Dua keluarga Palestina telah dikepung pemukim Israel di rumah mereka di Tepi Barat yang diduduki sejak Minggu. Kedua keluarga mengatakan persediaan kebutuhan mereka mulai menipis, sementara kelompok hak asasi manusia mendesak pihak berwenang segera turun tangan.
Pada Rabu, pasukan keamanan Israel dilaporkan mundur dari pos pemukiman Yahudi di desa Qusra, dekat Nablus, setelah terjadi bentrokan dengan sekelompok pemukim ekstremis. Sekitar selusin pemukim dilaporkan masih berada di lokasi tersebut.
Setelah pemilik rumah Palestina pertama kali melaporkan kejadian itu kepada tentara Israel, para prajurit pertama yang tiba di lokasi terekam sedang berdoa bersama para pemukim.
Keluarga Abu Ridi dan Hassan mengunggah permohonan bantuan di media sosial setelah pasokan air dan listrik mereka diputus, sementara persediaan makanan mulai menipis.
Belum jelas apa yang sebenarnya diinginkan para pemukim di Qusra. Pada masa lalu, pemukim telah memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka dan mengambil alih properti mereka.
Tujuan yang dinyatakan para pemukim adalah mengosongkan wilayah tersebut dari penduduk Palestina.
Perkembangan terbaru ini terjadi ketika seorang pejabat tinggi PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan di New York pada Selasa bahwa “Tepi Barat berada di titik kritis”.
Seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan tersebut ilegal menurut hukum internasional. Pos-pos pemukiman didirikan tanpa otorisasi resmi dari pemerintah Israel.
Rekaman kamera keamanan milik warga Palestina memperlihatkan para pemukim merobohkan tembok di luar rumah keluarga Abu Ridi pada Minggu malam dan menggunakan batu-batu tersebut untuk memblokir jalan.
Akibatnya, tujuh orang, termasuk dua anak perempuan, tidak dapat meninggalkan rumah mereka, sementara warga Palestina lainnya tidak dapat menjangkau mereka. Mereka tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Area B, bagian dari Tepi Barat yang berada di bawah kendali administratif Palestina dan kendali keamanan Israel.
Dalam unggahan di Facebook, Qusay Abu Ridi mengatakan situasi tersebut kritis, “terutama karena kami benar-benar terisolasi”.
Ia menulis: “Kami tinggal di rumah kami sendiri, di tanah kami sendiri, dan kami tidak meminta apa pun selain hak untuk hidup dengan aman dan bermartabat.”
Aysha Hassan mengatakan kepada Reuters bahwa para pemukim telah “mencoba mendobrak gerbang” rumah mereka dan “mulai melempari kami dengan batu, memaki dan menghina kami”.
Ia mengatakan keluarganya “mati ketakutan, sangat ketakutan”.
Pada Senin, para pemukim Israel menghalangi jurnalis dari surat kabar sayap kiri Haaretz untuk mencapai properti milik warga Palestina tersebut. Para wartawan mengatakan tentara Israel di lokasi menolak membantu ketika mobil mereka diblokir selama dua jam. Mereka diberi tahu bahwa kawasan tersebut merupakan zona militer tertutup, tetapi aturan itu tidak diberlakukan terhadap para pemukim.
Sehari kemudian, kelompok hak asasi manusia Israel Yesh Din mengajukan permohonan mendesak kepada kepala Komando Pusat militer Israel agar tentara melindungi warga yang dikepung, mengevakuasi pos pemukiman tersebut, dan meminta pertanggungjawaban para pemukim.
Pada Selasa malam, ambulans Palestina akhirnya diizinkan mencapai keluarga tersebut. Ambulans itu membawa makanan dan mengevakuasi seorang anak untuk mendapatkan perawatan medis.
Pada waktu yang hampir bersamaan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengeluarkan pernyataan yang mengecam pendirian pos pemukiman baru tersebut. IDF mengatakan bahwa memasuki dan mengambil alih rumah warga Palestina merupakan “tindakan ilegal, tercela, dan tidak dapat diterima”.
