Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Abhijeet Dipke, 30 tahun, pendiri sekaligus wajah dari aksi protes Gen Z “Cockroach” di India, telah memperoleh tingkat popularitas yang biasanya hanya diraih aktor yang sedang naik daun atau pemain kriket.
Dalam dunia politik atau aktivisme, kecuali berasal dari keluarga berpengaruh, pengakuan semacam itu dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, jika memang pernah datang.
“Ini seperti naik roller coaster. Dua atau tiga bulan lalu, tidak ada yang mengenal saya. Saya hanya berada di kamar saya di Boston, menonton film dokumenter atau mengikuti kuliah,” kata Dipke, yang baru menyelesaikan program magister hubungan masyarakat di Boston University.
“Sekarang saya berada di sini, dikelilingi ratusan orang dan kamera. Ini agak membuat kewalahan.”
Di dalam dan sekitar kampung halamannya, Chhatrapati Sambhajinagar, di negara bagian Maharashtra, India barat, Dipke rutin dikerumuni orang-orang yang ingin berjabat tangan atau berfoto dengannya.
Jika perhatian tersebut mengganggunya, hal itu tidak terlihat. Mungkin karena politik bukan sesuatu yang sepenuhnya baru baginya. Sebelum pindah ke Amerika Serikat, Dipke bekerja selama tiga tahun bersama Aam Aadmi Party (AAP), partai oposisi yang lahir dari gerakan antikorupsi.
Kemudian, pada 16 Mei, Dipke menulis sebuah unggahan di X yang mengubah hidupnya: “Bagaimana jika semua kecoa bersatu?”
Unggahan itu merupakan tanggapan terhadap pernyataan Ketua Mahkamah Agung India Surya Kant yang menyamakan kaum muda yang menganggur dengan kecoa. Kant kemudian mengatakan pernyataannya telah disalahartikan dan secara khusus ditujukan kepada anak muda yang menggunakan ijazah palsu, bukan kepada kaum muda India secara keseluruhan.
Namun, klarifikasi tersebut tidak banyak meredakan kemarahan publik.
Dipke mengatakan dirinya menulis unggahan tersebut saat sedang bermain gim video.
“Itu benar-benar spontan. Saya tidak tahu bahwa ini akan menjadi gerakan sebesar ini,” katanya.
Setelah mendapat puluhan ribu tanggapan, ia bergabung dengan sejumlah mantan rekan kerja dan aktivis untuk meluncurkan Cockroach Janta Party (CJP), sebuah nama satir yang merujuk pada pernyataan ketua mahkamah agung sekaligus nama partai Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP).
Di samping dukungan yang diterima, Dipke dan kampanyenya juga menjadi sasaran serangan keras dari pendukung pemerintah. Situs web dan akun X mereka sempat diblokir di India.
Dipke mengatakan bahwa ketika ia menghubungi X dan Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India untuk menanyakan alasan pemblokiran tersebut, ia menerima pemberitahuan bahwa akun itu dibatasi berdasarkan Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi. Pasal tersebut memungkinkan pemerintah memblokir informasi daring demi “kepentingan kedaulatan dan integritas India, pertahanan India, serta keamanan negara”.
Kementerian tersebut tidak menanggapi pertanyaan mengenai persoalan itu. Namun, The Indian Express dan sejumlah media lain melaporkan bahwa pejabat pemerintah mengatakan situs-situs tersebut diblokir karena “masalah keamanan nasional”. Dipke mengatakan keputusan tersebut membuatnya memutuskan untuk kembali ke India.
“Saya memutuskan untuk kembali ke India ketika saya disebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional oleh pemerintah saya sendiri. Itu benar-benar menyakiti saya. Bukankah pemerintah saya seharusnya mendukung saya ketika saya berada di luar negeri?” katanya.
“Saya memutuskan harus kembali ke negara saya untuk menunjukkan bahwa saya bukan ancaman terhadap keamanan nasional. Saya mencintai negara saya, hanya saja bukan dengan cara yang diinginkan pemerintah.”
Kembali ke India bukan keputusan mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivis dan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah menghadapi pemeriksaan polisi, perkara hukum, dan dalam sejumlah kasus, hukuman penjara.
Dipke mengatakan seorang pengacara yang dikonsultasinya menyarankan agar ia tidak kembali, karena memperingatkan bahwa dirinya dapat ditahan berdasarkan National Security Act (NSA), yang memungkinkan penahanan tanpa dakwaan resmi atau persidangan. Pemerintah selalu membantah melakukan tindakan balasan, tetapi kekhawatiran akan pembalasan tetap ada.
