rupee per bulan dari program Ladki Bahin, menurutnya, “merupakan jumlah yang besar”.
Namun, ia berpendapat kebutuhan yang sama dapat ditangani dengan meningkatkan investasi pada layanan publik yang lebih kuat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pusat penitipan anak, dan transportasi. Dengan demikian, perempuan tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak uang untuk layanan tersebut.
Ekonom Ajit Ranade mengatakan pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya fiskal program. “Anda mungkin mengalihkan dana ke program-program ini dan memenangkan pemilu,” katanya. “Namun, bagaimana dengan kerugian jangka panjang terhadap keuangan negara bagian? Hal itu tidak pernah diaudit.”
Hasil audit tersebut kemungkinan memengaruhi cara program itu dijalankan pada masa mendatang. Namun, bagi perempuan seperti Bawaskar, program Ladki Bahin telah lebih dulu mengubah kehidupan mereka.
Uang tersebut belum mampu mengangkat keluarganya keluar dari kemiskinan. Namun, bantuan itu memberinya sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia miliki, yakni uang yang masuk ke rekening bank atas namanya sendiri.
“Ini uang milik saya sendiri,” katanya. “Itulah yang penting bagi saya.”
