Aleesha Adams melakukan panggilan video dengan Kashim Chowdhury pada Mei 2023.
Saat itu, Chowdhury telah mengambil cuti sakit dari pekerjaannya di Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) selama hampir tiga bulan. Adams, yang merupakan atasan langsungnya, ingin menyusun rencana agar ia dapat kembali bekerja secara bertahap.
Pada awal panggilan video, Chowdhury terlihat batuk-batuk dan beberapa kali mengangkat tisu ke arah kamera untuk menunjukkan betapa sakit dirinya. Namun, hal yang paling menarik perhatian Adams adalah wajahnya yang terlihat sangat pucat.
Adams memperhatikan adanya bubuk putih yang mulai terpisah dari permukaan dahi Chowdhury. “Dia berkeringat, riasannya seperti luntur. Bagian bawahnya terlihat lebih gelap, begitu juga bagian lehernya,” kata Adams saat memberikan kesaksian dalam persidangan.
Adams menduga Chowdhury menggunakan riasan berwarna putih agar terlihat sakit. Namun, tuduhan tersebut dibantah Chowdhury di pengadilan.
Praktik Penipuan Berlangsung Tanpa Terdeteksi
Adams tidak mengetahui bahwa UKHSA bukan satu-satunya tempat Chowdhury bekerja.
Pada bulan yang sama, ia juga menerima gaji untuk bekerja penuh waktu di Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan (Defra), Departemen Bisnis dan Perdagangan, Badan Standar Pangan, serta Kementerian Dalam Negeri Inggris.
Secara keseluruhan, Chowdhury dikontrak untuk bekerja selama 183 jam setiap pekan, lebih banyak daripada total jumlah jam dalam tujuh hari. Melalui praktik penipuan tersebut, ia secara tidak sah memperoleh lebih dari £284.000 uang pembayar pajak atau sekitar Rp6,3 miliar.
Sepanjang 2020 hingga 2023, ia tercatat memiliki delapan pekerjaan penuh waktu di sektor publik yang berlangsung secara bersamaan. Selama periode tersebut, pegawai negeri yang relatif junior itu menerima total gaji sebesar £350.000.
Tidak lama setelah panggilan video dengan Chowdhury, Adams menemukan bahwa pria tersebut masuk ke pertemuan menggunakan alamat email Defra. Ketika dimintai penjelasan, Chowdhury menyalahkan kesalahan teknis.
Dalam persidangan di Pengadilan Kriminal Southwark, Adams mengatakan kepada juri, “Saya yakin dia berbohong.” Ia kemudian meneruskan kecurigaannya kepada pejabat yang lebih tinggi.
Namun, praktik penipuan tersebut tetap tidak terdeteksi. Chowdhury berhasil menjalankan sejumlah pekerjaan pemerintahan secara bersamaan hingga September 2023, ketika ia meninggalkan dinas sipil Inggris.
Ia akhirnya terungkap pada 2024 melalui National Fraud Initiative milik pemerintah. Lembaga tersebut melakukan pemeriksaan terhadap basis data dinas sipil, termasuk catatan penggajian, setiap dua tahun untuk menemukan kejanggalan.
Pada Senin, Chowdhury dinyatakan bersalah atas sembilan dakwaan penipuan. Hakim juga memperingatkannya bahwa ia akan menghadapi “hukuman penjara yang sangat berat”.
Chowdhury, 56 tahun, selalu datang ke pengadilan seorang diri. Meskipun telah menikah, tidak pernah terlihat teman atau anggota keluarganya hadir untuk memberikan dukungan.
Ia sering terlihat menyusuri koridor gedung pengadilan sambil membawa dua kantong plastik belanja, dengan topi rajut bertengger di kepalanya.
Dalam beberapa kesempatan, ia tampak kebingungan ketika memberikan kesaksian di hadapan pengadilan.
Chowdhury, yang didiagnosis mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD) pada 2015, mengatakan dirinya mengambil begitu banyak pekerjaan karena takut kehilangan mata pencaharian setelah mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan.
