Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana 15 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada penarikan pasukan militer hingga Hamas benar-benar dilucuti.
Board of Peace milik Trump mengatakan bulan lalu bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan untuk “pelucutan senjata sepenuhnya” terhadap Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Gaza.
Namun, Hamas mengatakan penyerahan senjata berat mereka bergantung pada penghentian “seluruh bentuk agresi” oleh Israel dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Israel terus melancarkan serangan ke Gaza sejak menyepakati gencatan senjata awal di wilayah tersebut pada Oktober tahun lalu.
“Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet pada Minggu.
Militer Israel “tidak akan melakukan penarikan pasukan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan serta warga kami,” tambahnya.
Seorang pejabat Hamas mengatakan pada Minggu bahwa kelompok tersebut “menegaskan kembali komitmennya” terhadap kesepakatan dan siap “terlibat secara serius dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan” rencana 15 poin tersebut.
Hamas meminta para mediator memastikan “semua pihak mematuhi apa yang telah disepakati”.
Penolakan Israel menjadi pukulan lain bagi rencana perdamaian Gaza yang digagas Trump dan diumumkan pada September tahun lalu.
Rencana tersebut mencakup pembentukan Board of Peace untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan, serta pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, dan rekonstruksi Gaza.
Apa isi peta jalan kesepakatan damai Gaza?
Pernyataan Netanyahu sebenarnya tidak mengejutkan.
Namun, ia membutuhkan waktu untuk menyampaikannya, yang mungkin mencerminkan posisi sulit yang sedang dihadapi pemimpin Israel tersebut.
Ia jelas tidak senang dengan rencana Trump, tetapi pada saat yang sama tidak ingin membuat sekutu terdekatnya kecewa.
Baru lebih dari sepekan sejak Trump mengumumkan apa yang disebutnya sebagai “langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng”, yakni bahwa Hamas untuk pertama kalinya bersedia melucuti senjata dengan syarat Israel menarik pasukannya dari Gaza.
Pada Minggu, Netanyahu menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi selama ia memimpin Israel. Ia mengatakan Hamas harus terlebih dahulu melucuti senjatanya, seraya menambahkan bahwa pelucutan tersebut tidak boleh sekadar berupa “pelucutan senjata fiktif”, melainkan harus benar-benar nyata.
Pada kenyataannya, setiap proses pelucutan senjata dan penarikan pasukan Israel kemungkinan harus dilakukan secara bertahap.
Netanyahu mengatakan dirinya kini sedang berdiskusi dengan para pejabat Amerika Serikat mengenai langkah selanjutnya.
“Mereka memiliki sejumlah gagasan. Sebagian dapat kami terima dan sebagian lainnya tidak, dan kami tahu bagaimana mempertahankan posisi kami dalam masalah-masalah ini,” ujarnya.
Namun, dengan pemilihan umum Israel yang tinggal beberapa bulan lagi dan tekanan dari anggota koalisi sayap kanannya untuk mengambil sikap tegas terhadap Gaza, Netanyahu kemungkinan tidak ingin memberikan banyak konsesi.
Ia mendapat tekanan dari kelompok-kelompok sayap kanan ekstrem dalam koalisi untuk menggelar pemungutan suara kabinet baru dan mengakhiri rencana Gaza tersebut. Salah satunya datang dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, yang menyebut rancangan tersebut “tidak dapat diterima”.
Nickolay Mladenov, diplomat senior yang ditugaskan untuk melaksanakan rencana perdamaian Donald Trump, membela rencana tersebut pada Minggu dan mengatakan pembahasan masih berlangsung dengan harapan tercapainya “hasil yang positif”.
Perwakilan tinggi dewan untuk Gaza mengatakan kepada Channel 12 Israel bahwa Israel telah diminta “memberi kesempatan kepada proses tersebut” dan menyebut rencana itu sebagai “satu-satunya jalan ke depan” untuk memastikan tidak terulangnya serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Mladenov mengatakan rencana tersebut dibangun berdasarkan proses yang “dapat diverifikasi, dapat dibatalkan, dapat dihentikan pada setiap tahap, dan telah kami susun dengan pemahaman yang sangat realistis mengenai tantangan yang ada di depan”.
Ia juga mengatakan Israel tidak akan diwajibkan menarik pasukannya sampai dapat diverifikasi bahwa Hamas telah mengambil langkah-langkah untuk melucuti senjatanya.
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 1,9 juta orang, atau 90 persen dari populasi Gaza, telah mengungsi di wilayah tersebut sejak perang di Gaza dimulai.
Perang tersebut dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan itu dan 251 lainnya disandera.
Israel merespons serangan tersebut dengan melancarkan operasi militer di Gaza. Lebih dari 73.000 orang telah tewas dalam operasi tersebut, menurut kementerian kesehatan Gaza, yang datanya dinilai dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
