Pemerintah Italia menyetujui larangan penggunaan burqa dan niqab di sekolah, sekaligus membatasi proporsi siswa yang memiliki kemampuan bahasa Italia rendah dalam satu kelas.
Batas maksimal 30% akan diberlakukan untuk siswa yang tidak memiliki kewarganegaraan Italia atau memiliki kemampuan bahasa Italia yang rendah pada tahun pertama sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
Perdana Menteri Giorgia Meloni menyebut kebijakan tersebut sebagai “alat yang masuk akal yang tidak memecah belah, tetapi benar-benar membantu integrasi”.
Partai-partai oposisi menuduh pemerintah berusaha mengakomodasi kebijakan partai sayap kanan Futuro Nazionale menjelang pemilihan umum tahun depan.
Menteri Pendidikan Giuseppe Valditara mengatakan batas tersebut “semata-mata berkaitan dengan kemampuan bahasa”, bukan kewarganegaraan. Ia juga berupaya membingkai larangan niqab dan burqa sebagai persoalan kesetaraan gender.
“Anda harus pergi ke sekolah dengan wajah terbuka,” kata Meloni ketika mengumumkan rencana tersebut pada Minggu. Ia menambahkan bahwa tidak seorang pun boleh memutuskan seorang perempuan muda harus menutupi dirinya atas nama tradisi.
Ada beberapa rancangan keputusan yang disiapkan sebelum rapat Dewan Menteri pada Kamis. Namun, poin-poin utamanya sudah jelas.
Larangan penutup wajah tersebut akan berlaku untuk burqa dan niqab, tetapi tidak untuk hijab yang tetap memperlihatkan wajah.
Niqab merupakan penutup wajah yang menyisakan bagian sekitar mata tetap terbuka. Namun, niqab juga dapat dikenakan bersama penutup mata terpisah. Pakaian tersebut dikenakan dengan penutup kepala.
Burqa merupakan penutup tubuh satu bagian yang menutupi wajah dan tubuh. Biasanya terdapat kain berjaring di sekitar bagian mata agar pemakainya dapat melihat.
Menurut lembaga penelitian Fondazione ISMU, warga yang tidak memiliki kewarganegaraan Italia mencakup 11,6% siswa di sekolah-sekolah Italia.
Batas 30% untuk siswa dengan kemampuan bahasa Italia terbatas akan diterapkan secara berbeda pada setiap jenjang pendidikan.
Di sekolah dasar, aturan tersebut akan berlaku bagi siswa yang tidak memiliki kewarganegaraan Italia dan tidak lahir di Italia, atau belum mengikuti pendidikan taman kanak-kanak selama setidaknya dua tahun.
Di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, aturan tersebut akan berlaku bagi siswa yang tidak memiliki kewarganegaraan Italia dan belum menyelesaikan setidaknya tiga tahun pendidikan dalam sistem sekolah Italia.
Kantor pendidikan daerah akan diminta mendistribusikan siswa dengan kemampuan bahasa Italia terbatas secara lebih merata ke sekolah-sekolah di sekitar mereka. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, pengecualian dapat diberikan dengan menyediakan tambahan pembelajaran bahasa Italia.
Tujuannya adalah menghindari “kelas-kelas yang terisolasi”, jelas menteri pendidikan.
Menurut kantor berita Ansa, rancangan tersebut juga memperluas ketentuan terkait orang tua. Sekolah diwajibkan melaporkan kepada layanan sosial apabila hambatan bahasa yang terus berlangsung di antara pihak yang memiliki tanggung jawab sebagai orang tua menghambat integrasi seorang anak. Kursus bahasa Italia gratis akan disediakan.
Kebijakan tersebut berbentuk dekret undang-undang, yang berarti dapat langsung berlaku, tetapi harus disahkan oleh parlemen dalam waktu 60 hari.
Italia sebenarnya sudah memiliki pedoman mengenai penggunaan bahasa Italia di sekolah. Pemberitahuan kementerian pada 2010 di bawah Menteri Pendidikan saat itu, Mariastella Gelmini, menetapkan batas 30% “sebagai aturan” bagi siswa yang tidak memiliki kewarganegaraan Italia. Dekret baru tersebut menjadikan batas itu sebagai ketentuan hukum.
Pihak oposisi mengatakan rencana tersebut tidak hanya berkaitan dengan sekolah, tetapi juga politik.
Para penentang menuduh Meloni berusaha mengakomodasi Roberto Vannacci, mantan jenderal militer yang memimpin partai sayap kanan Futuro Nazionale dan dipandang sebagai ancaman terhadap sayap kanan dalam koalisi pemerintahan.
Pemimpin Partai Demokrat (PD) yang berhaluan kiri-tengah, Elly Schlein, menyebut rencana tersebut sebagai propaganda yang tidak mungkin diterapkan. Wakil PD sekaligus wakil ketua majelis rendah parlemen, Anna Ascani, juga menuduh pemerintah melakukan propaganda dengan mengorbankan kepentingan para siswa.
Valditara, yang berbicara melalui konferensi video dari New York dalam konferensi pers, membantah tuduhan tersebut.
“Kami tidak mengejar Vannacci. Kalau ada, justru dia yang mengejar kami,” katanya.
Vannacci mengatakan dirinya mendukung kebijakan tersebut, tetapi menilai kebijakan itu seharusnya sudah diberlakukan sejak bertahun-tahun lalu.
Matteo Salvini dari Partai Liga, yang pada Rabu meluncurkan paket kebijakan terpisah mengenai apa yang disebutnya sebagai “Islam politik”, menuduh Vannacci “terus-menerus memberikan suara menentang pemerintah”.
Salvini mengatakan dirinya berharap Futuro Nazionale mendukung proposal baru yang diajukan Partai Liga