Ketika kepala Komando Pusat, Mayor Jenderal Avi Bluth, bersama sejumlah perwira senior lainnya tiba di lokasi pada Rabu pagi, mereka dilaporkan bertemu dengan warga dan menyampaikan “keprihatinan serius” mereka.
Setelah itu, rekaman kamera keamanan Palestina yang dibagikan memperlihatkan bentrokan antara tentara Israel dan polisi perbatasan dengan kerumunan besar pemukim. Pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan granat kejut.
Dalam rekaman lain, pasukan Israel tampak menyita tenda tempat para pemukim berlindung, sementara peralatan mereka yang lain dibiarkan tetap berada di lokasi.
“Pasukan Polisi Perbatasan mengevakuasi tenda tersebut dan sedang berupaya mengevakuasi warga sipil yang berada di sana. Insiden masih berlangsung,” kata IDF dalam pernyataannya.
IDF mengatakan telah diputuskan bahwa “tindakan disipliner akan diambil terhadap personel keamanan yang terlibat, yang beberapa hari sebelumnya terekam berada di lokasi”.
Wali kota desa Palestina tersebut, Abdel Azim Wadi, mengatakan bahwa warga setempat telah melihat “pola penargetan yang jelas dan terus-menerus terhadap Qusra”. Bulan lalu, sebuah masjid yang baru selesai dibangun dibakar dan coretan berbahasa Ibrani disemprotkan di sekitar lokasi.
Serangan pemukim tersebut merupakan satu dari banyak aksi kekerasan yang terjadi setelah sebuah insiden di desa Palestina, Tal. Setelah pemukim Israel menyerang Tal, terjadi eskalasi yang menewaskan enam orang, yakni empat warga Palestina dan dua tentara Israel. Salah satu tentara tersebut bertugas sebagai koordinator keamanan bagi sebuah permukiman Israel di dekatnya.
Pada Juli, para pemukim juga mengepung sebuah rumah warga Palestina di desa Jalud, dekat Qusra, selama lebih dari dua pekan. Setelah itu, pemilik rumah melarikan diri dan para pemukim mengambil alih properti tersebut. Mereka masih menguasainya hingga kini.
“Kekerasan pemukim telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov, dalam pengarahan kepada Dewan Keamanan pada Selasa.
Ia menyampaikan apa yang disebutnya sebagai “dampak kemanusiaan yang sangat memprihatinkan” dan mengatakan Kegubernuran Nablus secara khusus telah terdampak parah oleh kekerasan dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut data PBB, 76 warga Palestina, termasuk 18 anak-anak, telah tewas di Tepi Barat tahun ini, baik akibat tindakan pasukan Israel maupun pemukim. Pada saat yang sama, tiga warga Israel, termasuk seorang warga sipil, tewas dalam bentrokan dengan warga Palestina dan dalam dugaan serangan penabrakan oleh seorang warga Palestina di Tepi Barat.
Sejak Januari 2023, sebanyak 127 komunitas Palestina di Tepi Barat mengalami pengungsian sebagian atau seluruhnya, termasuk 47 komunitas yang telah sepenuhnya ditinggalkan penduduknya. Kondisi tersebut berdampak pada lebih dari 6.390 warga Palestina, menurut PBB.
PBB mencatat bahwa pada 2026, sekitar 3.800 warga Palestina, hampir separuh di antaranya anak-anak, telah mengungsi akibat kekerasan pemukim, penghancuran bangunan, dan pengusiran.
Dalam pertemuan PBB tersebut, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menolak anggapan bahwa permukiman Israel merupakan hambatan bagi perdamaian. Ia mengatakan permukiman tersebut akan tetap ada dan terus berkembang karena Israel memiliki hak berdasarkan Alkitab, sejarah, dan hukum atas wilayah tersebut.
Ia mengatakan Dewan Keamanan “harus memahami satu kebenaran sederhana: kami tidak akan pergi ke mana pun”.