Ia mengaku pernah dipaksa meninggalkan pekerjaannya di Departemen Pendidikan pada 2013.
Chowdhury juga mengatakan dirinya tidak mampu berpikir jernih ketika melamar berbagai pekerjaan karena tekanan, penderitaan emosional, trauma, dan kepanikan yang dialaminya saat itu.
Namun, jaksa penuntut berpendapat bahwa tindakannya merupakan bentuk penipuan yang disengaja dan direncanakan. Ia dinilai telah memanfaatkan kelemahan sistem untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai sistem pengawasan di lingkungan dinas sipil Inggris. Bagaimana Chowdhury bisa menjalankan praktik tersebut selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi?
Salah satu penyebabnya adalah sistem sumber daya manusia di lingkungan dinas sipil Inggris tidak terpusat. Chowdhury tidak mencantumkan dalam formulir lamaran pemerintah bahwa dirinya sudah bekerja sebagai pegawai negeri. Akibatnya, sistem tidak mendeteksi adanya pekerjaan yang tumpang tindih.
Hannah Keenan dari lembaga riset Institute for Government mengatakan sistem tersebut jelas telah mengalami kegagalan.
“Setiap departemen pemerintah mengambil keputusan perekrutan secara mandiri tanpa didukung sistem yang saling terhubung,” katanya.
Menurut Keenan, kegagalan model dan budaya kerja tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan.
“Kita sudah lama mengetahui bahwa pegawai dengan kinerja buruk bisa luput dari pengawasan dengan berpindah-pindah pekerjaan,” ujarnya.
Saat ini, terdapat lebih dari 550.000 orang yang bekerja di lingkungan dinas sipil Inggris. Banyak di antara mereka berkantor di Whitehall, London Pusat. Mereka bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah dan mengelola administrasi negara sehari-hari.
Alasan lain mengapa penipuan Chowdhury tidak terdeteksi adalah karena seluruh pekerjaannya dilakukan dari rumahnya di London Timur, tempat ia tinggal bersama ibunya.
Pada 2023, ibunya menderita demensia dan kanker stadium akhir. Chowdhury mengatakan kepada para pemberi kerjanya bahwa ia harus tetap berada di rumah untuk merawat sang ibu.
Namun, alih-alih mengurangi beban pekerjaan agar dapat fokus merawat ibunya, ia justru mengambil lebih banyak pekerjaan. Ia menutupi jadwal kerja yang mustahil tersebut dengan menggunakan surat keterangan sakit dari dokter umum.
Pada April 2023, Chowdhury mengambil cuti sakit dari Defra, UKHSA, Departemen Bisnis dan Perdagangan, serta Badan Standar Pangan dengan alasan mengalami “gangguan kecemasan dan depresi campuran”.
Surat keterangan sakit tersebut diperlihatkan kepada para juri. Namun, pengadilan tidak menerima bukti mengenai penyebab gangguan depresinya ataupun informasi bahwa ia menjalani pemeriksaan psikiatri selama periode tersebut.
Kondisi sakit yang diklaimnya ternyata tidak menghalangi Chowdhury untuk memulai pekerjaan lain, kali ini di Kementerian Dalam Negeri Inggris. Ia tidak memberitahukan kepada instansi tersebut bahwa dirinya sedang sakit maupun bekerja di tempat lain.
Sejumlah atasan langsungnya secara bergantian memberikan kesaksian bahwa kinerja Chowdhury selama bekerja di berbagai instansi tidak tergolong baik.
Kesaksian Dan McCartney, yang pernah menjadi atasan Chowdhury di Defra, menjadi salah satu yang paling memberatkan.
McCartney mengatakan dirinya harus “secara efektif terus-menerus memberitahunya apa yang harus dilakukan”. Ia juga mengungkapkan bahwa Chowdhury mematikan kamera selama panggilan video selama empat bulan dengan alasan mengalami masalah teknis.