“Saya tidak akan berbohong. Saya takut. Saya mengalami malam-malam tanpa tidur, berpikir jika saya kembali ke India, hidup saya akan berubah. Tetapi jika saya duduk di Amerika Serikat, semua orang yang mengikuti Cockroach Janta Party akan merasa dikhianati, berpikir, ‘Dia tidak datang ke India, dia hanya terus bersembunyi di AS’,” kata Dipke.
Keluarganya juga khawatir.
“Ibu saya menangis saat berbicara melalui telepon. Dia berkata, ‘Kenapa kamu kembali? Mereka mungkin memasukkanmu ke penjara atau menyerangmu.’ Saya mengatakan kepadanya bahwa sekarang saya tidak bisa mundur karena orang-orang akan mengejek saya.”
Protes Cockroach bukan aksi massa pertama yang dihadapi pemerintahan Modi. Ribuan orang sebelumnya berdemonstrasi menentang undang-undang kewarganegaraan kontroversial pada 2019 dan undang-undang pertanian yang diperkenalkan pada 2020.
Gerakan-gerakan tersebut kerap digambarkan pendukung pemerintah sebagai representasi kepentingan agama atau politik tertentu, atau sebagai upaya merusak citra India.
Namun, upaya mendiskreditkan protes Cockroach dengan cara serupa tidak terlalu berhasil karena sejumlah alasan.
Meski India mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, pendidikan dan lapangan kerja tetap menjadi perhatian utama kaum muda India. Laporan pemerintah terbaru menemukan bahwa hanya sedikit di atas 8 persen lulusan yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan mereka. Tingkat pengangguran di kalangan lulusan mencapai 29,1 persen, sembilan kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak pernah bersekolah.
Setelah berkuasa selama lebih dari 12 tahun, pemerintahan Modi juga menghadapi sentimen anti-petahana dengan cara yang tidak terjadi pada 2020.
Namun, yang tidak kalah penting, CJP juga menemukan isu yang memiliki daya tarik luas.
Sekitar waktu kampanye tersebut dimulai, ujian masuk kedokteran nasional dibatalkan setelah terjadi kebocoran soal ujian. Skandal tersebut mendapat perhatian besar dari para pelajar dan keluarga kelas menengah, melampaui batas agama dan kasta. Lebih dari 20 siswa dilaporkan mengakhiri hidup mereka setelah kejadian tersebut.
Dipke mengatakan fokus terhadap kebocoran soal bukan keputusan strategis, melainkan respons terhadap para siswa yang menghubungi CJP.
“Saya berbicara dengan setidaknya 100 pengikut setiap hari dan sebagian besar dari mereka mengeluhkan kebocoran soal. Ada rasa frustrasi yang sangat mendalam terkait persoalan tersebut,” katanya.
Ketika CJP pertama kali menggelar aksi di Jantar Mantar, Delhi, pada 6 Juni, jumlah peserta mencapai ratusan orang, tetapi belum cukup untuk dianggap sebagai gerakan serius di lapangan.
“Namun, semakin lama kami duduk di sana, semakin banyak orang yang mulai mempercayai kami,” kata Dipke. Ia menyebut aksi mogok makan selama 26 hari yang dilakukan aktivis Sonam Wangchuk sebagai salah satu faktor yang membantu menggalang dukungan.
Kemudian terjadi titik balik.
Pada 20 Juli, ketika para demonstran berusaha berjalan menuju parlemen, polisi dan pasukan paramiliter menggunakan gas air mata, pentungan, dan senjata pelontar peluru karet untuk membubarkan mereka. Puluhan demonstran terluka. Pemerintah mengatakan puluhan personel kepolisian juga mengalami luka.
Gambar para demonstran muda yang menghadapi tindakan keras memicu lonjakan dukungan. Ribuan orang mulai berdatangan ke Jantar Mantar dan aksi demonstrasi menyebar ke kota-kota lain.
Partai-partai oposisi kemudian memberikan dukungan kepada CJP. Ketika ditanya apakah ia pernah menantang para pemimpin oposisi mengenai alasan mereka tidak lebih keras mengangkat persoalan para siswa, Dipke mengatakan tidak.
“Ini adalah pertama kalinya saya mengorganisasi sebuah aksi protes, jadi saya hanya bersyukur mereka datang memberikan dukungan kepada kami.”