Namun, karena Chowdhury tidak pernah dikenai evaluasi kinerja formal di Defra, ia justru mendapatkan status sebagai pegawai tetap. Ia bertahan di instansi tersebut selama dua tahun.
Pada September 2023, ditemukan bahwa Chowdhury memiliki lebih dari £40.000 di rekening banknya serta sejumlah investasi dalam jumlah signifikan, termasuk £45.000 dalam bentuk obligasi premium atau Premium Bonds.
Dinas Sipil Inggris Dinilai Terlalu Menghindari Risiko
Sebuah survei terbaru terhadap 1.700 pegawai negeri yang dilakukan lembaga kajian independen Re:State menemukan bahwa 76 persen responden menilai dinas sipil Inggris tidak cukup baik dalam menangani pegawai berkinerja buruk.
Seorang mantan pejabat senior dinas sipil mengatakan bahwa sebagian besar institusi tersebut memiliki budaya yang cenderung menghindari penerapan evaluasi dan pengawasan kinerja secara tegas.
“Whitehall sudah lama dikenal terlalu menghindari risiko. Pengurangan jumlah pegawai negeri dan penerapan teknologi kecerdasan buatan membuat perubahan tersebut semakin penting,” katanya.
“Namun, jangan meremehkan faktor ketakutan. Ada kekhawatiran mengenai proses pengaduan internal yang berlarut-larut serta tuduhan membuang uang pembayar pajak jika dinas sipil melakukan apa yang biasa dilakukan perusahaan swasta besar, yakni menyingkirkan pegawai berkinerja buruk dengan menawarkan sejumlah uang dan kesepakatan penyelesaian.”
Juru bicara Defra mengatakan, “Kashim Chowdhury telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai pelayan publik dan menipu pembayar pajak hingga hampir £285.000. Kini, ia harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya.”
“Putusan bersalah ini merupakan hasil penyelidikan menyeluruh dan cermat yang dipimpin oleh tim Penanggulangan Penipuan dan Investigasi Defra. Kasus ini mengirimkan pesan tegas bahwa penipuan terhadap keuangan publik tidak akan ditoleransi dan siapa pun yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban.”
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa Defra akan menggunakan “seluruh jalur hukum yang tersedia untuk memulihkan hasil kejahatan Chowdhury demi kepentingan pembayar pajak”.
Kasus Chowdhury juga menggambarkan persoalan yang lebih luas, yakni praktik yang dikenal sebagai polygamous working, ketika seseorang diam-diam menjalankan beberapa pekerjaan sekaligus.
Bahkan, sejumlah situs web telah dibuat untuk memberikan panduan kepada orang-orang yang ingin menyembunyikan pekerjaan tambahan dari pemberi kerja mereka.
Meningkatnya praktik tersebut dikaitkan dengan semakin banyaknya orang yang bekerja dari rumah.
Dalam laporan terbarunya, National Fraud Initiative pemerintah menemukan 23 kasus polygamous working di wilayah London. Kasus-kasus tersebut mengungkap pembayaran gaji berlebih senilai £500.000 dalam kurun waktu beberapa bulan.
Selain menghadapi perkara penipuan, Chowdhury juga terlibat dalam sengketa hukum dengan tiga saudara kandungnya.
Mereka menuduh Chowdhury melakukan intimidasi terhadap ibu mereka agar bersedia mengalihkan kepemilikan setengah dari rumah senilai £2,1 juta kepadanya pada hari-hari terakhir kehidupan sang ibu. Namun, Chowdhury membantah tuduhan tersebut.
Selama persidangan pidananya, Chowdhury beberapa kali terlihat kebingungan ketika mendengarkan berbagai keterangan. Ia menyalahkan trauma yang dialaminya atas rangkaian kebohongan yang telah dibuatnya.
Juri membutuhkan waktu tujuh jam untuk mencapai putusan. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa tindakan Chowdhury didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan pribadi dengan mencuri puluhan ribu pound uang pembayar pajak.
Kini, Chowdhury menghadapi hukuman penjara yang berat.