Pemerintah tiba-tiba berada dalam posisi terdesak. Selama dua malam berturut-turut, Modi merilis video yang ditujukan kepada kaum muda India dan mengatakan tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebocoran soal ujian.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu reaksi lebih keras karena Modi tidak menawarkan apa yang diinginkan para demonstran, yakni pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.
Sebelumnya hampir tidak terpikirkan bahwa Pradhan, salah satu tokoh utama BJP yang memainkan peran penting dalam sejumlah pemilu regional terbaru, akan dipaksa mundur.
Namun, pada 25 Juli, ia mengundurkan diri. Ia mengatakan keputusan tersebut diambil “untuk memastikan unsur-unsur anti-nasional tidak memanfaatkan situasi”.
Pemerintahan Modi sebelumnya pernah mengubah kebijakan, terutama ketika mencabut tiga undang-undang pertanian pada 2021 setelah aksi protes selama setahun. Namun, kali ini pemerintah mundur secara luar biasa cepat, menghadapi gerakan yang dipimpin orang-orang yang beberapa pekan sebelumnya sebagian besar tidak dikenal.
Dipke berada di atas panggung di lokasi demonstrasi ketika berita tersebut sampai kepadanya. Ia berlutut, kemudian bangkit, mengepalkan tangan ke udara dan berteriak, “Kita berhasil.”
Kini, setelah euforia saat itu berlalu, CJP menghadapi pertanyaan yang lebih sulit, terutama bagaimana mempertahankan perhatian publik yang telah mereka dapatkan.
Kampanye terbaru mereka berfokus pada kondisi sekolah-sekolah pemerintah di wilayah pedesaan India.
“Yang ingin saya capai adalah agar anak-anak di pedesaan India setidaknya mendapatkan pendidikan yang bermartabat,” kata Dipke saat mengunjungi sebuah sekolah di distrik Hingoli, Maharashtra.
Sekolah tersebut tidak memiliki toilet untuk siswi dan paket makanan yang sudah kedaluwarsa digunakan untuk menyiapkan makanan siang. Di sekolah lain, lantai, dinding, dan langit-langit dipenuhi retakan.
Kampanye tersebut mulai mendapatkan dukungan, tetapi terasa lebih spontan dibandingkan gerakan nasional yang terencana. CJP juga masih menyerupai kelompok penekan yang longgar, sesuatu yang menurut Dipke memang disengaja.
“Orang-orang membatasi politik hanya pada pemilu dan partai politik. Kami ingin bergerak melampaui hal itu,” katanya.
“Yang kami perjuangkan adalah transformasi budaya, agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta bagaimana meminta pertanggungjawaban pemerintah, siapa pun partai yang berkuasa.”
Ada pula pertanyaan mengenai isu-isu yang dipilih gerakan tersebut untuk diperjuangkan.
Dipke merupakan seorang Dalit, kelompok yang dahulu dianggap tidak tersentuh dan ditempatkan di bagian terbawah hierarki kasta India yang kaku. Kuota pekerjaan dan pendidikan bagi kasta rendah masih menjadi isu yang sangat memecah belah.
Dalam satu dekade terakhir, India juga mengalami peningkatan Islamofobia dan semakin dalamnya perpecahan antaragama.
Sejumlah kritikus menuduh CJP menghindari isu-isu kontroversial yang berdampak pada umat Muslim dan masyarakat dari kasta rendah karena khawatir kehilangan dukungan dari pemeluk Hindu. Dipke menolak tudingan tersebut.
“Saya sangat senang ketika di Jantar Mantar saya biasa meneriakkan ‘Jai Bhim’ dan ribuan orang lain ikut mengikutinya,” katanya, merujuk pada slogan yang dikaitkan dengan tokoh Dalit BR Ambedkar. “Kami juga meneriakkan ‘Politik Hindu-Muslim tidak akan berhasil lagi’.”
Untuk saat ini, tantangan terbesar adalah apakah CJP mampu mengubah ledakan kemarahan luar biasa yang mengantarkan mereka menjadi terkenal secara nasional menjadi gerakan yang bertahan lama.
Bagi Dipke, seorang yang mengaku introver dan tiba-tiba terjun ke kehidupan publik, tantangan tersebut juga sangat personal.
“Saya adalah tipe orang yang lebih suka menghabiskan sebagian besar hari sendirian di kamar,” katanya.
“Tetapi sekarang saya berada di sini, di tengah ratusan orang, melakukan apa yang harus saya lakukan untuk menjaga gerakan ini tetap hidup dan mempertahankan harapan yang telah mereka berikan kepada kami.”
